situs filipina slot

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Staf Airlangga Klaim PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Jadi PSN******

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 PSN baru pada tahun ini, di antaranya PIK 2 dan BSD.

Dukungan yang dimaksud, imbuhnya, terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," kata dia.

Lanjutnya, kawasan BSD akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Takdir adalah Phoenix

Mentan Sebut Pupuk Subsidi 9,55 Juta Ton Segera Dibagikan******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut tambahan pupuk subsidi untuk petani akan diberikan dalam waktu dekat. Pemerintah bakal mengeluarkan surat keputusan (SK) sesegera mungkin karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah rampung.

Amran menyebut Presiden Joko Widodo sudah menyetujui jumlah penambahan dan anggaran pupuk subsidi yang naik dua kali lipat. Semula hanya untuk 4,7 juta ton kemudian dinaikkan hingga 9,55 juta ton.

"SK nya akan diturunkan dalam waktu dekat," kata Amran usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

"Alhamdullilah, produksi jagung saat ini sudah naik. Bahkan menurut BPS surplus Bulan Januari, Februari, Maret sebanyak 1 juta ton dibanding tahun sebelumnya," kata dia.

Tak hanya itu, Amran juga memastikan pemerintah akan memperbanyak pompanisasi pada lahan tadah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan dampak dari El Nino sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Untuk merealisasikan kebijakan ini, lanjut Amran, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

"Karena ada El Nino yang berkepanjangan, khusus Pulau Jawa kita rencana 500 ribu hektare kita daerah-daerah upland, daerah-daerah tadah hujan, kita akan melakukan pompanisasi seluas 500 ribu hektare Pulau Jawa, kemudian 500 ribu hektare di luar Jawa," ujar Amran.

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

Menhub Ancam Sanksi Maskapai Nakal Naikkan Harga Tiket Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewanti-wanti ancaman sanksi untuk para maskapainakal yang menaikkan harga tiket pesawat saat mudiklebaran 2024.

Budi mengingatkan kepada para operator untuk tidak melewati tarif batas atas (TBA). Ia menegaskan tak segan memberi sanksi kepada maskapai yang melanggar aturan tarif tersebut.

"Komitmen dari para operator (tentang harga tiket pesawat) harus kita pegang, itu sebagai suatu bagian pelayanan kita kepada masyarakat," tegas Budi dalam keterangan resmi, Jumat (29/3).

Budi lantas mengutip data PT Angkasa Pura Indonesia, di mana rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran 2024 naik 9 persen. Penumpang pada periode 3 April 2024 hingga 18 April 2024 ini naik pesat jika dibandingkan rerata penumpang di hari biasa.

"Dengan data itu kami selaku regulator sudah membahas dengan teman-teman operator, mengimbau masyarakat untuk menggunakan penerbangan lebih awal, yakni di H-10 sampai H-5 (lebaran). Di situ nanti bisa dapat diskon dan sebagainya," sarannya.

"Kami memberikan kesempatan kepada operator untuk menambah ekstra flight disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara. Termasuk di wilayah Indonesia Timur, kami minta operator bisa menjangkau bandara-bandara kecil," tandas Budi.

Warganet ramai-ramai mengeluh terkait lonjakan harga tiket pesawat. Para netizen, termasuk para pemudik, bahkan membandingkan harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal dengan sejumlah penerbangan ke luar negeri.

Meski begitu, Kemenhub mengklaim terus memonitor lonjakan harga tiket pesawat ini.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mencatat tren kenaikan harga tiket sudah di ujung TBA yang dipatok pemerintah. Ia menegaskan umumnya rute-rute 'gemuk' alias padat penumpang yang menawarkan tarif selangit.

"Yang memang kelihatan jadi drastis (kenaikan harga tiket pesawat) itu karena memang kita habis low season. Januari (2024) itu kan semua ngasih harganya murah banget ya, terus begitu masuk high season demand (permintaan) naik. Otomatis ini kan mekanismenya maskapai menaikkan harga sampai batas atas," tutur Adita usai diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sudah ada (tren kenaikan), tapi yang saya juga sampaikan itu kita belum mengidentifikasi adanya pelanggaran. Tapi kalau menaruh (harga) di paling atas, ada, sudah ada," tegasnya.

Tuan Perang Ling Tian

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

BKN Sentil Arogansi PNS Mudik: Pelat Khusus hingga Serobot Antrean******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap sejumlah arogansi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mudik lebaran.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN Respanti Yuwono mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) ketika pulang kampung. Pelanggaran ini terkait dengan etika serta fungsi PNS sebagai pelayan publik.

Respanti mencontohkan beberapa pelanggaran PNS yang umum ditemukan saat mudik lebaran, antara lain memakai pelat khusus, meminta jalur prioritas, hingga menyerobot antrean penyeberangan kapal. Bahkan, ia mengaku pernah menemukan langsung kejadian serobot antrean kapal dan adu fisik saat mudik ke Lampung.

