mesin slot gacor

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Xi Jinping Tiga Periode, Pengusaha Asing di China Deg******

Pengusaha asing di Chinamengaku deg-degan dan waspada dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Xi Jinping setelah terpilih kembali menjabat untuk periode ketiga.

Eric Zheng, Ketua Kamar Dagang Amerika (Kadin) di Shanghai, mengatakan anggotanya didorong untuk berkomitmen dan memperdalam reformasi dan keterbukaan seperti arahan Xi dalam pidato saat Kongres Partai Komunis akhir pekan lalu.

"Namun, pada saat ekonomi China menghadapi situasi yang menantang, kami khawatir bisa jadi kontraproduktif," ujarnya seperti dilansir CNA, Senin (24/10).

Dampaknya, bursa saham China dan Hong Kong rontok seketika. Investor berbondong-bondong melepas saham mereka, karena kekhawatiran ekonomi China akan dikorbankan untuk kebijakan yang didorong oleh ideologi Xi yang berkuasa.

Sementara itu, Kadin Uni Eropa di China mengaku untuk wait and see terhadap dampak Kongres dan kebijakan utama yang kemungkinan baru akan lahir pada Maret 2023.

Namun, mereka lebih positif pada pernyataan Xi terkait bagaimana China berkomitmen untuk reformasi dan mengedepankan keterbukaan, di saat yang sama juga mendorong kemandirian.

"Meskipun, tidak jelas bagaimana kedua pernyataan tersebut dapat didamaikan dalam praktiknya nanti," jelas Kadin Uni Eropa.

Steve Lynch, Direktur Pelaksana Kadin Inggris di China, menilai pernyataan Xi di Kongres tersebut menunjukkan kesinambungan dengan masa sebelumnya.

Kadin Inggris bahkan melihat perubahan besar dalam kebijakan tertentu, meski masih harus menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya dilakukan.

Kelompok bisnis di China semakin kritis terhadap kebijakan Pemerintah China, seperti sikap tegas tanpa toleransi terhadap covid-19 dengan menerapkan kebijakan zero covid yang menurut mereka telah menghambat investasi dan mencegah pengusaha menarik staf asing masuk.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

BPJT Siap Uji Coba Pembayaran Nontunai Tanpa Henti di Wilayah IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR siap menguji coba sistem pembayaran tol nontunai tanpa henti atau multi lane free flow (MLFF) dengan aplikasi Cantas di Tol Balikpapan-Samarinda, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan selain Tol Balikpapan-Samarinda, pihaknya juga akan menguji coba MLFF yaitu Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, dan Bali-Mandara.

"Untuk persiapan eksposur kita yang lebih bagus bagi IKN Nusantara, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan juga menggunakan sistem tersebut dan uji coba yang termasuk awal," ujar Danang dalam Market Review IDX Channel, dikutip dari Antara, Rabu (26/10).

Menurutnya, BPJT akan melihat respons masyarakat terkait pengetahuan dan pengalamannya dalam menggunakan aplikasi Cantas untuk MLFF ini.

"Kita ingin secara bertahap atau gradual, kita memiliki waktu satu tahun untuk bisa memastikan bahwa cukup banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses dan menggunakan dalam melakukan proses transaksi," kata Danang.

Ia menambahkan, kunci utama adalah transisi di mana BPJT tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi Cantas MLFF, namun masih ada gerbang-gerbang tol berbayar yang menggunakan kartu e-toll.

"Ini sambil kita pantau terus, kita juga dalam melakukan adopsi teknologi itu perlu kita melihat kesiapan di masyarakat," ujarnya.

Kementerian PUPR juga berharap bisa bekerja sama dengan produsen handphone di mana sudah terdapat aplikasi Cantas MLFF ini sehingga masyarakat tidak perlu mengunduh lagi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga ingin bekerja sama dengan para produsen mobil di mana pada beberapa kendaraan sudah terdapat aplikasi rute, itu sebenarnya bisa juga langsung terpasang atau embedded di dalam mobil-mobil baru, apalagi untuk mobil listrik bisa langsung dipasang di dalamnya.

