situs slot 55

Panggilan Sihir

Jepang Diguncang Gempa Dahsyat Magnitudo 7,4 Disertai Potensi Tsunami******

TOKYO –Gempa bumi berkekuatan awal, Magnitudo 7,4 mengguncang wilayah di pantai Laut Jepang, Jepang tengah pada Senin (1/1/2024). Segera setelah gempa itu otoritas bencana Jepang mengeluarkan peringatan tsunami.

Otoritas Jepang itu seperti dikutip kantor berita Kyodo mengatakan, gempa terjadi Senin pada pukul 16.10 waktu setempat yang menggetarkan gedung-gedung di pusat Kota Tokyo

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

Intensitas seismik maksimum 7 tercatat di Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa. Menurut CBS News, peringatan tsunami itu menaksir tinggi gelombang tsuniami setinggi 5 meter di Ishikawa.

Para presenter di stasiun televisi nasional Jepang menganjurkan penduduk di Ishikawa untuk segera bergerak mencari daerah lebih tinggi.

“Gelombang tsunami berbahaya akibat gempa ini mungkin terjadi dalam jarak 300 km dari pusat gempa, di sepanjang pantai Jepang,” kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik yang berada di Hawaii.

Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lima meter.

Perusahaan-perusahaan listrik yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah itu mengaku sedang memeriksa adanya kejanggalan namun sejauh ini tidak ada masalah.

Gempa bumi dahsyat disertai tsunami sama dahsyatnya pernah menimpa Jepang pada 11 Maret 2011 ketika sebagian besar garis pantai negara ini hancur dan memaksa matinya reaktor nuklir di Fukushima.

Tuhan dan Kegelapan

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Jalan menuju keabadian itu sulit

DK PBB Kali Ke******

WASHINGTON DC — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (21/12/2023), kembali menunda pemungutan suara terhadap rancangan resolusi mengenai bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ini menjadi penundaan yang keempat kalinya pada pekan ini.

DK PBB yang terdiri atas 15 negara anggota diperkirakan akan bertemu pada Jumat untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UAE) itu.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Rancangan resolusi itu dilaporkan menyerukan “langkah-langkah mendesak” untuk memungkinkan pengiriman bantuan yang aman dan tanpa hambatan kepada warga sipil yang terkena dampak di Gaza.

Negosiasi tertutup yang intens telah dilakukan sepanjang pekan ini oleh Dewan Keamanan untuk menghindari veto Amerika Serikat.

Setelah pertemuan yang membahas situasi di Timur Tengah, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan “siap” untuk memberikan suara pada rancangan resolusi tersebut.

“Saya hanya ingin berbagi dengan kalian bahwa kami telah bekerja keras dan giat selama sepekan terakhir dengan Uni Emirat Arab, dengan negara lain, dengan Mesir, untuk menghasilkan resolusi yang bisa kami dukung. Dan kami memiliki resolusi itu sekarang,” katanya, tanpa memberikan informasi bagaimana dia akan memberikan suaranya, dilansir Antara.

Israel membombardir Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 52.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tersebut.

Serangan Israel juga menimbulkan kerusakan parah pada rumah-rumah dan infrastruktur lainnya, serta menyebabkan krisis makanan, air dan obat-obatan.

Israel mengatakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap tidak ada lagi anggota DK PBB yang memveto rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.

Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza dia bahas dalam tiga pertemuan terpisah, masing-masing dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar, Presiden Tunisia Kais Saied, serta Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani di Tunis pada Kamis (21/12/2023).

Retno mengatakan bahwa Indonesia dan Tunisia sepakat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi Resolusi di New York dalam waktu dekat,” ujarnya ketika menyampaikan keterangan pers secara daring terkait kunjungannya ke Tunisia.

“Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, menegaskan.

Menlu Retno mengatakan dirinya mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di New York.

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” tutur dia.

Retno kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera, mengingat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di Tepi Barat.

“Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan. Tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia kemudian menegaskan bahwa bahkan dalam perang ada aturan dan hukum yang harus dihormati.

“Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama,” tutur dia.

Kantor presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, pada Kamis (21/12/2023) mengatakan sejumlah negosiator “secara aktif bekerja” dengan mitra internasional di DK PBB agar resolusi bisa disahkan guna mengatasi bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.

Rancangan resolusi itu berisi seruan bagi “penghentian segera” permusuhan di daerah kantong pantai yang terkepung itu untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, pemungutan suara atas resolusi itu telah tertunda di dewan selama lebih dari sepekan.

AS telah menggunakan hak veto hingga mengakibatkan dua rancangan sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, tidak berhasil disahkan oleh DK PBB.

Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang Hamas Palestina.

