cicil hp akulaku

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Gunung Agung Bantah PHK Sepihak 350 Karyawan: Tidak Benar, Menyesatkan******

PT GA Tiga Belas alias Toko Buku Gunung Agung membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 karyawannya, seperti yang dituduhkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek).

Direksi Gunung Agung menegaskan sudah menerima surat dari Aspek tertanggal 24 Maret 2023 dan telah memberikan seluruh balasan sesuai kondisi perusahaan. Namun, pihak Gunung Agung mengklaim tidak mendapat balasan dari Aspek maupun para eks pekerja.

PT GA Tigas Belas menyinggung 16 orang eks pekerjanya yang diklaim mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui Aspek. Namun, para pekerja tersebut sejatinya telah habis kontrak pada 2022.

Gunung Agung mengklaim menjunjung proses bipartit dan tripartit di setiap perselisihan hak ketenagakerjaan. Namun, mereka tidak menampik adanya penutupan toko di beberapa daerah, bahkan menyusul di seluruh outlet Gunung Agung di Indonesia.

"Terkait pemberitaan yang beredar, di mana Toko Buku Gunung Agung seolah-olah dianggap telah melakukan PHK massal sebanyak 350 orang secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, karena kami selalu mengikuti pelaksanaan proses efisiensi dan efektivitas usaha sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandas perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut pihaknya mendapat laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal di Gunung Agung. Aduan tersebut diklaim mencakup proses PHK hingga hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah dalam keterangannya.

Mirah juga mengungkapkan manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan karyawan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku selama bertahun-tahun. Pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja terus-menerus.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]