anugrahtoto

Pangeran Neraka dari dunia lain

Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati******

Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak keras proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) di Kabupaten Buleleng, Bali.

Erwanto menilai Megawati tak menyampaikan penolakan, tapi hanya kekhawatiran soal pembangunan bandara tersebut. Ia mengatakan kekhawatiran itu muncul karena Megawati belum mendapatkan gambaran utuh soal pembangunan bandara tersebut.

"Beliau itu takut kehilangan Bali. Kalau misalnya ada apa-apa, saya lihat ini worried(khawatir) saja, bukan menolak. Karena menurut saya beliau belum mendapatkan gambaran utuh saja soal bandara bali utara ini," tutur Erwanto seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (18/1).

Bandara Bali Utara, kata dia, dibangun dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, tidak menggusur pura atau situs adat. Kedua,tidak menggusur lahan produktif masyarakat. Ketiga,tidak menggusur lokasi perumahan masyarakat.

Oleh karena itu, Erwanto menyatakan PT BIBU Panji Sakti akan mengembangkan bandara di lepas pantai utara Bali. Ini dilakukan agar tiga hal tadi tidak terganggu.

"Tiga hal itu saya rasa jadi concern-nya ibu (Megawati) juga ya. Makanya, kalau dilaksanakan di darat ini kena semua tiga tiganya. That's whykita bikin di lepas pantai, paling aman tiga-tiganya tadi nggak kena," katanya.

Lihat Juga : Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund

Erwanto pun mengaku ingin bertemu langsung dengan Megawati untuk meluruskan persepsi soal BIBU.

"Mimpinya kami itu sama, beliau kan katakan jangan sampai orang Bali tak terlibat dan tak jadi pengusaha, konsep kami justru ikuti arahan ibu itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erwanto menduga ada kemungkinan kritik yang disampaikan Megawati adalah menolak wacana bandara di bagian barat Pulau Bali yang lokasinya diketahui sama-sama berada di Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, kawasan Bali Barat bersinggungan dengan taman nasional, maka tidak cocok tempatnya untuk mengembangkan bandara.

"Selama ini juga kita perhatikan kan ada rencana bangun bandara di Bali Barat kan, dekat Taman Nasional di Bali Barat. Saya rasa, mungkin itu yang ibu soroti. Kalau itu, memang nggak bisa dong itu taman nasional pasti bermasalah," tutur Erwanto.

Pada Juli 2022, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pernah mengungkapkan wacana memindahkan lokasi Bandara Bali Utara. Kala itu dia mengatakan lokasi Bandara Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Buleleng baru saja didepak dari daftar Program Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah Bali sendiri sedang mengusulkan lokasi baru Bandara Bali Utara di bagian barat Buleleng. Salah satunya adalah kawasan Sumberklampok, Buleleng, Bali.

"Sumberklampok ini salah satu lokasi yang diajukan dan mudah-mudahan nanti keluar plan location-nya di sana, ini kan masih plan," kata Tjokorda saat itu.

Megawati menolak keras proyek pembangunan BIBU. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu tidak strategis dan hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang," katanya dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1) lalu.

Ia mengklaim amukannya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Buka log tugas Anda

Susul Induk Google, Spotify Bakal PHK Karyawan Pekan Ini******

Spotify berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekan ini. Hal itu dilakukan demi mengurangi biaya operasional.

Melansir The Straits Times, Senin (23/1), Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan akan akan terkena PHK.

Menurut laporan pendapatan kuartal III tahun lalu, raksasa streaming musik itu memiliki sekitar 9.800 karyawan.

Perusahaan membuat komitmen besar untuk program siniar sejak 2019 lalu. Hal itu menghabiskan lebih dari US miliar untuk memperoleh jaringan podcast, perangkat lunak pembuatan, layanan hosting, dan hak atas acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Armchair Expert.

Kendati demikian, podcasting belum memberikan keuntungan pada investor. Saham Spotify anjlok 66 persen tahun lalu karena investor mempertanyakan kapan mereka akan mulai melihat keuntungan.

Sementara itu, pada Juni 2022, Eksekutif Spotify mengatakan bisnis podcastnya baru akan menguntungkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

PHK Spotify kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia.
Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Daftar Pelanggaran K3 PT GNI Versi Pekerja, Pemantik Bentrokan Maut******

Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat PekerjaNasional (PSP-SPN) PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) di Morowali Utara sudah mengirim surat aduan ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR RI terkait 7 tuntutan.

Salah satu aduannya terkait pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tersebut. Pasalnya, kecelakaan kerja kerap terjadi di kawasan PT GNI.

Berdasarkan surat aduan PSP-SPN kepada Menaker Ida Fauziyah yang diterimaCNNIndonesia.com, serikat pekerja melaporkan 3 rentetan pelanggaran K3 yang berbuah kecelakaan kerja di lingkungan PT GNI.

