09 togel

sistem logistik perkotaan

PPATK Bongkar Anak SD hingga Ibu Rumah Tangga Ikut Judi Online******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan marak terjadi judi onlinemenggunakan dompet digital (e-wallet) yang nilainya mencapainya puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut pelaku judi online menyetorkan uangnya di e-wallet yang kemudian ditampung oleh bandar.

Jumlah uang para pelaku judi online yang biasanya ditampung oleh bandar tersebut mencapai miliaran rupiah. Bandar lalu mentransfer uang itu kepada atasan atau agen yang ada di luar negeri. Sebab, kebanyakan situs judi online basisnya ada di luar negeri.

Meski tidak mudah mendeteksi para agen yang ada di luar negeri, Natsir mengungkapkan PPATK pernah menemukan bandar besar judi online yang ada di Indonesia. Sebagian bandar itu berbasis di luar negeri.

"Itu mereka sebagian terdeteksi itu ada base di luar negeri, seperti di Kamboja, kemudian merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja di sana," kata Natsir.

Sementara itu, PPATK mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi online meningkat tajam. Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

Lihat Juga : PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," ujar Natsir.

Ia melanjutkan judi online juga membuat banyak rumah tangga menjadi bermasalah. Sebab, penghasilan yang tidak seberapa yang harusnya digunakan untuk kebutuhan, justru dipakai untuk judi online.

"Karena orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur akibat judi online," jelasnya.

Direktur Kasdim

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Hutan belantara fantasi

Hotel Masih Pakai Ikan Jepang Meski Limbah Fukushima Dibuang ke Laut******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) masih menggunakan seafooddari Jepangmeski Negeri Matahari Terbit itu membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut sejak 24 Agustus lalu.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan hal itu dilakukan karena pemerintah belum menerapkan kebijakan larangan impor produk perikanan dari Jepang. 

Namun, Hariyadi mengatakan jumlah impor seafood dari Jepang sejatinya hanya sedikit.

Ia menambahkan pengusaha restoran lebih banyak menggunakan seafood lokal. Seafood impor biasanya hanya digunakan untuk restoran dengan segmentasi konsumen kelas menengah ke atas.

Konsumen kelas menengah ke atas, sambung Haryadi, biasanya lebih sensitif terhadap makanan yang mereka konsumsi termasuk seafood. Namun, PHRI belum melihat apakah langkah China menutup impor seafood Jepang akan mempengaruhi permintaan konsumen di Tanah Air.

"Kita belum tahu responsnya apakah mereka juga pada akhirnya tidak mau beli. Yang jelas mereka peduli isu-isu begini," katanya.

Hariyadi mengatakan RI biasanya mengimpor produk seafood seperti ikan, udang, dan kepiting dari Jepang. Selan Jepang, RI juga mengimpor seafood berupa ikan salmon dari Norwegia dan Chili.

Jepang membuang limbah nuklir di Fukushima mulai Kamis (24/8) usai mengantongi izin dan berdiskusi dengan berbagai pihak.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan hal tersebut pada Selasa (22/8).

Mengutip Reuters, air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi yang lebih kecil dan dengan pemeriksaan ketat.

[Gambas:Video CNN]

Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar tiga kolam renang Olimpiade. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Langkah Jepang tersebut memantik reaksi dari sejumlah negara. Salah satunya China.

Negeri Tirai Bambu tersebut langsung melarang impor seluruh jenis seafood dari Jepang sebagai tanggapan atas keputusan Tokyo itu mulai 24 Agustus lalu.

"Langkah ini bertujuan mencegah risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima di Jepang dan untuk melindungi kesehatan konsumen China," bunyi pernyataan Bea Cukai China..

One Piece: Pedang Cerah

Kemenperin Was******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana kenaikan Harga GasBumi Tertentu (HGBT) mulai Oktober 2023 akan mengacaukan bisnis di industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT).

Pemerintah memang berencana menaikkan HGBT sebesar 30 persen yang saat ini ditetapkan senilai US per MMBTU menjadi sekitar US-US per MMBTU.

"Ya kalau yang menggunakan sebagai pitstock (bahan baku industri) sangat berat karena di situ komponennya hampir 60 persen, pupuk, petrokimia, dan etanol, jadi sangat protes keras," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius dalam media briefing, Senin (28/8).

"Kami terus akan mengawal agar ini yang beredar kemarin ini tidak akan terjadi karena lonjakan itu memang pukulan berat buat industri di sektor kami, khususnya untuk pitstock," jelasnya.

Bahkan dengan harga gas sebesar US per MMBTU saat ini pun para pelaku industri masih cukup berat. Apalagi jika dinaikkan menjadi US per MMBTU, bisa membuat industri makin terpukul.

"Nah ini yang tidak fair kalau mana yang komersial rate nya jumping sampai di atas US. Jadi banyak yang akan goyang. Nah ini yang perlu ditahan yang saya pikir PR kita sama-sama dari sektor kami. Jadi kita harus dudukan bersama-sama," ujarnya.

