trik bermain slot thor

Keberuntungan membakar langit

Beras Bulog Dijual Rp9.450 per Kg di Ritel Modern******

Badan Pangan Nasional menyebut Beras Bulogakan tersedia di perusahaan ritel modern, Indomaret dan Alfamart dalam waktu dekat.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras Bulog saat ini baru masuk di ritel modern Transmart, Hypermart, dan Ramayana.

"Hypermart sudah, Ramayana sudah, Indogrosir, Transmart sudah. Berikutnya setelah ini saya minta tolong Pak Roy (pengusaha ritel) juga temen-teman saudara saya di Alfamart dan Indomaret seluruh Indonesia untuk bantu melakukan distribusi beras Bulog ini. Sehingga beras ini akan dekat kepada masyarakat," ujar Arief di Hypermart Puri Indah, Rabu (8/2).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan beras Bulog akan masuk ke Alfamart dan Indomaret pada minggu ini. Beras tersebut akan tersedia dalam kemasan 5 kilogram (kg).

"Dalam minggu ini sedang dibicarakan ritel yang lain termasuk Indomaret, Alfamart, minggu ini karena lagi dihitung," ujarnya.

Roy pun memastikan bahwa beras di seluruh modern akan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kg. Pasalnya ritel modern menerima beras Bulog langsung dalam bentuk kemasan 5 kg yang sudah tertera harganya.

"Kita di retail sudah terpacking 5 kg, kita tidak pernah menjual beras yang curah. Jadi kita pastikan akan sesuai dengan HET,"katanya.

Harga beras naik dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk operasi pasar.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium pada Selasa (7/2) naik 0,15 persen menjadi Rp13.330 per kilogram dibanding minggu lalu. Kemudian beras medium naik 0,09 persen menjadi Rp11.690 per kilogram.

Harga ini melampau harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Rapuh Ketahanan dan Manajemen Pangan RI di Balik Naik Harga Beras******

Harga bahan pokok sudah sudah meroket berjemaah meski Ramadandan lebaranmasih sebulan lagi.

Salah satunya, beras. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) secara rata-rata untuk beras kualitas bawah, harga merangkak naik sejak awal Desember lalu dari Rp11.200 menjadi Rp11.900 per kg. 

Hal sama juga terjadi pada beras kelas medium 1 yang harganya naik dari Rp12.350 pada 1 Desember 2022 menjadi Rp13.050 per kg. Hal sama juga terjadi pada minyak goreng.

"Memang naik di semua provinsi. Ini yang sedang kami lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kami lakukan operasi pasar," ungkap Jokowi.

Minyak goreng murah bernama Minyakita yang digelontorkan pemerintah demi mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi pada akhir 2021 dan awal 2022 lalu juga mengalami masalah sama.

Persediaan Minyakita di beberapa daerah langka dan karena itu harganya ikut terkerek naik. Ironisnya, di tengah masalah itu, Mendag Zulkifli Hasan malah menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara saat sidak bersama Satgas Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (7/2).

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono berpendapat permasalahan itu harus segera diatasi. Menurutnya, semua permasalahan itu merupakan cermin ketahanan pangan di Indonesia rentan.

Ia mengakui pemerintah sudah berupaya mengatasi lonjakan harga beras dengan impor 500 ribu ton. Tapi, pergerakan harga dan pasokan yang terjadi usai impor dilakukan menunjukkan  manajemen cadangan pangan nasional lemah. 

Ia menambahkan ketika beras impor sudah ada, harusnya kelangkaan dan lonjakan harga bisa segera diatasi. Tapi yang terjadi, beras impor sudah datang, harganya masih belum bisa ditekan.

Tak hanya berkaitan dengan hasil dari impor beras, ia juga menyinggung masalah kelemahan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian Indonesia dari alih fungsi. 

Akibatnya, di tengah peningkatan kebutuhan pangan, lahan pertanian produktif malah terus menyusut.

"Masalah utama kita di sini adalah lahan pertanian produktif yang terus menyusut, terutama di Jawa yang dipenuhi berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti jalan tol Trans Jawa," ungkap Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

Ia mendesak pemerintah segera melakukan validasi ulang luas lahan pertanian produktif, terutama lahan baku sawah. Yusuf juga meminta pemerintah menetapkan peta lahan sawah dilindungi di seluruh provinsi, mekanisme pelepasan sawah yang ketat dan rigid, serta memberikan sanksi keras terhadap konversi lahan sawah.

