bonus new member 2018

Catatan Pengaduan

Erick Thohir Bertemu Sandi Bahas Percepatan Industri Pariwisata******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir terlihat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Rabu (25/10) siang.

Lihat Juga : RI Buka Peluang TikTok Shop Buka Lagi dengan 3 Syarat

Erick menambahkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam dan budayanya. Hal itu menjadi aset penting Indonesia untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Instagram]

Sandiaga pun membalas unggahan Erick tersebut. "Siapa berkolaborasi membangun bangsa."

Sebelumnya, politikus PPP itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan lain di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Sektor-sektor tersebut, kata dia, umumnya melibatkan pelaku UMKM dalam jumlah besar dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang memberi dampak berlapis perkembangan usaha di daerah sekitarnya.

Dia mencontohkan pada 2022 lalu, sektor Parekraf menorehkan catatan kinerja positif. Sandiaga mengatakan nilai kontribusi sektor itu terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,1 persen.

"Serta ekspor produk ekonomi kreatif diperkirakan menembus US,46 miliar atau Rp397,98 triliun," kata dia.

"Pada tahun 2023 ini, nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp1.297 triliun. Dengan target kinerja tersebut diharapkan memberikan dampak yang besar dengan keberadaan lapangan kerja sebesar 22,4 juta di sektor pariwisata dan 22,29 juta di sektor ekonomi kreatif," imbuh Sandiaga.

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Keunggulan******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh mulai Minggu (29/10).

Dengan begitu, seluruh penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung pun dialihkan ke BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sejak 2018. Namun, ia mengakui Bandara Kertajati belum optimal, salah satunya ialah masalah akses menuju bandara itu.

Ia mengatakan tujuan penataan tersebut dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi penerbangan di Jabar, khususnya untuk rute internasional. Sebab, kata Awaluddin, Bandara Husein Sastranegara terkendala terkait dengan landasan pacu.

Lantas seperti apa keunggulan Bandara kertajati?

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Kertajati memiliki luas lahan sebesar 1.800 hektare. Dari total lahan tersebut, terdapat luas terminal penumpang seluas 121 ribu meter persegi dan terminal kargo 90 ribu meter persegi, serta panjang runway 3.000 meter x 60 meter.

Dengan luas tersebut, bandara ini diproyeksikan dapat melayani sebanyak 5,6 sampai dengan 12 juta penumpang per tahun hingga 2024. Tak hanya itu, Bandara Kertajati diproyeksikan dapat melayani 29,3 juta penumpang per tahun pada 2032.

Setelah pengalihan penerbangan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati, setiap harinya ada 16 penerbangan dengan kapasitas tempat duduk sebesar 32.760 pax per minggu atau 4.680 pax per hari (datang dan berangkat).

Aksesibilitas dari dan ke Bandara Kertajati pun kini semakin mudah dan cepat dengan adanya Tol Cisumdawu.

Selain itu, terdapat beragam pilihan moda transportasi massal antara lain Bus Damri, travel, taksi, dan mikro bus dari sejumlah titik di kawasan Bandung Raya dan daerah lainnya.

Ada pun daerah lain itu seperti Sumedang, Cirebon, Kuningan, Karawang, Majalengka, Tasikmalaya, Indramayu, Cimahi, Purwakarta, Subang, Ciamis, Banjar, serta Pangandaran.

Terdapat sebanyak tujuh rute yang dialihkan dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati yaitu tujuan Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Denpasar (DPS), Makassar (UPG), Medan (KNO), serta Palembang (PLM). Ketujuh rute tersebut dilayani pesawat jet maskapai Citilink, AirAsia, serta Super Air Jet.

Sementara itu, rute penerbangan berjadwal luar negeri tujuan Kuala Lumpur, Malaysia telah beroperasi sejak pertengahan Mei 2023. Bandara Kertajati juga melayani penerbangan umroh dan haji.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Mekanik

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Basuki Respons Tudingan Solo Banjir Proyek Pusat karena Gibran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu bahwa pemerintah pusat telah menganakemaskan Solodi bawah Gibran Rakabuming Raka.

