slot gacor situs

tanda ukiran

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

ASDP Prediksi Puncak Arus Mudik Ciwandan H******

Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Muhammad Yusuf Hadi memprediksi puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Banten, akan jatuh pada Minggu (7/4) atau H-4 dan Senin (8/4) atau H-3 Lebaran.

"Untuk (puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan) tahun ini itu diperkirakan H-3 dan H-4," kata Hadi saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (4/4) malam.

Kendati demikian, Hadi menyebut pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan roda dua pada H-5 dan H-6.

"Karena besok itu juga sudah mulai libur, kita sudah antisipasi sejak malam ini. Nanti malam mungkin pengguna jasa pengendara motor juga sudah mulai berdatangan ke sini dan kita sudah siap melayani," jelas dia.

Di sisi lain, Hadi menyebut pihak ASDP juga telah mempersiapkan ragam tambahan layanan ketika masa puncak arus mudik. Persiapan tambahan layanan itu akan disesuaikan berdasarkan data jumlah pemudik tahun lalu dengan sejumlah sumber daya yang ada.

"Baik itu lahan parkir, baik itu tempat penampungan jasa, dan juga untuk kapal itu sudah siap untuk melayani," ujarnya.

Tahun ini menjadi tahun kedua bagi Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan yang digunakan untuk arus mudik dan balik.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menjelaskan pelabuhan ini digunakan untuk kendaraan roda dua dan truk golongan 6 dan 7.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Pilpres Bisa Satu Putaran, Bahlil Klaim Investor Tak Ragu Masuk RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini prospekinvestasi Indonesia makin cerah usaiPilpres 2024 berpeluang satu putaran.

Hingga Minggu (17/3), paslon capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di 33 provinsi.

Menurutnya, meski hasil resmi belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, perbedaan yang besar membuat investor yakin masuk ke dalam negeri alias tak lagi wait and see.

Kendati, ia menekankan akan tetap menunggu hasil resmi KPU sebelum memutuskan kebijakan ke depannya. Tapi ia yakin tidak akan berbeda jauh dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei.

"Tapi kita tetap menunggu keputusan KPU," imbuhnya.

Dengan kondisi ini, ia yakin target investasi yang sebesar Rp1.650 triliun pada tahun ini akan tercapai. Bahkan bisa melebihi proyeksi seperti tahun lalu.

Pada 2023, BKPM mencatat realisasi investasi periode Januari-Desember 2023 sebesar Rp1.418,9 triliun atau 101,3 persen dari target investasi sebesar Rp1.400 triliun.

"Kami melewati 2023 dengan target investasi Rp1.400 triliun. Di mana PMA kita 52,4 persen dan PMDN 47,6 persen. Itu untuk 2023, nah mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 1.823.543 orang," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

Pasrah Driver Ojol Lagi******

Beberapa driverojek online (ojol) sudah ikhlas jika mereka tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Lebaran 2024.

Seorang driver Gojek, Muhammad Amin, mengaku tetap bersyukur masih bisa mendapatkan penghasilan, THR baginya hanyalah rezeki tambahan.

Sikap pasrah tersebut diakuinya karena mendengar pihak Gojek menganggap para driver hanya sebatas mitra.

Selama menjadi driver ojol sejak 2018, Amin mengaku tak pernah mendapatkan bayaran uang tunai dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"Setiap Lebaran dapat dari customer aja kadang-kadang kasih, dari aplikator enggak kasih apa-apa," ujar dia lebih lanjut.

Karena Amin merupakan driver 'platinum', ia mengaku hanya pernah mendapat voucher cashback dengan besaran Rp150 ribu dari Gojek. Namun ia tetap bersyukur dengan adanya voucher tersebut.

"Saya enggak menuntut apa-apa sih. Cuma kalau dikasih THR ya, Alhamdulillah," kata dia.

Senada, driver Grab Indonesia bernama Kustam mengatakan bahwa mendapatkan THR dari pihak aplikator di momen Lebaran menjadi harapan semua driver ojol. Hanya saja, ia menyadari bahwa dirinya hanya sebatas mitra, bukan karyawan.

"Sebenarnya kita itu mitra, mitra itu kan cuma rekan ibaratnya, enggak ada insentif," ujar Kustam.

Selama tujuh tahun menjadi driver ojol, Kustam mengaku tidak pernah mendapatkan insentif apa pun dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"THR itu kan buat karyawan, kalau kita mah mitra," ujarnya.

Lihat Juga : Asa PNS Menanti THR Cair Hari Ini

Namun demikian, Kustam berharap pihak aplikator bisa mendengar imbauan pemerintah untuk membayarkan THR kepada para driver ojol. Menurutnya, hal itu bisa menjadi cerminan sikap menghargai para driver yang sudah lelah berjuang membantu pelanggan.

"Sebenarnya kita juga perjuangan. Driver juga perjuangan. Harapannya ya ngertiin aja deh, saling ngerti aja. Kita capek juga. Kita membantu juga. Membantu masyarakat juga," kata Kustam.

Sementara itu, driver Grab Indonesia lainnya, Abdul Gafur, berharap tahun ini pihak aplikator bisa membayarkan THR di momen Lebaran. Ia mengaku selama ini belum pernah mendapatkan insentif berupa uang tunai sejak pertama menjadi driver ojol di 2017.

"Selama Lebaran enggak dapat apa-apa, enggak pernah dikasih apa-apa," ujarnya.

Ia mengatakan driver ojol sudah selayaknya mendapatkan THR. Sebab, insentif yang pernah dirasakannya hanya sebatas tarif argo yang dinaikkan Rp2.000.

"Kalau kita kan setiap hari kerja. Kerjaannya cuma ojol aja, enggak kerja yang lain. Kalau misalnya dapat THR itu bagus. Semua jadi bagus," kata Abdul.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Lanjut ke halaman berikutnya...

Perusahaan Sebut Hubungan dengan Driver adalah Mitra, Bukan Kerja

Guizhi Tongjian

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]