Masalah krusial lain adalah anggaran ketahanan pangan 2023 hanya sebesar Rp100 triliun, terkecil ketimbang uang untuk kebutuhan yang lain. Yusuf membandingkan dengan anggaran infrastruktur sekitar Rp400 triliun hingga pembayaran bunga utang pemerintah yang berkisar di angka Rp450 triliun.

"Rendahnya anggaran ketahanan pangan di tengah ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan impor tinggi, tentu mengharapkan stabilitas harga seolah menjadi harapan sia-sia. Selama politik anggaran lemah, sulit berharap produktivitas pangan meningkat, sehingga harga pangan akan selalu mudah berfluktuasi," tandasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari menuding pemerintah abai dengan persaingan tidak sehat di sektor industri beras. Pasalnya, hampir sebagian besar hasil panen seperti di Jawa diserap industri raksasa.

Akibatnya, industri beras kecil dan menengah mangkrak karena tidak mampu bersaing. Syaiful menegaskan seharusnya pemerintah melindungi industri-industri beras kecil dan menengah dari ancaman monopoli industri beras raksasa.

"Untuk mengatasi lonjakan harga beras, pemerintah harus sesegera mungkin membereskan sektor hulu, yakni bagaimana menormalkan harga gabah supaya industri penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali," saran Syaiful.

Menjelang Ramadan, Syaiful memberikan empat solusi jangka pendek mengatasi lonjakan harga beras. Pertama,pemerintah harus segera memonitor dan mengontrol panen raya semester I 2023, jangan sampai gagal.

Kedua, harus ada kebijakan serius untuk memberangus monopoli pembelian dan stok gabah di kalangan industri beras. Menurutnya, panen bagus yang dibarengi praktik monopoli tidak akan berarti karena gabah dan beras tetap dikuasai industri besar.

Ketiga,Syaiful menyarankan pemerintah memberi insentif ke industri penggilingan padi kecil menengah agar beroperasi kembali dan mampu membeli bahan baku gabah. Soal bentuk insentifnya, ia menegaskan pemerintah harus turun langsung dan buka telinga lebar-lebar mendengarkan keluhan industri kecil dan menengah tersebut.

Keempat,libatkan swasta untuk masalah pengadaan dan distribusi beras. Syaiful mengatakan jika hanya mengandalkan Bulog tidak akan mampu mengatasi masalah pangan RI. Menurutnya, situasi sekarang darurat dan tidak bisa saling ngotot-ngototan.

"Pemerintah melalui Satgas Pangan juga jangan menakut-nakuti industri penggilingan padi dan pedagang yang dibilang menimbun atau mengoplos. Kalau mereka ditakut-takuti, tidak ada yang mau kerja. Hentikan narasi-narasi yang tidak bisa memperbaiki keadaan. Kalau dibuat isu terjadi oplosan beras oleh pedagang atau jaringan distribusi panjang dan jauh, semua itu hanya alasan klasik," pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menegaskan sengkarut polemik pangan sebenarnya banyak. Dan impor sebenarnya bukan pilihan terbaik.

Said menilai impor bukan opsi bijak dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.

Ia mencontohkan ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim produksi gabah meningkat tahun lalu, tetapi impor dipilih karena cadangan Bulog menipis. Said mengatakan faktanya impor tidak menyelesaikan masalah pangan Indonesia.

Beras impor yang datang bertahap dalam rentang waktu berbeda membuat kemampuan Bulog mengguyur pasar tetap kurang kuat. Hal tersebut yang membuat harga beras di pasar tetap tinggi.

"Harusnya impor adalah pilihan terakhir. Jika betul memang tidak memadai produksi dalam negeri maka pilihannya ada di impor. Kerap kali impor dipilih bukan karena kebutuhan, tapi karena kepentingan, terutama kepentingan ekonomi politik kelompok pemburu rente," ungkap Said.

Said menegaskan perlu ada pengendalian harga. Selain itu, penguatan proses pengawasan oleh pihak berwajib juga penting untuk menghindari praktik manipulasi seperti penimbunan bahan pokok oleh pengusaha atau pelaku pasar.

