erek 83

Administrator surga

game server thailand

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Peri Giok Piao Ran

idrpoker

Tarif Tol Cinere******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) naik dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu atau sebanyak Rp6.000. Tarif Tol Cijago ini resmi naik sejak Jumat (5/1) silam.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No.1916/KPST/M/2023 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besaran Tarif Tol, dan Sistem Pengumpulan Tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada 18 Desember 2023.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi Nasution menyebut sosialisasi terkait kenaikan tarif tol ini telah dilakukan 14 hari.

Sebagian seksi dari Tol Cijago sendiri baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (8/1) lalu. Sebelumnya, Jokowi meresmikan tiga seksi tol di dua ruas yang masuk ke dalam jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Tol yang dimaksud termasuk seksi 2 ruas Serpong-Cinere dan seksi 2 dan 3 ruas Cinere-Jagorawi. Tiga seksi tol ini menghubungkan Pamulang hingga Bogor Raya sepanjang 14 kilometer (km).

Jokowi berharap tol ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan atau alternatif untuk melakukan mobilitas di kawasan sekitar Jakarta. Misalnya ke Cibubur, Tangerang, Bogor, ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan tol ini, Jokowi menegaskan macet di Jakarta akan berkurang lantaran masyarakat tak mesti berkendara ke tengah kota terlebih dahulu.

Berikut daftar perubahan tarif pada Tol Cinere-Jagorawi:

1. Golongan I dari Rp9.000 menjadi Rp15 ribu

2. Golongan II dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

3. Golongan III dari Rp13.500 menjadi Rp23 ribu

4. Golongan IV dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

5. Golongan V dari Rp17.500 menjadi Rp30.500

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Pemasok Dewa dan Iblis

dana lancar pinjol ilegal

KBRI Canberra gelar Ambassador Goes to Campus, promosikan pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Australia menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus di Universitas Deakin dan Monash pada Jumat, untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki kerja sama antar perguruan tinggi kedua negara.

Duta besar RI untuk Australia Siswo Pramono dalam siaran pers KBRI pada Jumat menyampaikan pentingnya kerja sama Indonesia dan Australia khususnya dalam pendidikan dan penelitian untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kerja sama pendidikan Indonesia dan Australia akan mempercepat terpenuhinya sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan, yang siap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kemajuan kedua negara, selain itu kedua negara dapat melakukan penelitian bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Pramono.

Hal ini, sebut Pramono berkaitan dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik, yang hanya akan terjadi jika mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu Atase Pendidikan KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan bahwa acara kali ini untuk mempertemukan pimpinan Universitas Lampung (UNILA) dengan pimpinan Universitas Deakin dan Monash yang diharapkan ketiga universitas bisa saling mengenal dan kelak bisa berlanjut dengan kerja sama yang konkrit.

“Selama ini kampus-kampus di pulau Jawa sudah sangat aktif bekerja sama dengan Australia. Hal ini sangat baik. Namun begitu, kami berharap tidak hanya kampus di Jawa, kami juga ingin memfasilitasi kampus di luar Jawa, seperti UNILA untuk bisa mengembangkan kerja sama dengan kampus-kampus di Australia”, jelas Najib.

Najib berharap kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan membawa budaya akademik Australia untuk menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNILA Lusmeilia Afriani menyampaikan profil dan agenda kampus mereka dalam internasionalisasi.

Sementara Presiden Universitas Deakin Iain Martin mengatakan pihaknya tertarik membangun kerja sama dengan universitas Indonesia terutama dalam bidang penelitian, sehingga penting untuk menjalin hubungan antar peneliti dengan minat bidang yang sama.

"Pada akhirnya, implementasi kerja sama penelitian ada pada tingkat peneliti, oleh karena itu penting untuk mempertemukan antar peneliti untuk sama-sama saling mengenal penelitian masing-masing sebagai pembuka jalan kerja sama”, tutup Iain.

Saat ini Universitas Monash telah memiliki cabang yang sudah beroperasi di Jakarta, sementara Deakin akan segera memiliki cabang di Bandung.

Baca juga: KBRI gelar pertemuan perguruan tinggi RI-Australia jajaki kerja sama
Baca juga: Stafsus Presiden dan Dubes Australia bahas peningkatan pendidikan RI

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Apartemen Zhutian Shinhwa

pinjaman online tanpa bunga

Biogas jadi solusi atasi limbah peternakan di Cikoko******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa permasalahan limbah peternakan sapi di Kelurahan Cikoko yang pernah dikeluhkan warga sudah diatasi dengan instalasi biogas.

"Saat ini sudah ditangani melalui program biogas pada peternakan sapi yang ada di Kelurahan Cikoko ini," kata Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemasangan instalasi biogas di peternakan sapi yang berada di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani limbah.

Menurut dia, keberadaan peternakan sapi di tengah kota sempat menjadi masalah.karena banyak warga mengeluh adanya limbah yang dihasilkan.

Untuk itu, kata Ali, instalasi biogas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan limbah padat dan limbah cair dari peternakan tersebut.
"Ini cara kami agar usaha warga berjalan, dan masyarakat tidak terganggu," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Peternakan sapi perkotaan masih prospektif
Baca juga: Beternak sapi di Jakarta bukanlah impian

Pada pertengahan tahun 2023, keberadaan limbah sapi sempat dikeluhkan oleh warga sekitar karena menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang nyamuk.

Seorang warga yang berada di sekitar peternakan itu, Hasan melaporkan permasalahan tersebut berulangkali, baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat JAKI maupun langsung bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Permasalahan tersebut pernah diberikan solusi oleh pemerintah dengan membuang kotoran sapi dengan truk, namun hasilnya masih belum maksimal, dan sempat pula ditimbun hasilnya pun tetap nihil.

Akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memutuskan untuk memberikan solusi dengan pembuatan biogas, dan saat ini sudah masuk tahap akhir instalasi biogas.

Baca juga: Ini sejarah peternakan sapi perah di Jakarta Selatan
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penjara Naga Segala Alam

rajatoto888

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kode Istri Militer

pinjol dibawah ojk

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024