situs baru slot

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Pendiri Startup Frank Ditangkap Gegara Tipu JPMorgan Rp2,6 T******

Charlie Javice, pendiri startup bantuan keuangan mahasiswa Frank, ditangkap Securities and Exchange Commission (SEC) AS atas tuduhan penipuan terhadap JPMorgan Chase dalam akuisisi perusahaannya senilai US5 juta atau Rp2,6 triliun (kurs Rp14.958 per dolar).

SEC menyatakan, dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik New York, bahwa Javice membuat JPMorgan Chase percaya bahwa Frank memiliki 4,25 juta pengguna, padahal sebenarnya hanya memiliki kurang dari 300 ribu pengguna.

Penyelidikan SEC yang berikutnya mengklaim bahwa Javice menerima US,7 juta langsung dari hasil penjualan saham, jutaan dolar lebih banyak melalui trust, dan kontrak yang memberinya hak atas bonus penggajian sebesar US juta melalui penjualan perusahaannya pada 2021.

Javice ditangkap pada Senin malam di New Jersey atas tuduhan yang terkait dengan transaksi yang sama.

Dia dituduh dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perbankan dan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan melalui telekomunikasi, satu tuduhan penipuan perbankan, dan satu tuduhan penipuan sekuritas.

Jika terbukti bersalah, setiap tuduhan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara selama beberapa dekade.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

Airlangga Waspadai Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan Tahun Depan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mewaspadai ancaman kekeringan akibat fenomenaEl Nino yang bisa melanda Indonesia tahun depan. Ia mengatakan kondisi itu bisa mengancam ketahanan pangandan memicu lonjakan inflasi.

"Tahun depan kita harus hati-hati karena kekeringan akan lebih panjang atau El Nino. Tentu ini menjadi tantangan khusus untuk pangan karena inflasi volatile foodsangat menentukan," katanya dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (5/4).

Airlangga mengatakan saat ini produktivitas sawah menurun karena perubahan iklim. Satu hektar sawah hanya menghasilkan lima ton beras.

"Dengan smart farmingkita berharap capaiannya bisa lebih dari lima ton per hektar secara rata-rata. Sehingga tentunya produksi pertanian, terutama beras lebih dari 31 juta ton," kata Airlangga.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sektor pertanian melalui berbagai program seperti pengembangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk subsidi bunga kredit.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pertanian, DAK non-fisik ketahanan pangan dan pertanian, serta Dana Desa Ketahanan Pangan dengan alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan.

"Pemerintah juga memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian di 2022 mencapai Rp117,3 triliun, di mana yang tertinggi Jawa Timur Rp24 triliun, Jawa Tengah Rp17 triliun, dan Jawa Barat Rp7 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

Pelabuhan Ciwandan Siapkan Lahan Parkir 800 Motor untuk Hadapi Mudik******

PTPelindo II selaku operator Pelabuhan Ciwandan bersiap menyambut pemudik sepeda motor dan truk saat arus mudikIdul Fitri 1444H. Mereka menyiapkan lahan parkir kendaraan seluas 8.000 meter persegi yang mampu menampung 800 sepeda motor dan 100 truk.

Lokasi penampungan sepeda motor sudah dipasangi barier warna oranye yang menjadi pembatas antrian kendaraan pemudik.

"Kita siapkan untuk lahan parkir untuk motor seluas 8.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 800 unit motor," ujar Manajer Komersial PT Pelindo II Regional 2 Banten Irtanto Armawan, Rabu (5/4).

Sedangkan untuk nama kapal serta jadwal keberangkatan, menunggu instruksi dari BPTD Wilayah VIII Banten, sebagai kepanjangan tangan dari Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Khusus untuk Dermaga 5A nantinya untuk logistik. Kemudian Dermaga 3 dan Dermaga 7 adalah untuk motor," terangnya.

Dari tiga dermaga yang disiapkan Pelindo, mereka tidak memungut biaya standar kapal. Sedangkan untuk pemesanan tiket penyeberangan di Dekat Sunda, ia mengatakan bahwa itu semua akan mengikuti tarif yang ditetapkan PT ASDP Indie dia Ferry dan bisa dibeli melalui aplikasi Ferizy.

"Mengenai sistemnya di Ferizy ya, kalau dari kami hanya menyiapkan fasilitas tempat saja untuk di Ciwandan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]