slot gacor luar negeri

Ibuku berasal dari dunia para dewa

link slot yang sering maxwin

Respons PUPR soal Basuki Siap Mundur dari Kabinet: Kami Fokus Tugas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Penguasa Perang Surga

sjo777

MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dunia pedang pertama

vipgacor

Respons PUPR soal Basuki Siap Mundur dari Kabinet: Kami Fokus Tugas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Apartemen Zhutian Shinhwa

jp maxwin slot 10000

Andhi Pramono akui pakai rekening petugas kebersihan untuk transaksi******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku memakai rekening petugas kebersihan hingga petugas keamanan untuk melakukan transaksi keuangan yang diduga penerimaan gratifikasi.

Pengakuan tersebut bermula dari pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp160 juta.

"Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu," ucap Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat.

Andhi menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun  2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp814,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

"Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar," tuturnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023.

Baca juga: JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar tidak curang

rbet303

Anies Janji Ubah Aturan Batas Usia Pelamar Kerja Jika Jadi Presiden******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan akan mengubah aturan soal batas usia dalam syarat calon pekerja.

"Kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini InsyaAllah kami ubah aturannya sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama," katanya dalam Desak Anies di Ambon, Senin (15/1).

Anies juga mengatakan tidak boleh ada larangan untuk menggunakan pakaian sesuai keyakinan pekerja.

"Misalnya tidak boleh berjilbab. Itu enggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu," katanya.

Anies juga menyoroti sering kali ada syarat yang merepotkan pelamar kerja. Misalnya harus memiliki laptop, motor, dan mobil. Ia mengatakan syarat itu membebani masyarakat tidak mampu.

"Ini semua kita ingin hapus," katanya.

Tidak hanya dalam rekrutmen, Anies juga ingin pekerja juga dinilai dari sisi prestasi ketika sudah masuk dunia kerja. Anies menyebut pekerja yang mendapat promosi harus yang berprestasi, bukan yang memiliki koneksi.

"Kalau enggak punya (ordal) enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang bukan anak dari siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

slot gacor eropa

Anies Janji Ubah Aturan Batas Usia Pelamar Kerja Jika Jadi Presiden******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan akan mengubah aturan soal batas usia dalam syarat calon pekerja.

"Kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini InsyaAllah kami ubah aturannya sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama," katanya dalam Desak Anies di Ambon, Senin (15/1).

Anies juga mengatakan tidak boleh ada larangan untuk menggunakan pakaian sesuai keyakinan pekerja.

"Misalnya tidak boleh berjilbab. Itu enggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu," katanya.

Anies juga menyoroti sering kali ada syarat yang merepotkan pelamar kerja. Misalnya harus memiliki laptop, motor, dan mobil. Ia mengatakan syarat itu membebani masyarakat tidak mampu.

"Ini semua kita ingin hapus," katanya.

Tidak hanya dalam rekrutmen, Anies juga ingin pekerja juga dinilai dari sisi prestasi ketika sudah masuk dunia kerja. Anies menyebut pekerja yang mendapat promosi harus yang berprestasi, bukan yang memiliki koneksi.

"Kalau enggak punya (ordal) enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang bukan anak dari siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)