mimpi hamil prediksi togel

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Kaltara Tawarkan Proyek Investasi Senilai Rp10 Triliun******

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menawarkan investasi senilai Rp10 Triliun kepada investor dalam agenda Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.

KIF diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara bekerja sama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara.

Agenda itu bertujuan mempromosikan sejumlah peluang investasi yang ada dan disusun dalam dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO).

"IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, pertanian (ketahanan pangan), industri hilirisasi, pariwisata, energi dan kawasan industri hijau," kata Ferdinand dikutip Senin (28/8).

Kaltara merupakan provinsi strategis di wilayah ASEAN secara geografis. Alasannya, provinsi ini berbatasan dengan Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.

Selain itu, Kaltara berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap Samudera Pasifik. Letak geografis tersebut menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Kaltara.

"Berdasarkan proyeksi, penerimaan negara dan daerah dari ALKI II dapat mencapai US,5 juta per harinya," ucap Ferdinand.

DPMPTSP mengklaim terus melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kaltara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan oleh Pemda maupun BKPM RI.

Investasi dinilai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang harus didukung oleh kebijakan pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur. Tujuannya agar ada kepastian hukum sesuai yang diinginkan para investor.

"Jika dilihat trend realisasi terus meningkat sejak 2020 lalu, dimana realisasi di 2020 mencapai Rp3,2 T, 2021 realisasi Rp5,7 T, 2022 realisasi mencapai Rp13,7 T dan semester I 2023 sudah mencapai Rp9,4 T," kata Ferdinand.

Selain itu, KIF juga menggelar penandatanganan MoU antara investor dengan vendor lokal yang ada di Kaltara.

"Ini sebagai wujud komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM yang ada di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI No 1 tahun 2022," tegasnya.

Acara tersebut juga mempersilakan DPMPTSP kabupaten atau kota dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara untuk menjelaskan IPRO mereka. Terdapat juga sesi One on One Meeting dengan calon investor.

"Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara ke depan, khususnya dalam mencapai target realisasi investasi," tutupnya.

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Utang Pemerintah Rp344 M Tak Jelas, Ritel Ancam Setop Pasokan Migor******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mengancam pemerintah bakal menyetop pasokan minyak gorengjika utang Rp344 miliar tak kunjung dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut utang rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022 itu tak jelas hingga sekarang.

Roy menyebut, meski sudah setahun setengah pihaknya menagih, pemerintah masih belum mau membayar utang Rp344 miliar itu.

"Kemudian, pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya, bukan Aprindo," lanjutnya.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan kelompok peritel bakal memotong tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

Roy hanya menegaskan Aprindo sudah tak bisa lagi membendung keresahan para pengusaha. Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, hal tersebut bakal berdampak pada stok minyak goreng di ritel.

Jika ancaman tersebut gagal, Roy bersama peritel lainnya bakal menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga yakin langkah peritel tersebut tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menyebut minyak goreng, seperti Minyakita, curah, hingga yang premium, tidak hanya dijual di gerai ritel. Ada juga yang dijual di pasar serta melalui perdagangan daring sehingga masyarakat punya banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

Lihat Juga : Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata Jerry.

Akan tetapi, Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan alias stakeholder. Ia pun mengajak Aprindo duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal sengkarut utang rafaksi minyak goreng.

Ia menekankan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Di lain sisi, Jerry menyebut Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," tutupnya.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur soal uang rafaksi itu tak berlaku lagi.

Lei Wu

Tol Gedebage KM 149 Dibuka Fungsional Mulai 19 Agustus******

Jasa Marga menuturkan akses masuk dan keluar Tol Gedebage KM 149 di ruas Padalarang-Cileunyi dibuka secara fungsional atau sementara sejak 19 Agustus lalu.

"Jadi akses Gedebage itu dibuka secara fungsional atau sementara, untuk mendukung lalu lintas di kawasan tersebut," kata Toll Collection Management Departement Head RO3 JMT PT Jasa Marga Agni Mayvinna Minggu (20/8) seperti dikutip dari Antara.

Agni mengatakan dengan demikian pintu Tol Gedebage itu bisa sewaktu-waktu ditutup atau dibuka lagi. Saat ini, pintu tol tersebut hanya dibuka pada pukul 07.00-17.00 WIB.

Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMT), sebagai mengelola ruas tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), memang kembali mengoperasikan sementara akses masuk dan keluar KM 149 Ruas Tol Padaleunyi (Gedebage) mulai 19 Agustus.

Pihak JMT menyampaikan bahwa pembukaan ini menindaklanjuti Surat dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, perihal Fungsional Lanjutan Akses KM 149 Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

"Pembukaan akses Tol KM 149 ini diberlakukan khusus untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 non bus yang menuju Gedebage atau destinasi lain di sekitarnya," tulis JMT dalam unggahan di sosial media resmi mereka.

Pengoperasian sementara ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan, juga sebagai tambahan alternatif akses menuju destinasi populer di sekitar wilayah tersebut, seperti Masjid Raya Al-Jabbar dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Jasa Marga menampik bahwa pembukaan pintu tol ini secara fungsional bukan karena mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan diujicoba operasional pada September mendatang.

"Sejauh ini masih untuk destinasi di sana seperti GBLA dan Masjid Al-Jabbar, belum ke arah sana (kereta cepat)," ucap Jasa Marga.

Demi memperlancar arus mudik lebaran,  Jasa Marga juga membuka pintu tol KM 149 Gedebage pada April 2023 lalu sebagai upaya antisipasi peningkatan volume lalu lintas di gerbang tol Cileunyi.

Tol Gedebage, Bandung, merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang telah dibangun sejak akhir 2022.

Tol ini memiliki total panjang 206,65 kilometer dan akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun dengan dua tahap pembangunan.

Tahap pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Pembangunan konstruksi untuk tahap pertama ini ditargetkan dimulai pada akhir 2022 dan rampung pada 2024.

Sementara itu, tahap kedua pembangunan yakni Seksi 3 dan Seksi 4 dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jasa Marga menargetkan pembangunan tahap kedua mulai akhir 2027 dan rampung pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Bappenas Harap Kenaikan Harga Beras Tak Tingkatkan Kemiskinan******

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir tidak akan menambah jumlah penduduk miskin.

Direktur Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki mengatakan kenaikan komoditas utama memang menjadi tantangan dalam menurunkan kemiskinan. Ia mengatakan harga beras naik 9,83 persen selama September 2022 hingga Maret 2023.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Dengan pertumbuhan ekonomi RI yang saat ini di atas lima persen, maka akan memberikan kesempatan kerja lebih baik.

"Jadi dari sini ada faktor positif yang mengurangi kemiskinan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).

Namun, efek positif itu akan dipengaruhi juga oleh inflasi. Jika orang miskin miskin dapat pekerjaan tetapi harga barang juga naik, maka yang tadinya akan tidak miskin bisa menjadi miskin kembali.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bansos untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Nah, sekarang tarik menarik, mana yang paling kuat. Dengan semua tantangan itu, akhirnya kita bisa mengurangi dari 9,54 menjadi 9,36 persen," kata Maliki.

Ia menambahkan bahwa delapan tahun lalu, kenaikan harga beras 10 persen memang bisa menaikkan angka kemiskinan 300 ribu orang. Namun untuk kondisi sekarang, ia belum mengetahui pasti seberapa besar dampak kenaikan harga beras pada kemiskinan.

"Kita memang harus melihat semua faktor tadi," katanya.

[Gambas:Video CNN]