situs slot terbaru

Sarjana Shenwu

BPK: 87,9 Juta Meter Persegi Lahan 33 Ruas Tol Belum Bersertifikat******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanahseluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tolhingga kini belum bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 ke DPR pada Selasa (20/6) ini. 

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," katanya.

Ia mengatakan BPK menemukan anggaran yang mengalami masalah itu tembus Rp11,20 triliun. 

"Serta ada temuan juga terkait ketidakpatuhan yang nilainya Rp14,65 triliun," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Mau Dicoret, Ajang WSBK Tidak Menarik Buat Sponsor******

Holding BUMN pariwisata InJourney mengatakan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor. Karena itu, WSBK akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK, yakni tembus Rp100 miliar.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Garuda Bersiap Longgarkan Penggunaan Masker di Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk mulai melonggarkan syarat dan protokol kesehatanbagi penumpang mereka, utamanya mengenai kewajiban menggunakan maskerpada saat melaksanakan perjalanan.

Pelonggaran kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dilakukan merujuk pada kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Dengan diberlakukannya SE Kemenhub tersebut, saat ini Garuda Indonesia siap mengimplementasikan penyesuaian protokol kesehatan pada layanan penerbangan khususnya terkait dengan aturan penggunaan masker bagi penumpang, di mana sesuai dengan ketentuan dari Kemenhub tersebut para penumpang yang dalam keadaan sehat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (12/6) ini.

"Kebijakan tersebut melengkapi berbagai Ketentuan pelaku perjalanan bagi perjalanan orang dengan transportasi udara di masa transisi endemi covid-19," katanya.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Irfan mengatakan awak kabin yang bertugas juga akan mulai mengimplementasikan peniadaan penggunaan masker secara bertahap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.

"Tentunya berbagai penyesuaian penerapan prokes di masa transisi endemi ini akan kami lakukan secara bertahap dengan mengkaji kebutuhan penyesuaian layanan masyarakat di tengah masa adaptasi normalisasi layanan di masa transisi endemi", jelas Irfan.

"Kesiapan penerapan penyesuaian prokes melalui optimalisasi berbagai lini layanan ini menjadi upaya kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa melalui sinergitas bersama berbagai stakeholderpenerbangan baik dalam prosedur pre flight, in flighthingga post flight," jelas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran Rp714,44 miliar dari Rp6,9 triliun menjadi Rp7,62 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Ia mengatakan penambahan dana itu guna percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Sakti menuturkan rincian penambahan Rp714,44 miliar itu terdiri dari Rp200 miliar untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tambahan dana untuk DJPSDKP ini digelontorkan untuk penambahan biaya operasional kapal pengawasan selama 60 hari, sehingga total hari layar menjadi 100 hari.

Lalu, Rp123,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Penambahan biaya ini guna operasional PIT dan PNBP pascaproduksi selama 60 hari, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) di 65 lokasi, dan bakti nelayan di 30 lokasi.

Kemudian, Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). ANggaran ini akan digunakan untuk budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi kampung perikanan budidaya (nila salin, lobster, kepiting, rumput laut, udang, bandeng, pitap, dan DED).

Tambahan dana DJPB itu juga untuk bantuan pemerintah berupa excavator, kincir, pupuk, hingga benih ikan dan rumput laut.

Selanjutnya, sebanyak Rp108,5 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk (DJPDS). Tambahan dana ini akan digunakan untuk gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portablehingga sarana dan pasca panen di lokasi KALAJU dan kampung perikanan.

Terakhir, Rp32,4 miliar untuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Tambahan dana ini untuk penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Bapanas Ungkap Harga Bawang Putih Akan Turun di Bawah Rp36 Ribu per Kg******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang.

Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.

Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).

Pada kesempatan itu, Arief mengatakan pasokan bawang putih saat ini sudah minus 617 ribu ton berdasarkan data BPS, Kementerian Pertanian dan diolah oleh Badan Pangan Nasional.

Sebab itu, pihaknya akan mengimpor bawang putih sebanyak 504.088 ton pada Mei hingga Desember 2023.

Lihat Juga : Kementan Bidik Produksi Padi Tahun Depan Capai 55,4 Juta Ton

"Sementara realisasi impor dari Januari sampai April 103.414 ton," kata Arief.

Arief membeberkan pasokan bawang putih pada awal 2023 mencapai 143.621 ton, dan perkiraan produksi sebanyak 23.337 ton.

Sehingga, jika total, proyeksi ketersediaan bawang putih akan mencapai Rp774.460 ton pada akhir 2023 dengan kebutuhan yang mencapai 669.354 ton sepanjang tahun ini.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang putih dibanderol Rp39.350 per kg per 13 Juni, naik dari Rp39.250 per kg pada 6 Juni. Harga bawang putih terendah ada di Lampung yaitu Rp32.500 per kg, dan termahal di Maluku Utara Rp51.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]