Menjelang bulan puasa, Said meminta pemerintah menyiapkan cadangan pangan yang memadai, terutama melalui Bulog. Stabilitas harga pangan bisa dicapai melalui mekanisme operasi pasar maupun penguatan distribusi yang merata.

Solusi jangka pendek lainnya adalah memastikan data produksi dan ketersediaan pangan. Dengan demikian, Said menilai pemerintah bisa mendapat gambaran utuh serta strategi pengendalian stok dan harga yang efektif.

"Penganekaragaman pangan juga bisa menjadi salah satu solusi supaya beban pada satu jenis pangan tertentu dapat dikurangi. Saat ini konsumsi pangan pokok sumber karbohidrat bertumpu pada beras dan produk turunan gandum. Dalam kurun lima tahun terakhir konsumsi beras memiliki kecenderungan menurun, namun konsumsi gandum terus meningkat," tandasnya.

Perlu Perbaiki Distribusi dan Keakuratan Data

Rasul Carmen

Kemendag Batasi Pembelian Minyakita 2 Liter per Orang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi pembelian minyak goreng kemasan sederhana Minyakita sebanyak dua liter per orang per hari. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang diteken pada 6 Februari 2023. 

"Penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita," bunyi edaran tersebut. 

Kemendag juga memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg.

Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya.

"Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," tegas Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan melalui keterangan resmi.

Lebih lanjut, ia mengatakan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini, Kemendag memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat tetap terjaga.

Baik DMO dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Kemendag juga meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng DMO 50 persen lebih banyak per bulannya menjadi 450 ribu ton.

Tak hanya itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (online). Kasan menyebut penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Kemendag Batasi Pembelian Minyakita 2 Liter per Orang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi pembelian minyak goreng kemasan sederhana Minyakita sebanyak dua liter per orang per hari. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang diteken pada 6 Februari 2023. 

"Penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita," bunyi edaran tersebut. 

Kemendag juga memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg.

Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya.

"Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," tegas Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan melalui keterangan resmi.

Lebih lanjut, ia mengatakan menjelang puasa dan Lebaran tahun ini, Kemendag memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat tetap terjaga.

Baik DMO dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek Minyakita. Kemendag juga meningkatkan jumlah pasokan minyak goreng DMO 50 persen lebih banyak per bulannya menjadi 450 ribu ton.

Tak hanya itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara daring (online). Kasan menyebut penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Pengoplos 350 Ton Beras Bulog di Banten Cuan Hingga Rp1,29 M******

Tujuh pengoplos berasBulogyang ditangkap Polda Bantenmendapat keuntungan sebesar Rp3.700 per kg untuk 350 ton berasBulog yang mereka campur. Beras oplosan itu lalu dikemas dengan merek lain seperti Rojo Lele, Badak dan lainnya.

Jika ditotal, mereka mengantongi Rp1,29 miliar keuntungan hasil mengoplos beras. Beras Bulog yang berkualitas premium dibeli Rp8.300 per kg, lalu dijual Rp12 ribu per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menduga para pengusaha itu membeli beras saat operasi pasar.

"Beras Bulog mereka beli Rp8.300 (per kg), langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium yang rata-rata Rp12 ribu," kata Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2).

Buwas bahkan mencurigai beras oplosan Bulog juga diselundupkan ke luar negeri. Jika benar, ini akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan beras.

"Negara ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi ada oknum yang memanfaatkan, oknum pengusaha, beras ini justeru akan dikeluarkan dari Indonesia. Nanti yang akan mendalami dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Menurut Buwas, Bulog telah mengimpor 500 ribu ton beras dari berbagai negara dan sudah di sebar ke 12 provinsi di Indonesia untuk menurunkan harganya. Namun, operasi pasar Bulog dimanfaatkan pengusaha nakal untuk meraih keuntungan berlipat dan menyengsarakan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah menyiapkan peraturan untuk mengatur penyaluran dan harga beras, sehingga tidak ada penyelewengan beras subsidi.

"Saya juga bicara dengan Pj Gubernur (Banten), dari pelajaran ini kita harus mulai mengatur bagaimana melakukan pengawasan secara menyeluruh kedepan, kalau tidak ini akan terus berulang," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]