AS, yang merupakan anggota permanen, DK PBB, mengeluarkan veto terakhirnya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada 8 Desember.

Majelis Umum PBB, yakni forum yang di dalamnya AS tidak memiliki hak veto, kemudian dengan cepat membahas masalah tersebut empat hari kemudian.

Di forum itu, sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Salah satu poin penting dalam rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan adalah pembentukan mekanisme PBB untuk memantau pengiriman bantuan, dan apakah mekanisme tersebut harus independen dari Israel dan Hamas.

Berubah menjadi seorang putri

Mengenal S1 Bisnis Digital UNS Solo, Siapkan Lulusan Masuki Pasar Digital******

SOLO—Program Studi (Prodi) baru S1 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNS Solo memiliki tingkat keketatan paling tinggi yakni 1:73 pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Menariknya, S1 Bisnis Digital merupakan Prodi baru. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Djoko Suhardjanto, menyebut prodi tersebut sengaja dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ingin menjadi akademisi dan praktisi di bidang digital.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Merupakan program studi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNS, prodi itu memang disiapkan agar mahasiswa siap masuk ke pasar bisnis digital,” kata dia kepada Solopos.com, Selasa (9/5/2023).

Dia berharap Prodi S1 Bisnis Digital memiliki kontribusi di bidang ekonomi digital, pemasaran digital, atau pengelolaan digital, termasuk di sektor swasta dan pemerintah.

Djoko mengatakan saat ini prodi Bisnis Digital masih relatif sedikit di Indonesia. Maka, dia yakin prodi ini akan memiliki kontribusi tinggi pada pengembangan keilmuan.

“Tentu khususnya di bidang keuangan digital, pemasaran digital, dan tata kelola digital,” kata dia.

Menurut dia, meski materi terkait digital sudah ada di Prodi S1 Administrasi Publik dan Teknik Informatika. Tetap akan ada pembeda, Djoko mengatakan perbedaanya semisal di penerapan tata kelola di bidang analis data.

“Biasanya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang strategis,” lanjut dia.

Selain Bisnis Digital, materi terkait keilmuan keuangan digital dan pemasaran digital juga tidak banyak ditawarkan di universitas-universitas di Indonesia.

Maka menurut dia, Prodi Bisnis Digital tidak hanya fokus pada pengelolaan bisnis digital. “Nanti juga menyentuh teknologi keuangan (fintech) yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,” kata dia.

Fokus Bisnis Digital FEB UNS tidak hanya pada hardskill,namun juga pada softskillmahasiswa sebagai manajer di sektor publik dan perusahaan atau digital entrepreneur. 

“Sekarang kan eranya memang bisnis digital. Banyak peluang terbuka pada pasar tersebut, namun talenta di bidang tersebut masih minim. Sehingga, dengan adanya Prodi S1 Bisnis Digital akan membawa mahasiswa yang siap dan dibutuhkan di era sekarang,” tutup dia.

Dia juga berharap dengan kehadiran Bisnis Digital tersebut akan memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sudah serba digital.

Apalagi menurutnya, adanya integrasi antar stakeholder sangat penting karena link and match antara bangku perkuliahan dan dunia kerja menjadi sebuah keharusan.

“Maka menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin dinamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS meluncurkan Program Studi S-1 Bisnis Digital pada tanggal 27 Mei 2022 yang lalu,” kata dia.

Selain itu ada beberapa keunggulan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya, UNS memiliki Pusat Unggulan Ipteks-Perguruan Tinggi (PUI-PT) Center for Fintech and Banking yang masuk kategori PUI-PT kluster pertama (terbaik) di Indonesia. 

PUI-PT merupakan lembaga penelitian unggulan di perguruan tinggi. PUI-PT ini telah menghasilkan berbagai macam kerjasama riset dan publikasi hasil penelitian di bidang teknologi keuangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ditambah dengan tim dosen pengajar berpengalaman dalam menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi.

Selain itu, FEB UNS sendiri merupakan salah satu leading faculty di Indonesia yang memiliki kerjasama dengan triple crown regulatorkeuangan dan perbankan di Indonesia.

Triple crown regulatoryang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sehingga, bagi mahasiswa S1 Bisnis Digital di FEB UNS yang berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan magang di ketiga lembaga tersebut bisa terwujud.

Selain bekerja sama dengan lembaga tersebut, Prodi Bisnis Digital FEB UNS juga bekerja sama dengan institusi akademik di luar negeri 

Beberapa di antaranya seperti Bangor University, UK; University Putera, Malaysia; Universita Roma Tre, Italy; Université de Limoges, FR; Twente University, NL. 

Kerja sama ini membuka kesempatan yang luas kepada mahasiswa Prodi S-1 Bisnis Digital FEB UNS untuk memperoleh doube degree atau pun pertukaran pelajar.