Pemerintah berencana untuk menyesuaikan HGBT. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Berdasarkan CNBCIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan alasan kenaikan tarif HGBT untuk industri tertentu tersebut karena kondisi lapangan gas yang sudah mulai berumur sehingga biaya produksi gas di lapangan tersebut mengalami kenaikan.

"Masing-masing lapangan itu kan kondisinya kan lapangan yang makin tua itu biaya lebih besar kan. Kalo biaya besar otomatis kita juga ga bisa potong (porsi kontraktor) juga lebih banyak. Kasarnya misal US, itu US untuk hulu. Sekarang hulu naik biayanya, misal jadi US. Karena permasalahan dengan berjalannya waktu, lapangan itu biasanya cost lebih tinggi," jelas Tutuka saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

LMAN Buka Sebab BPK Temukan 87,9 Juta M2 Lahan Tol Tak Bersertifikat******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap penyebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal 87,9 juta meter persegi ruas toldi Indonesia tak bersertifikat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan tugas pihaknya mendanai pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol. Ia menegaskan ketika tanah tersebut sudah dibayar LMAN, otomatis kepemilikannya dipegang negara.

"Sebelum 2020, LMAN wajib melakukan pensertifikatan, tapi setelah 2020 pensertifikatan menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Makanya temuannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya dalam Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ia menegaskan aset-aset tersebut memang harus disertifikat. Namun, Qoswara menyebut proses sertifikasi tanah perlu clearsepenuhnya.

Karena itu, proses membutuhkan waktu.

"Informasi yang kami dapat beberapa waktu lalu, teman-teman di PUPR telah menghubungi teman-teman Kementerian ATR/BPN untuk pensertifikatan atas aset-aset yang telah dibayar LMAN, yang kemudian menjadi barang milik negara di Kementerian PUPR," tandasnya.

BPK menemukan tanah seluas 87,9 juta meter persegi untuk 33 ruas proyek tol masih belum bersertifikat.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," ungka Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (20/6).

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Eropa Mulai Terapkan Aturan Layanan Digital, Sasar Amazon******

Uni Eropa akhirnya memberlakukan Undang-Undang (UU) tentang layanan digital atau Digital Services Act (DSA) mulai, Jumat (25/8) waktu setempat setelah disahkan sejak tahun lalu.

Berdasarkan CNN, UU ini berisi mengenai aturan yang diperketat bagi perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa. Di mana, jika ada perusahaan yang tak menaati akan dikenakan sanksi berat.

Salah satunya yang diatur dalam UU ini adalah ketentuan mengenai iklan, keaslian barang-barang yang dijual di e-commerce, komentar ujaran kebencian hingga informasi palsu.

Dengan adanya UU ini, maka perusahaan digital wajib menghapus semua ujaran kebencian, penjualan barang palsu hingga informasi palsu yang dituliskan pengguna di sosial media mereka dalam waktu 24 jam.

Jika pengguna berkali-kali melakukannya, maka perusahaan wajib memblokir akun pengguna tersebut.

Uni Eropa berharap dengan adanya UU ini, maka ujaran kebencian hingga informasi palsu yang paling banyak tersebar di sosial media dan berbahaya bagi mental khususnya anak muda bisa dihilangkan.

Lihat Juga : Bagaimana Cara Perbaiki Skor BI Checking yang Terlanjur Buruk?

Untuk jenis iklan, UU DSA ini melarang iklan online yang berbau politik, orientasi seksual, dan etnis. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tidak melaksanakan UU, maka bisa dikenakan denda hingga miliaran.

Dalam aturan ini, pejabat Eropa diizinkan untuk mengenakan denda hingga 6 persen dari pendapatan tahunan secara global perusahaan digital yang melanggar. Jika sanksi dikenakan kepada perusahaan sebesar Meta yang pendapatannya lebih dari US6 miliar, maka dendanya bisa mencapai miliaran.

Terkait aturan tersebut, TikTok telah meluncurkan alat untuk mendeteksi konten ilegal di platformnya untuk segera dihapus. Perusahaan juga mengatakan akan berhenti menampilkan iklan kepada remaja di Eropa berdasarkan data yang dikumpulkan perusahaan, semuanya untuk mematuhi aturan DSA.

Senada, Meta pun mengatakan akan mematuhi aturan DSA tersebut. Presiden Urusan Global Meta dan Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg menyebutkan Meta bahkan telah membentuk tim beranggotakan 1.000 orang untuk mempersiapkan persyaratan DSA.

"Kami telah mendukung tujuan DSA dan pembentukan rezim peraturan di Eropa yang meminimalkan dampak buruk," kata Clegg dalam sebuah pernyataan.

Lanjutnya, perusahaan juga telah berupaya membatasi iklan apa yang bisa ditonton oleh remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang menggunakan Facebook dan Instagram.

[Gambas:Video CNN]