gen777 situs slot online gacor 2022

urat suci emas

Fakultas Pertanian UNS Gelar Seminar dan ExpoAgrotech's Fair 2023******

SOLO —Sebagai salah satu bentuk pengenalan Agroteknologi kepada masyarakat, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar Agrotech’s Fair belum lama ini.

Acara tahunan ini bertujuan memperkenalkan program studi Agroteknologi dan dunia pertanian ke khalayak umum, meningkatkan kreativitas mahasiswa Agroteknologi, dan mempererat kekeluargaan antar-angkatan.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima puncak kegiatan berupa Seminar dan ExpoAgrotech’s Fair bertemakan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era Revolusi Industri 4.0 pada Kamis (13/7/2023).

Seminar yang digelar secara hybrid tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni Executive Director Croplife Indonesia, Agung Kurniawan; Senior Field Agronomist PT Bayer Indonesia, Nico Alfredo, dan Content Creator yang juga aktor Andovi Da Lopez.

Seminar tersebut dihadiri 357 peserta secara offline dan 410 peserta hadir secara online melalui zoommeeting. Terdapat juga beberapa stand yang turut memeriahkan Expo Agrotech’s Fair 2023 tersebut.

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Begini Tingkat Keketatan SNBT 2023 di UNS Solo, Prodi Bisnis Digital Tertinggi******

SOLO—Program Studi (Prodi) baru Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNS Solo memiliki tingkat keketatan paling tinggi. Hal ini didasarkan pada peminat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2923.  

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, menjelaskan setidaknya ada enam prodi dengan keketatan tertinggi. Tiga prodi dari Sains dan Teknologi (Saintek) dan tiga prodi lainnya dari Sosial Humaniora (Soshum).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Prodi baru Bisnis Digital yang masuk Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) menjadi prodi paling ketat di UNS. Prodi yang masuk kategori Soshum ini memiliki kekekatan sebesar 1:73, yang artinya satu pendaftar harus bersaing dengan 73 pendaftar lain.

“Disusul prodi lain dari Soshum, yakni Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebesar 1:42, dan Manajemen, FEB sebesar 1:39,” kata Jamal dalam jumpa pers di UNS, Senin (9/5/2023).

Kemudian Prodi Farmasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi yang tertinggi di kategori Saintek, dengan keketatan 1:55.

Lalu selanjutnya Prodi Kedokteran dari Fakultas Kedokteran sebesar 1:46, dan prodi Informasi dari FMIPA sebesar 1:43.

Jamal mengatakan angkat tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kecuali Prodi baru dengan peminat tertinggi di UNS Solo melalui jalur SNBT 2023. 

“Kalau prodi-prodi itu persaingannya lebih ketat. Jadi kalau saya melihat ini  dari tahun lalu hampir tidak berubah,” kata dia.

Dia mencontohkan Prodi Farmasi, menurut dia, sudah beberapa tahun terakhir masuk ke 20 prodi terfavorit di Indonesia. Terlebih di UNS, kuota Farmasi hanya sedikit. “Farmasi ini kalau di UNS juga mungkin, peminatnya banyak, tetapi ketersedian kuotanya sedikit, itu analisis dari saya,” kata dia.

Sementara peminat kedokteran di UNS juga masih relatif tinggi. Menurut dia, hal itu lantaran Prodi Kedokteran masih diidam-idamkan oleh sebagian masyarakat.

“Kalau kedokteran memang masih menjadi primadona masyarakat, karena begitu anak lahir itu didoakan supaya menjadi dokter,” kata Jamal.

Iblis ada di sekitar

Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER******

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI angkat suara atas informasi yang beredar mengenai 2 warga negara Indonesia (WNI) relawan MER-C yang berada di Jalur Gaza, dinyatakan ditahan tentara Israel.  

Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan telah memverifikasi langsung tentang informasi tersebut, dan 3 WNI saat ini dalam kondisi baik, serta masih berada di rumah sakit Indonesia di Gaza.  

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

“Kemenlu telah memverifikasi langsung berita mengenai penangkapan 2 WNI relawan di RS Indonesia oleh IDF. Menurut sumber langsung di Gaza, ketiga WNI relawan saat ini dalam kondisi baik dan masih berada di RS Indonesia,” katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, Rabu (22/11/2023) malam, dilansir Bisnis.com.  

Dia menjelaskan bahwa 3 WNI tersebut saat ini sedang bersiap-siap untuk melakukan evakuasi ke Gaza Selatan. 

Sementara itu, Iqbal juga menegaskan bahwa Kemlu RI terus memonitor kondisi 3 WNI tersebut di Gaza yang dilanda peperangan tersebut.  

Menurut kabar yang beredar sebelumnya bahwa 2 WNI relawan MER-C Indonesia dikabarkan ditangkap tentara Israel di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (22/11/2023).

Adapun 3 WNI tersebut selama ini berada di RS Indonesia sebagai relawan, antara lain Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al Ayubi. 

Sementara itu, 3 WNI relawan MER-C yang berada di RS Indonesia sebelumnya enggan untuk dievakuasi dari Gaza, dan memilih menetap untuk menjadi relawan di rumah sakit Indonesia.  

Seperti diketahui, konflik kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023. 

Israel membalas dengan mengumumkan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Begini Kondisi Terkini 2 WNI Relawan MER-C di Gaza yang Diduga Ditahan Tentara Israel”

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.

santo

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.