Kaisar Dewa Abadi

Guru Besar FK UNS Luncurkan Buku Biomarker Tuberkulosis Laten******

SOLO —Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K) bersama Dr. dr. Bobby Singh, Sp.P., M.Kes., FISR, FAPSR meluncurkan buku Sitokin danKemokin: Biomarker Tuberkulosis Laten. Peluncuran buku tersebut berlangsung di UNS Inn, Minggu (19/3/2023).

Turut hadir dalam acara, mantan Dirjen Kemenkes, Prof. Dr. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K); Ketua Pengurus Pusat PDPI, Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K); Ketua Tim Kerja Tuberkulosis (TB) Kemenkes, dr. Tiffany Tiara Pakasi; Perwakilan Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia yakni dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati dan Konsil Kedokteran Indonesia, dr. Vonny Nouva Tubasgu, Sp.Rad(K).

Promosi Tanam Pohon di Lahan Kritis, BRI Grow & Green Berdayakan 2 Kelompok Tani Bali

Prof. Reviono yang juga merupakan Dekan FK UNS menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk produk dari S-3 Ilmu Kedokteran UNS. “Buku ini berisi tentang tuberkulosis laten sebagai bagian dari eliminasi tuberkulosis Indonesia di tahun 2035 mendatang. Targetnya, tinggal 10% atau mengalami reduksi 90% penderita TB sejak 2015 dan angka kematiannya juga berkurang hingga 95%,” jelasnya saat jumpa pers.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pada kejadian TB diawali dengan masukya kuman patogen TB. Pada sebagian besar host akan direspons secara adekuat oleh sistem imun host, membatasi pertumbuhan bakeri, dan mencegah terjadinya infeksi. Tidak semua orang yang terpajan patogen TB akan berkembang menjadi penyakit TB.

“Sekitar 30% orang yang terpajan kuman TB akan terinfeksi TB, sementara 70% tidak terinfeksi. Dari pasien yang terinfeksi TB, sekitar 5% akan berkembang menjadi TB aktif dalam 1 tahun pertama infeksi dan 95% mengalami infeksi TB laten. Setelah 1 tahun, sekitar 3-5% pasien dengan TB laten akan berkembang menjadi TB aktif dan sisanya akan tetap memiliki TB laten sepanjang hidup,” tambahnya.

Dr. dr. Bobby Singh menuturkan bahwa dengan adanya temuan dan kebaruan ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam memberantas kasus TB di Indonesia. “Melalui Sitokin dan Kemokin ini, semoga yang selama ini buat tes mahal, diharapkan bisa lebih murah dan efektif,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Tjandra Yoga Aditama menuturkan bahwa TB laten merupakan kondisi ketika orang-orang yang tidak sakit atau tidak bergejala, tetapi dalam tubuhnya terdapat kuman TB. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang membuat TB sulit dieliminasi. Ia juga mengapresiasi atas temuan baru FK UNS untuk mendiagnosis TB laten ini.

Apresiasi juga datang dari Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto selaku Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). “Saya merasa bangga atas hasil temuan teman-teman FK UNS. Sebenarnya, TB sudah menjadi masalah di Indonesia sejak lama, oleh karena itu diperlukan juga peran dari para dokter paru. Salah satunya dengan peluncuran buku yang diharapkan dapat membantu dalam penanganan TB di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, dr. Tiffany Tiara Pakasi turut menjelaskan mengenai tiga masalah besar yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kasus TB. Pertama, Indonesia saat ini menduduki peringkat dua dunia berdasarkan perkiraan jumlah kasus TB di dunia.

“Kedua, minum obat TB perlu waktu yang lama dan konsisten. Kadang, pasien di tengah-tengah pengobatan sudah merasa sehat sehingga tidak melanjutkan minum obat, ini yang perlu kita ingatkan lagi ke masyarakat untuk menyelesaikan pengobatan. Kita juga masih punya masalah infeksi TB laten yang kalau tidak segera diselesaikan bisa menjadi TB aktif dan akan terus berjalan menjadi lingkaran setan,” jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa TB laten dapat menjadi salah satu faktor penularan. Ia berharap melalui temuan ini, dapat menurunkan jumlah kasus TB di Indonesia.

Selanjutnya, Konsil Kedokteran Indonesia, dr. Vonny Nouva Tubasgu, Sp.Rad(K) menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, termasuk juga ilmu kedokteran. “Saya menyambut gembira adanya biomarker Tb laten ini. Saya berharap, dengan pemeriksaan ini bisa lebih akurat, sensitif, dan bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat luas. Harapannya, jika jangkauan luas, bisa lebih signifikan dalam menurunkan penularan TB di Indonesia,” jelas dr. Vonny.

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.