Isu itu mencuat imbas banyaknya proyek pusat ke Kota Solo, Jawa Tengah selama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai wali kota setempat.

"Enggak, kalau dianakemaskan, enggak," kata Basuki saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Rabu (25/10).

Nusa Tenggara Timur, semisal yang ada tujuh bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain itu pembangunan kawasan kota di Bali.

"Banyak, di mana-mana semua," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh CNNIndonesia.com, dana APBN melalui Kementerian PUPR mengucur ke sebagian besar proyek pusat di Kota Solo. Namun, menurut Basuki, hanya ada satu proyek pusat kategori besar yakni pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo.

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar. Dananya berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

"Itu (proyeksi) dari pusat, karena macet kan. Daerah-daerah macet yang mau dari masjid MBZ (Masjid Sheikh Zayed) itu kan macet di situ," katanya.

Proyek-proyek pusat seperti revitalisasi Pasar Jongke, Pasar Mebel Gilingan, atau Pasar Legi di Kota Solo, klaim Basuki, bisa ditemui di daerah-daerah lain. Bahkan, beberapa menjadi lebih bagus sehingga jadi percontohan nasional.

"Yang lainnya cuma penataan kawasan, (revitalisasi kawasan taman) Balekambang, pasar di mana-mana. Ada berapa puluh pasar di Indonesia ini. Di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, Klaten, Jogja. Kalau pasar memang program APBN. Pasar Batu itu lebih bagus dari Pasar Legi, Trenggalek malah jadi model di mana-mana," ucapnya.

Oleh karenanya, Basuki memastikan jika seluruh proyek pusat yang dibangun di seluruh Tanah Air, termasuk Kota Solo memiliki landasan kuat berupa kebutuhan di wilayah masing-masing. Sekali lagi ia menegaskan tak ada kota/kabupaten yang mendapatkan prioritas khusus.

"Oh ada (landasan), semua. Flyover di Prabumulih yang besok diresmikan Bapak Presiden, flyover semua ada berapa. Jembatan gantung itu 580 kita bikin," bebernya.

"Kalau ada beberapa program di situ ya memang pas ada di situ. Tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden hingga akhirnya resmi mendaftar ke KPU, Rabu (25/10) siang ini untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi Kota Solo. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Namun, prestasi anak sulung Presiden Jokowi itu diklaim tak murni atas usahanya.

Apalagi, berbagai pembangunan infrastruktur di Surakarta kebanyakan biayanya bersumber dari pemerintah pusat atau APBN, macam pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo, revitalisasi sejumlah pasar, Studio Lokananta, Keraton Kasunanan, penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, Renovasi Pura Mangkunegaran, dan beberapa lainnya.

Terlahir kembali pada tahun 1993

Jokowi Resmikan Infrastruktur 'Langka' Bernilai Rp1,23 T di Palembang******

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Sei Selayur, Kota Palembangbernilai Rp1,23 triliun pada Kamis (25/10) ini.

Infrastruktur jenis ini terbilang 'langka' alias jarang di era Jokowi. Pasalnya, selama 9 tahun jadi presiden, Jokowi biasanya hanya meresmikan bendungan, bandara, jalan tol dan tempat pembuangan akhir.

"Tetapi baru kali ini yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Termasuk bagi lingkungan di sekitar Sungai Musi yang selama ini airnya sudah banyak tercemar limbah.

Ia percaya diri kehadiran sistem pengolahan air ini bisa mengurangi pencemaran di Sungai Musi sehingga airnya bisa aman untuk digunakan dalam mendukung kegiatan rumah tangga masyarakat di sekitar Sungai Musi.

"Kita tahu Sungai Musi ini sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena banyak memanfaatkannya untuk mandi dan mendukung kegiatan rumah tangga lainnya. Karena itu saya menyambut baik pengoperasian sistem ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]