"Tantangan dalam penerapan MLFF ini adalah bagaimana masyarakat bisa mengadopsi teknologi ini dengan lebih cepat dan mudah," kata Danang.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan pemasangan tiang sensor (gantry) MLFF di Tol Jagorawi Km 18+370 arah Ciawi dan JORR S Km33+635.

Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capture datanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.

Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.

Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.

Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.

"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Surat Terbuka Karyawan Twitter untuk Elon Musk Terkait PHK******

Karyawan Twittermelayangkan surat terbuka kepada Elon Muskterkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, bos Tesla tersebut dalam tahap finalisasi mengakuisisi Twitter.

Karyawan Twitter curiga dengan wacana PHK besar-besaran yang diperkirakan berdampak pada 75 persen jumlah pekerja.

Kabar PHK besar-besaran tersebut santer di telinga para karyawan Twitter saat Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi.

"Mereka mengancam mata pencarian kami, akses perawatan kesehatan penting, dan kemampuan pemegang visa untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja," bunyi surat tersebut, dilansir dari TIME, Kamis (27/10).

"Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang terus-menerus dilecehkan dan diancam. Tanpa pekerjaan kami, tidak ada Twitter," lanjut isi surat tersebut.

Sementara, Musk memamerkan momen mengunjungi markas Twitter Inc di San Francisco, Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan menjelang tenggat waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menutup kesepakatan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar.

"Hal yang indah tentang Twitter adalah bagaimana ia memberdayakan citizen jurnalisme-orang dapat menyebarkan berita tanpa bias pendirian," cuit Musk di Twitter pada Rabu (26/10).

Mengutip Reuters, Twitter mengonfirmasi kunjungan Musk ke kantor San Francisco pada pekan ini, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

Xi Jinping Tiga Periode, Pengusaha Asing di China Deg******

Pengusaha asing di Chinamengaku deg-degan dan waspada dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Xi Jinping setelah terpilih kembali menjabat untuk periode ketiga.

Eric Zheng, Ketua Kamar Dagang Amerika (Kadin) di Shanghai, mengatakan anggotanya didorong untuk berkomitmen dan memperdalam reformasi dan keterbukaan seperti arahan Xi dalam pidato saat Kongres Partai Komunis akhir pekan lalu.

"Namun, pada saat ekonomi China menghadapi situasi yang menantang, kami khawatir bisa jadi kontraproduktif," ujarnya seperti dilansir CNA, Senin (24/10).

Dampaknya, bursa saham China dan Hong Kong rontok seketika. Investor berbondong-bondong melepas saham mereka, karena kekhawatiran ekonomi China akan dikorbankan untuk kebijakan yang didorong oleh ideologi Xi yang berkuasa.

Sementara itu, Kadin Uni Eropa di China mengaku untuk wait and see terhadap dampak Kongres dan kebijakan utama yang kemungkinan baru akan lahir pada Maret 2023.

Namun, mereka lebih positif pada pernyataan Xi terkait bagaimana China berkomitmen untuk reformasi dan mengedepankan keterbukaan, di saat yang sama juga mendorong kemandirian.

"Meskipun, tidak jelas bagaimana kedua pernyataan tersebut dapat didamaikan dalam praktiknya nanti," jelas Kadin Uni Eropa.

Steve Lynch, Direktur Pelaksana Kadin Inggris di China, menilai pernyataan Xi di Kongres tersebut menunjukkan kesinambungan dengan masa sebelumnya.

Kadin Inggris bahkan melihat perubahan besar dalam kebijakan tertentu, meski masih harus menunggu bagaimana kebijakan selanjutnya dilakukan.

Kelompok bisnis di China semakin kritis terhadap kebijakan Pemerintah China, seperti sikap tegas tanpa toleransi terhadap covid-19 dengan menerapkan kebijakan zero covid yang menurut mereka telah menghambat investasi dan mencegah pengusaha menarik staf asing masuk.

[Gambas:Video CNN]