Pertama, serikat pekerja mengadukan pelanggaran K3 PT GNI dalam insiden karyawan operator yang tertimbun longsor.

Kedua, karyawan crew smelter yang jatuh ke kolam slag.

Ketiga, ledakan tungku yang menewaskan dua orang pekerja operator hoist crane hingga hangus terbakar.

Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi Abdul Majid menegaskan bahwa persoalan K3 bukan hal sepele yang bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa serikat pekerja di PT GNI butuh bantuan investigasi dari pemerintah terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Jangan menganggap persoalan K3 cuma kebersihan. Yang namanya industri pertambangan itu rentan sekali terjadi kebakaran, terjadi hal-hal mengancam jiwa pekerja. Beberapa waktu lalu di Morowali juga, tapi bukan Morowali Utara, itu terjadi kebakaran dan ada korban karyawan meninggal. ini nggak direspons," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Surat aduan serikat pekerja itu dibuat di Tompira, Morowali Utara tertanggal 29 Desember 2022. Surat itu disampaikan kepada Menaker Ida Fauziyah hingga Komisi IX DPR.

Di dalam surat juga dilampirkan foto-foto pekerja yang menjadi korban dugaan pelanggaran K3 oleh PT GNI.

Selain aduan soal dugaan pelanggaran K3, serikat pekerja juga menyampaikan 7 tuntutan utama kepada PT GNI.

Pertama, pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menuntut perusahaan agar wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, sesuai standardisasi jenis pekerjaan atau risiko di lokasi kerja.

Ketiga, menyetop skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keempat, menghentikan pemotongan upah yang bersifat tidak jelas.

Kelima, menuntut perusahaan agar segera membuat peraturan perusahaan. Keenam, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap smelter.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar mempekerjakan kembali karyawan (anggota SPN) yang kontraknya diputus sebagai akibat dari mogok kerja sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

OJK Ungkap Aplikasi Tamasia Bodong Sejak 2018******

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah menghentikan operasional toko emasdigitalTamasia (PT Tamasia Global Sharia) sejak 2018. Alasannya, Tamasia tidak memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tamasia sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi pada Oktober 2018," ungkap Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Tongam, Tamasia sudah diminta mengurus izin ke Bappebti. Namun, hingga saat ini belum ada nama PT Tamasia Global Sharia yang masuk dalam daftar 5 perusahaan yang mengantongi izin sebagai pedagang emas di situs Bappebti per Selasa (17/1) lalu.

Tongam pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh Tamasia untuk segera melapor ke polisi. Ia menyarankan agar korban segera melakukan proses hukum.

Kasus Tamasia ramai usai perusahaan itu meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800 ribu per gram maksimal hingga 15 Februari 2023. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual emas Antam pada periode yang sama, yakni Rp1,042 juta per gram.

Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu ia melampirkan pengumuman dari Tamasia yang akan mengubah model bisnis mereka.

Berdasarkan pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasia akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia/tama gold/emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi.

Karenanya, Tamasia mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas sampai 15 Februari 2023 sekaligus menyampaikan permintaan maaf.

"Parah banget @Tamasia_ID sudah gak bisa diakses dari awal tahun, sekarang tiba-tiba maksa buat jual karena mereka ganti bisnis model dan harga jualnya cuman dihargai Rp800 ribu?" tulis @adrsbg.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi seorang putri

Pengamat Proyeksi Properti IKN Minim Peminat di 2023, Jawa Masih Utama******

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan sektor propertidi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum terlalu menarik di 2023.

Menurutnya, Jawa masih menjadi magnet menarik untuk bisnis properti saat ini di mata pembeli.

"Tetap di Jawa. Properti prospeknya lebih banyak di Jawa untuk 2023. Meskipun IKN di Kalimantan Timur, tapi rasanya untuk properti tahun ini belum," ungkapnya dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Ia menekankan saat ini konsumen masih tetap memilih membeli properti di perkotaan, bukan pedesaan. Oleh karena itu, Rizal menyarankan pengembang untuk menghindari membangun perumahan di pedesaan jika demi tujuan komersil.

"Jabodetabek tetap menjadi tujuan utama di Jawa, kemudian Surabaya. Jabodetabek itu Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan," ujarnya soal lokasi properti yang diminati konsumen.

Lihat Juga : Mulai 2045 Indonesia Andalkan Minyak Sawit Jadi BBM

Selain itu, Rizal menyebut Bandung, Bali, dan Medan juga masuk dalam lokasi prioritas properti. Faktor pendukung pemilihan properti oleh konsumen antara lain harga hingga aksesibilitas.

Ia menekankan aksesibilitas seperti kecukupan luas, air minum yang layak, akses terhadap sanitasi, hingga ketahanan bangunan adalah faktor penting yang menjadi penentu pemilihan properti.

Progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12-15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen pengerjaannya.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..