kredivo lazada

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

IPO November Besok, Blibli Incar Dana Rp8 T******

PT Global Niaga atawa Blibli.com bakal melakukan penawaran umum sahamperdana (IPO) pada November 2022.

Rencananya, Blibli akan melepas 17,77 miliar saham dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Berdasarkan prospektus dan dikutip dari CNBC, Senin (17/10), perusahaan akan membuka penawaran di harga Rp410-Rp460 per saham. Artinya, perusahaan berpotensi meraup dana Rp7,28 triliun hingga Rp8,17 triliun.

Sementara BCA Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas akan menjadi penjamin emisi efek atas IPO Blibli.com.

Sebelumya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan Blibli.com kembali mengajukan IPO setelah beberapa waktu lalu tertunda.

"Beberapa waktu lalu Blibli memasukkan lagi pernyataan pendaftaran IPO," kata dia seperti dikutip dari Antara, Senin (3/10).

Meski Begitu, Inarno belum bisa mengatakan besaran dan harga IPO Blibli.com lantaran akan menunggu proses bookbuildingatau penawaran awal. Secara umum, besaran dan harga IPO dalam proses bookbuilding akan sangat tergantung dari faktor eksternal.

Inarno menuturkan Blibli memang sudah masuk dalam pernyataan pendaftaran IPO cukup lama. Namun karena melihat situasi dan kondisi, pelaksanaan IPO tersebut sempat ditunda.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Senjata kekaisaran

Tiga Calon Pengganti Bandung Jadi Ibu Kota Jawa Barat******

Rencana pemindahan ibu kotaJawa Barat (Jabar) kembali mencuat ke permukaan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10) pagi.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi usai mendampingi Jokowi dalam kunjungannya menyampaikan bahwa kemungkinan besar pilihan ibu kota baru Jabar jatuh ke Tegalluar.

"Dengan adanya rencana Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bahkan pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) menyampaikan ini (Tegalluar) menjadi satu opsi yang besar kemungkinannya untuk menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Tinggal mendorong dukungan politik," katanya usai meninjau stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Wacana pemindahan ibu kota Jabar memang sudah mencuat sejak tiga tahun lalu. Namun, pemindahan ibu kota Jabar disebut bergantung pada penyelesaian kereta cepat.

"Nanti menunggu kejelasan kereta cepat, kan dulu narasi-narasi ada di dalam rute, sekarang Walini belum pasti ada stasiun atau tidak," ucap Ridwan pada Agustus lalu.

Nantinya, KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu; Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Neraca Perdagangan Indonesia Tekor dari Australia, Thailand dan Brasil******

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplusUS,99 miliar pada September 2022, namun defisitalias tekor dagang terhadap Australia, Thailand, dan Brasil.

"Ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terbesar di September 2022," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto, Senin (17/10).

Data BPS mencatat Indonesia mengalami defisit dagang terbesar ke Australia senilai US7,5 juta. Dari nilai tersebut, komoditas penyumbang tersebut adalah bahan bakar mineral, serealia, logam mulia dan perhiasan/permata.

Dengan Thailand, Indonesia tekor dagang US4 juta. Komoditas penyumbang defisit terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, plastik dan barang dari plastik, kendaraan dan bagiannya.

Terakhir, Indonesia defisit US3,1 juta terhadap Brasil pada September kemarin. Komoditas penyumbang utama adalah ampas dan sisa industri makanan, gula dan kembang gula, serta daging hewan.

Sementara itu, Indonesia surplus dagang dengan Amerika Serikat senilai US,25 miliar. Komoditas penyumbang adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, lemak hewan dan minyak hewani/nabati.

Indonesia juga surplus dagang dengan India senilai US,21 miliar. Komoditas penopangnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja.

Surplus dagang selanjutnya dengan Filipina senilai US,13 miliar yang ditopang oleh bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, bijih logam, terak, dan abu.

[Gambas:Video CNN]

superstar terbatas

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Buruh Tolak Ancaman PHK di Tengah Risiko Resesi******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam pekerjadi tengah risiko resesiglobal.

"KSPI menolak penerapan PHK besar-besaran oleh pengusaha dan pemerintah di balik ancaman resesi ekonomi global 2023," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Said mengaku di Bekasi, Jawa Barat, sudah ada beberapa perusahaan yang diajak bicara oleh pengusaha untuk mengurangi jumlah karyawan. Namun, itu masih sebatas pembicaraan, belum direalisasikan.

Di sisi lain, ia juga mengkritik para menteri ekonomi agar tidak menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman resesi global. Menurutnya, hal seperti itu tidak perlu disampaikan pada masyarakat.

Dengan kata lain, ia ingin para menteri cukup membicarakannya pada pihak terkait dan menyelesaikannya.

"Bukan menko investasi, menko perekonomian, menteri keuangan dan menteri lainnya, termasuk menaker, berbicara pada media dan menyatakan 'rakyat harus siap-siap menghadapi resesi 2023', itu tugasmu menteri, bukan tugas rakyat," kata Said.

Dalam kesempatan terpisah, Said mengatakan menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin bisa makan, harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah, ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi.

Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.

Ia memperkirakan hal tersebut berdasarkan kebijakan moneter ketat sejumlah negara, seperti AS dan Inggris, demi meredam lonjakan inflasi.

Sri Mulyani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ancaman resesi kian sulit dihindari.

"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]