cara pinjam ke bank bca

Harta Keluarga Istri Jelek

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda di zaman modern

AS Geram dengan China Gegara Larang Ekspor Bahan Mentah******

Menteri KeuanganAmerika Serikat(AS)Janet Yellen memprotes China yang melarang ekspor dua elemen penting semikonduktor, yakni gallium dan germanium.

Yellen blak-blakan soal ketidaksukaannya itu dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pebisnis yang dihelat Kamar Dagang Amerika di Beijing, China.

"Saya prihatin dengan kontrol ekspor baru yang baru-baru ini diumumkan China pada dua mineral penting yang digunakan dalam teknologi seperti semikonduktor," kata Yellen, dikutip dari CNN,Jumat (7/7).

Larangan ekspor yang diberlakukan China disinyalir sebagai tindakan balas dendam atas kebijakan AS. Kala itu, Negeri Paman Sam melarang ekspor chip ke China.

"Saya sangat terganggu oleh tindakan hukuman yang telah diambil terhadap perusahaan AS dalam beberapa bulan terakhir," tegas Yellen.

Wajar jika AS berang dengan tindakan China. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu adalah penghasil gallium dan germanium terbesar di dunia.

China tercatat menyuplai 94 persen kebutuhan gallium dan 83 persen kebutuhan germanium di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Bos Kadin Ramal Bisnis Energi Hijau Cuan Besar di Masa Depan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bisnis energi hijau berpeluang cuan besar di masa mendatang. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi yang bisa mendukung terwujudnya net zero emissionpada 2060.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut bisnis energi hijau merupakan usaha masa depan yang menjanjikan.

"Makanya, kami mengajak semuanya. Pertama, ikut serta dan mengatakan 'hei ini ada cuannya bos'. Kalau enggak ada cuannya ngapain," kata Arsjad dalam Podcast Money Honey CNNIndonesia.com.

Arsjad menambahkan ada banyak tantangan dalam mewujudkannet zero emission. Tantangan yang dirasakan baik perusahaan besar, menengah, dan kecil akan berbeda. Begitu juga dengan tantangan usaha di berbagai sektor akan berbeda. Maka dari itu, diperlukan peta bagi usaha untuk mendukung tercapainya net zero emission.

Untuk itu, pengusaha membentuk Kadin Net Zero Hub sebagai wadah berdiskusi tentang teknologi untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Para pembicara di Indonesia nantinya akan dibawa ke tingkat ASEAN. Dengan begitu, Indonesia tidak akan didikte oleh negara lain.

"Negara maju kadang bilang 'lu mesti gini ya'. Entar dulu ya, harus ngerti dong, kita ini beda sama yang di sana. Jadi cara kita, kapan waktunya, prosesnya beda. Enggak bisa setiap negara sama," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Taojun

20 Persen Kebutuhan Gula Konsumsi RI Berasal dari Impor******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat 20 persen kebutuhan gula konsumsi dalam negeri berasal dariimpor. Sementara kebutuhan gula untukindustri makanandan minuman 100 persen berasal dari impor.

"Pemenuhan gula konsumsi, 20 persen kita harus datangkan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional kita, serta untuk mendorong industri manufaktur berbahan baku gula," kata Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud di acara Gerakan Pangan Murah Serentak, Senin (26/5).

"Dan 100 persen untuk kebutuhan industri makanan minuman kita masih harus datangkan dari luar," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan total pangan yang diimpor saat ini cenderung bertambah dibanding pada 2004. Impor gandum naik dari 2 juta ton sampai 4 juta ton menjadi 13 juta ton.

Lalu, impor gula dari 1 juta ton sampai 2 juta ton naik menjadi 5 juta ton, impor garam kurang dari 1 juta ton naik jadi 3 juta ton, serta impor buah-buahan sebelumnya 50 ribu ton naik jadi hampir 1 juta ton.

"Oleh karena itu saya minta arahan Pak Presiden (Joko Widodo), apakah boleh mengendalikan impor. Dengan dikendalikan impor, maka diharapkan produksi dalam negeri bisa meningkat," kata Zulhas.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah pangan impor naik pada Mei 2023, termasuk buah segar. Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Tak hanya buah, BPS juga mencatat impor sapi dan dan kambing atau domba hidup juga naik. Impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sedangkan, untuk kambing atau domba impor tercatat US9,93 ribu pada Mei 2023. Persentase kenaikannya tak tercatat, karena pada bulan sebelumnya tidak ada impor kambing atau domba hidup.

[Gambas:Video CNN]