sawer168

Di bawah pisau iblis

Kepala Penumpang Terjepit Pintu Kereta Bandara, Railink Minta Maaf******

PTRailink meminta maaf atas insiden kepala seorang penumpang terjepit pintu keretaapi (KA) bandara di Stasiun Yogyakarta International Airport (YIA), yang videonya luas beredar di media sosial.

Dalam sebuah video viral, tampak kepala seorang laki-laki terjepit pintu KA saat hendak keluar, sementara pintu KA akan menutup. Untungnya ia berhasil lolos setelah dibantu penumpang lain serta petugas stasiun.

"Atas nama KA Bandara, kami mengucapkan permohonan maaf," kata Humas PT Railink Riesta Junianti dalam keterangan resmi, Rabu (17/5).

"Atas bantuan penumpang lainnya dan kesigapan petugas stasiun Bandara YIA, segera pintu tersebut dibuka kembali untuk membebaskan penumpang yang hampir terjepit tersebut," jelas Riesta.

PT Railink menyayangkan adanya kejadian tersebut. Perusahaan tengah berkoordinasi dengan PT KAI Daop VI Yogyakarta guna melihat terkait kemungkinan terjadinya aspek malfungsi teknis maupun kelalaian pada sumber daya manusia.

Namun, kata Riesta, setelah dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas stasiun ternyata penumpang itu mengaku salah. Pasalnya, ia mencoba memaksa membuka pintu kereta yang belum terbuka sempurna.

Selain itu, usai dilakukan pemeriksaan medis di Pos Kesehatan stasiun Bandara YIA, penumpang itu menyatakan tidak ada keluhan sakit atau luka di area tubuh yang terjepit.

"Untuk selanjutnya penumpang tersebut kemudian diizinkan melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Bandara YIA untuk naik pesawat," ujarnya.

PT Railink mengimbau penumpang agar dapat lebih berhati-hati memperhatikan pintu kereta, meski dalam kondisi terburu-buru sekalipun.

"Untuk tidak langsung keluar sebelum kereta berhenti dan sampai pintu terbuka sempurna, juga agar senantiasa perhatikan imbauan atau pengumuman dari petugas di atas KA ataupun memperhatikan suara alarm pada pintu kereta sebagai peringatan pintu kereta akan terbuka atau tertutup," pesan Riesta.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Bahlil Sebut Jumlah Investasi Mangkrak dari Korsel Mencapai Rp708 T******

Menteri Invetasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlahinvestasi mangkrak dari Korea Selatanmencapai kisaran 100 proyek dengan nilai Rp708 triliun.

"Saya sampaikan proyek mangkrak dulu itu kan Lotte 6 tahun mangkrak, dari 2019 waktu saya dilantik itu termasuk dalam kategori investasi mangkrak Rp708 triliun," kata Bahlil, Senin (15/5).

"Bapak presiden memerintahkan saya waktu itu untuk segera menyelesaikan proyek-proyek Lotte karena akan melakukan kunjungan kerja ke Korea. Waktu itu KTT dan dalam waktu 2 minggu atas perintah bapak presiden, saya selesaikan investasi mangkrak itu," katanya.

"Sudah 60 persen progresnya. Itu salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, itu Lotte. Itu petrochemical di Cilegon, di Banten. Itu salah satu contoh proyek mangkrak yang kami selesaikan," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan delegasi Korea Selatan di Istana Negara.

Lihat Juga : Mentan Sebut Flu Babi Afrika di Batam Bisa Berdampak ke Ekspor

Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas tiga hal. Pertama,terkait meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara di sektor pertanian.

Kedua,terkait dengan neraca dagang Indonesia dan Korsel. Ketiga,terkait dengan investasi Negeri Ginseng tersebut di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Seratus ribu cerita pendek

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Komunikasi offline berenergi tinggi

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Profil Grace Tahir, Putri Taipan yang Jadi Saksi Kasus Rafael di KPK******

Putri kedua Dato Sri Tahir, Grace Dewi Riady atau sering disebut Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus Rafael Alun Trisambodo.

KPK menduga Rafael Alun melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Grace dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui keterkaitan Grace dalam kasus pencucian uang, ataupun adanya kasus lain.

Mengutip berbagai sumber, Grace merupakan Presiden Direktur Mayapada Hospital.

Grace diketahui menikah dengan Ronald Kumalaputra. Ronald adalah Direktur Utama PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO).

Lihat Juga : PNS Dapat Uang Tambah Daya Tahan Tubuh Rp18 Ribu-Rp25 Ribu per Orang

Ronald ditunjuk sebagai Dirut untuk menggantikan William Tandiono, yang telah meninggal dunia tahun lalu.

Selain aktif mengelola bisnis keluarga, Grace juga aktif mengisi platform medianya, Media Everest. Ia memiliki acara talkshow khusus yang tayang di YouTube, yakni Iso-Late Show.

Dalam salah satu episode Iso-Late Show, Grace pernah mengundang ayahnya Dato Sri Tahir hingga artis Raffi Ahmad.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.