"Dan ternyata beberapa kejadian menimbulkan satu benturan apapun, terutama fisik. Dan ketika viral dilakukan salah satunya oleh ASN. Jangan sampai perilaku kita yang seperti itu menjadi citra buruk keseluruhan (ASN)," wanti-wanti Respanti.

Selain menyerobot antrean kapal hingga berujung adu fisik dengan pemudik lain, Respanti mengungkap ada beberapa arogansi lain yang umum ditemukan. BKN menyoroti pelanggaran ini umumnya terjadi di jalan raya.

"Banyak sekali arogansi-arogansi lain juga, terutama misal ketika lebaran pakai pelat khusus atau meminta jalur-jalur khusus," tuturnya.

"Ini kan menjadi satu perbincangan di mata masyarakat. Rata-rata mereka (masyarakat) menyampaikan 'Itu mobil dibayari oleh rakyat kok dipakai untuk menyupremasi di jalan raya'. Jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang negatif terhadap kinerja pemerintah," imbuh Respanti.

Selain mengungkapkan arogansi PNS saat mudik lebaran, Respanti berpesan jangan sampai para abdi negara itu memperpanjang libur terlalu lama. Pada akhirnya, pelayanan publik yang menjadi korban, bahkan terbengkalai.

Ia menilai banyak pemberitaan setelah mudik, di mana masyarakat mengeluh pelayanan publik yang diberikan para PNS di kementerian/lembaga (K/L) terhambat. Respanti menyebut banyak dari ASN tersebut mangkir kerja pasca-lebaran.

"Ada yang mangkir pasca-lebaran dan sebagainya. Jadi jangan sampai momen luar biasa terkait mudik ini menjadikan kita objek yang disinggung secara kurang baik di pemberitaan media massa. Sehingga kami BKN selalu berharap pada setiap tradisi mudik baik kepulangan maupun setelah kepulangan, kita tetap berpegang teguh pada aturan main terkait disiplin PNS," tegas Respanti.

"Pasca-mudik, pastikan juga karena ini banyak sekali banyak pemberitaan yang masif ketika awal masuk kerja kantor masih kosong, layanan belum berjalan. Itu tentu menyakiti masyarakat sebagai salah satu pembayar pajak di negeri ini," pesannya.

Jika memang ada keperluan tambahan di kampung halaman, Respanti menyarankan PNS memproses cuti kepada pimpinan. Ia mengatakan banyak pelanggaran terkait ketidakhadiran ASN usai lebaran karena tidak mengurus cuti.

Respanti paham cuti memang hak para PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan dalam aturan disebutkan bahwa pimpinan K/L boleh menolak usulan cuti ASN jika ada target-target penyelenggaraan pemerintah dengan urgensi tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Zulhas Emoh Ubah Aturan Pembatasan Bawa Pembalut Dkk dari Luar Negeri******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan tidak akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan PengaturanImpor.

Aturan itu mengatur barang bawaan dari luar negeri.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan warga negara yang baik harus membayar pajak jika membeli barang dari luar negeri. Aturan itu, katanya, justru meringankan masyarakat karena beberapa barang boleh dibawa dengan bebas pajak.

Zulhas mengatakan aturan barang bawaan dari luar negeri itu merupakan hal yang wajar dilakukan Indonesia. Jika barang yang dibawa dari luar negeri maka harus dikenakan pajak, terutama jika akan dijual lagi di dalam negeri.

Menurutnya, aturan itu jauh lebih longgar dibanding yang diterapkan di negara lain.

"Jadi saya ingatkan bahwa prosedur Bea Cukai itu kita ini termasuk yang paling longgar. Cobalah kita pergi ke mana aja deh, ke Arab Saudi, Amerika, Jepang, Korea, digeledah. Jadi taati lah aturan yang ada," katanya.

Dalam Permendag 3/2024, salah satu barang bawaan dari luar negeri yang dibatasi adalah pembalut atau tampon maksimal lima potong per orang.

Dalam lampiran di beleid tersebut, pembalut bersama sanitary towel (pad), serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, tergolong dalam HS96.19.

Adapun HS96.19 tersebut termasuk dalam kategori barang tekstil sudah jadi lainnya. Barang-barang bawaan tersebut sejatinya tidak kena pajak untuk masuk ke Tanah Air.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan, termasuk jumlah bawaan yang diperbolehkan dibawa gratis.

Nah, khususnya barang tekstil sudah jadi lainnya yang mencakup pembalut hingga popok bayi, dibatasi maksimal lima potong per penumpang pesawat. Jumlah ini juga berlaku untuk pengiriman lewat pos.

"Paling banyak 5 (lima) piece per pengiriman," demikian bunyi beleid tersebut.

Aturan pembatasan ini pun dijalankan oleh Bea Cukai. Artinya, barang penumpang seperti pembalut itu bakal diperiksa.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Bea Cukai melaksanakan tugas sesuai aturan dari Permendag di atas.

Ia pun menuturkan Bea Cukai tidak bisa mengubah ketentuan pemeriksaan bawaan penumpang. Lagi-lagi semua bergantung pada Kemendag.

"Kalau Kemendag mengubah, Bea Cukai juga akan ikut," kata Prastowo kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]