rtp daget77

Sistem Penukaran Poin Super

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

Putri tertua dari keluarga terkenal

Transmart Full Day Sale, Pengunjung Beli TV Dapat Diskon Rp1 Juta******

Transmart Full Day kembali digelar Minggu (10/12) hari ini. Para pengunjung dimanjakan dengan diskon fantastis, sejumlah warga pun memburu televisi atau TV Elektronikuntuk kebutuhan rumah.

Salah satunya, Doni (42). Ia membeli Televisi Hisense 50 inch dan mendapat potongan harga sebesar Rp1 juta.

"Hisense 50 inch, dari harga 5,4 juta dikasih (diskon) 20 persen jadi 4,3 juta," kata Doni saat ditemui CNNIndonesia.comdi Transmart Kota Kasablanka, Minggu (10/12).

Lihat Juga : Cerita Rocky Beli TV UHD Diskon Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale

Promo Transmart Full Day Sale ini ini digelar selama satu hari dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pelanggan setia Transmart juga bisa dapat diskon tambahan 20 persen dengan pembayaran menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Paylater, tenang aja ya, soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Ayo! Segera belanja dan nikmati seluruh diskonnya!

Lihat Juga : Mangkuk Cantik nan Estetis di Transmart Mulai Rp30 Ribuan Aja Loh

Wukong membaca obrolan pribadi

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Salip UEA, Kini Indonesia Ranking 3 Dunia SGIE yang Disinggung Gibran******

Indonesiaresmi menyalip Uni Emirat Arab (UEA) dan menduduki posisi tiga dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE).

Prestasi ini diumumkan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir. Ia mengacu pada laporan SGIE terbaru, yakni Global Islamic Indicator Ranking 2022.

"Alhamdulillah, kemarin ramai dibahas kita di posisi empat (peringkat SGIE), sekarang sudah naik satu peringkat di posisi tiga menggeser Uni Emirat Arab (UEA). Ke depan, bismillah tentu kita ingin jadi nomor satu dunia," ucap Erick, dikutip dariAntara, Rabu (27/12).

Sayang, masih ada satu sektor yang belum berada dalam cengkeraman Indonesia. Perjalanan ramah muslim menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi calon pemimpin Indonesia ke depan.

Erick menegaskan sektor perjalanan ramah muslim menjadi PR bersama. Menurutnya, Indonesia sudah sepantasnya menjadi raja di industri halal.

"Tentu, ini hasil yang membanggakan dan menjadi pelecut untuk kita semua meningkatkan penetrasi produk halal Indonesia," tegasnya.

"MES sejak awal terus berkomitmen bahu-membahu bersama pemerintah, BUMN, swasta, dan seluruh pihak untuk terus meningkatkan pengembangan industri halal Indonesia," tandas Erick.

Sebelumnya, SGIE menjadi 'senjata' calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Cawapres dari Prabowo Subianto itu menggunakan istilah tersebut dalam pertanyaan kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

"Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Akan tetapi, Cak Imin menjawab bahwa dirinya tak memahami apa itu SGIE. Pasangan Anies Baswedan itu mengaku tak pernah mendengar soal SGIE sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.