bonus new member slot 100 di awal

Alkimia Shinto

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Badan Pangan Ungkap Alasan Beli Beras Premium di Ritel Dibatasi 5 kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.

Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.

"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.

"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.

Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?******

Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu - Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

Lihat Juga : ANALISISCuriga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

"Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik," jelasnya.

Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

"Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila," jelasnya.

Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

"Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

"Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional," sarannya.

Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

"Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada," imbuhnya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Solusi Menekan Laju Kenaikan Harga Beras

Perbaikan abadi

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

penghancur proses

KPPU Bakal Selidiki Produsen soal Kelangkaan dan Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal membentuk tim untuk menyelidiki perilaku produsen terkait kelangkaan dan tingginya harga beras.

Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana mengatakan tim itu bakal bergerak di pusat maupun di daerah. Ia mengatakan tim bakal fokus para proses distribusi.

Sebab, kelangkaan dan kenaikan harga tak lepas dari proses tersebut. Hilman mengatakan seretnya stok beras dan tingginya harga bisa terjadi karena proses distribusi yang mampet.

Ia pun menuturkan kalau misalnya ditemukan indikasi kerja sama antar produsen dalam menghambat proses distribusi, maka pihaknya bakal melakukan tindakan.

Adapun tindakan yang dimaksud adalah membawa ke ranah hukum.

"Tentunya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami sebagai KPPU, yaitu penegakkan hukum, tentunya kami akan menindaklanjuti hasil-hasil temuan," ucap Hilman.

Ia menyebut untuk tahap awal KPPU telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama para produsen hingga kementerian/lembaga terkait untuk membahas permasalahan beras.

Harga beras belakangan menjadi sorotan karena melambung tinggi. Tak hanya itu, stoknya pun langka di ritel modern.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Padahal bulan Ramadan masih cukup jauh.
Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram (kg). Naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg. Ini adalah harga tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ujarnya pada Selasa (13/2) lalu.

Menurutnya, hilangnya beras premium secara mendadak tidak hanya terjadi di ritel. Di pasar, para pedagang juga kesulitan mendapatkan beras premium, karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi.

Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Investor Asing Bangun Pabrik Motor Listrik di RI Lagi Tahun Ini******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan bakal ada investorasing membangun pabrik motor listrikdi Indonesia tahun ini.

Ia mengatakan pabrik rencananya bakal dibangun di Karawang, Jawa Barat pada kuartal kedua atau ketiga tahun ini. Meski begitu, Seto belum bisa membocorkan produsen motor dari negara mana yang akan membangun pabrik di Tanah Air itu.

"Ditunggu saja, tapi motor ini jagoan-jagoannya kalau bukan dari India dari China. Ditunggu saja," kata Seto di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Kamis (29/2).

Meski begitu, Seto juga belum mau merinci berapa besaran investasi yang bakal dikucurkan. Ia hanya menyebut nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.

"Mungkin berapa ratus juta (dolar AS), gak begitu besar," katanya.

Pemerintah belakangan getol mengajak investor asing untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut perusahaan mobil listrik asal Vietnam VinFast akan membangun pabrik di Indonesia tahun ini.
Agus mengatakan ada sejumlah calon lokasi pabrik, beberapa di antaranya adalah kawasan industri yang sudah pernah dibangun.

"Tahun ini akan mulai konstruksi," kata Agus usai rapat dengan Jokowi terkait investasi VinFast di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2) lalu.

Agus memastikan belum ada keputusan tentang lokasi pabrik VinFast. Dia menyebut perusahaan itu juga masih mengkaji beberapa pilihan wilayah.

Ia juga belum bisa memastikan kapan VinFast beroperasi di Indonesia, serta apakah perusahaan itu akan menjual produk kendaraan listrik di Indonesia atau hanya mendirikan pabrik saja.

"Kita mesti melihat skema investasinya dulu, baru bisa jual. Intinya market, pengenalan market," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menjemput investasi Rp18,6 triliun dari perusahaan mobil listrik VinFast. Hal itu ia umumkan setelah Chairman VinFast Pham Nat Vuong di Hai Phong beberapa bulan lalu.

VinFast juga sudah memperkenalkan diri di Indonesia. Mereka hadir di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15-25 Februari 2024.

[Gambas:Video CNN]