cara pasang togel besar kecil

Legenda Senja

789 slot

Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN******

Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sanatorium Sanjie

bola99

BMKG prakirakan sebagian DKI akan hujan ringan saat debat cawapres******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi memprakirakan sebagian DKI Jakarta, yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan hujan ringan saat debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu malam.

Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan.

Kemudian pada pagi hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara akan tetap berawan. Sementara Kepulauan Seribu akan hujan ringan.

Beranjak pada malam hari, Jakarta Barat dan Jakarta Timur akan tetap hujan ringan.

Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan dan Jakarta Selatan akan hujan sedang.

Suhu udara di Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 31 derajat celcius.

Sementara tingkat kelembaban udara diperkirakan berada pada kisaran 65-90 persen.

Baca juga: BMKG prakirakan Jaksel dan Jaktim hujan ringan pada Jumat siang
Baca juga: Jakarta akan diguyur hujan pada Kamis malam

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

pao4d

Dubes RI serahkan surat kepercayaan ke Presiden Turki Erdogan******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden RI kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam upacara yang berlangsung di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Rabu (17/1).

Dalam pembicaraan bilateral usai Upacara Penyerahan Surat Kepercayaan yang didahului dengan Upacara Penghormatan oleh Pasukan Khusus Kepresidenan, Presiden Erdogan menekankan peran Indonesia dan Turki dalam isu Palestina.

Pembicaraan bilateral antara Presiden Erdogan dengan Dubes RI tersebut berlangsung di ruang tamu Istana Kepresidenan Turki.

"Presiden Erdogan memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, yang terus mengawal isu Palestina di berbagai forum internasional" kata Dubes Rizal menceritakan topik diskusi dengan Presiden Erdogan, demikian keterangan tertulis dari KBRI Ankara.

Dalam diskusi yang berlangsung sekitar setengah jam itu, Presiden Erdogan didampingi oleh Kepala Penasihat Kepresidenan Akif Cagatay Kilic dan Kepala Komunikasi Nasional Fahrettin Altun, serta Dirjen Asia Pasifik Kemlu Turki Dubes Esra Cankorur.

Sementara itu, Dubes Rizal didampingi oleh keluarga, Atase Pertahanan KBRI Ankara, Kolonel Kav M. Amir Aliakbar dan Fungsi Politik I KBRI Ankara Dhanny Perkasa.

"Presiden Erdogan terkesan saat saya menunjukkan video kedekatan Presiden Erdogan dan Presiden Jokowi yang bergandengan tangan di sela-sela KTT OKI di Riyadh beberapa waktu lalu, video saat saya mengendarai mobil listrik buatan Turki, TOGG dan masifnya kunjungan saya ke berbagai industri pertahanan di Turki dalam tiga bulan terakhir,” ujar Dubes Rizal.

Presiden Erdogan juga mendoakan Pemilu RI mendatang berjalan dengan lancar dan sukses, serta membawa kebaikan dan kemajuan bagi rakyat Indonesia.

Saat diskusi dengan Presiden Erdogan, Dubes Rizal juga menyampaikan prioritas kerja sama bilateral 1+4 di bidang perdagangan serta kerja sama industri pertahanan dan strategis, energi, konstruksi, dan farmasi.

Dalam pembicaraan bilateral tersebut, Presiden Erdogan dan Dubes Rizal sepakat untuk segera mencapai target perdagangan bilateral 10 miliar dolar AS, penyelesaian negosiasi perjanjian perdagangan bebas kedua negara, perluasan kerja sama industri pertahanan, penguatan kerja sama keamanan dan penanggulangan terorisme, serta pengembangan kerja sama energi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Erdogan juga berbicara dengan putra Dubes Rizal, Ravi Hilmifuad Purnama, mengenai studi dan aktivitas belajar di Turki.

Selain Indonesia, dua dubes lainnya dari Venezuela dan Kanada, mendapat kesempatan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Erdogan pada hari yang sama. Indonesia mendapatkan giliran pertama untuk menyerahkan surat kepercayaan.

Dubes Rizal mulai menjalankan tugas di Turki sejak awal September 2023. Rizal yang sebelumnya adalah Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, dilantik menjadi Dubes RI untuk Turki oleh Presiden RI pada 26 Juni 2023.

Dengan telah menyerahkan surat kepercayaan tersebut, Dubes Rizal telah memenuhi seluruh tahapan tata krama diplomatik untuk menjalankan tugasnya secara penuh sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Turki.

Baca juga: Indonesia-Turki sepakat perbarui MoU Ketenagakerjaan
Baca juga: Indonesia-Turki perkuat kerja sama lawan kejahatan transnasional

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

situs slot elk studio

PDI Perjuangan terima pengunduran diri Maruarar Sirait******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP partainya telah menerima pengunduran diri dari politikus senior Maruarar Sirait.

"DPP partai telah menerima laporan dari Pak Utut Adianto (wakil sekjen PDI Perjuangan) bahwa Pak Ara Sirait telah mengajukan pengunduran diri dengan menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) partai," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hasto mengatakan Maruarar atau Ara menjadi anggota PDI Perjuangan berdasarkan prinsip kesukarelaan. Sehingga, Ara pun mengundurkan diri dari partai berlambang banteng moncong putih itu secara sukarela.

Menurut Hasto, pengunduran diri Ara tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kader partai, mengingat hal itu terjadi saat partai sedang berjuang untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam menentukan pemimpin.

Baca juga: Ikuti langkah Jokowi, Maruarar Sirait keluar dari PDI Perjuangan

"Dan sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai upaya yang mencoba untuk melanggengkan kekuasaan sampai harus terjadi pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman (hakim konstitusi) melalui manipulasi hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasto.
​​​​​​​
Sebelumnya, Senin (15/1), Maruarar Sirait memutuskan keluar dari PDI Perjuangan setelah puluhan tahun menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
​​​​​​​
"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri), Pak Hasto, dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan," ujar Maruarar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.

Dia pun berterima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto, dan elite partai lainnya selama dia bergabung di partai tersebut.

Baca juga: Maruarar bagikan foto bertemu Jokowi di medsos seiring pamit dari PDIP

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Permainan berburu

dewa fortune slot

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Aogu

pinjaman uang shopee paylater

Peneliti: Belum semua capres******

Jakarta (ANTARA) - Peneliti karbon Carbonethics Ahmad Hidayat mengatakan belum semua capres-cawapres memperlihatkan dukungan terhadap perdagangan karbon, padahal Indonesia sudah memulai perdagangannya.

Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon pada September 2023 dan bursa karbon merupakan kontribusi Indonesia dalam melawan krisis iklim.

Sementara, tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden memang memasukkan perdagangan karbon dalam visi dan misinya. Namun, lanjutnya, belum semua capres-cawapres itu memperlihatkan dukungannya terhadap perdagangan karbon.

"Dari tiga calon ini, sebenarnya yang paling mendukung untuk perdagangan karbon adalah Ganjar Pranowo. Karena, dari visi-misi dan orang-orang di belakang tim kampanyenya memang pro perdagangan karbon," kata Ahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk Prabowo, semua orang sepertinya sudah paham konsep nasionalismenya.

"Kadang konsepnya bertabrakan dengan konsep lain, belum pas untuk dunia usaha misalnya. Dan, sejauh ini yang agak di tengah dan belum terlalu jelas adalah Anies. Walaupun dalam analisa dokumen visi-misinya, kita akui itu paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain," tambahnya.

Ahmad menjelaskan paslon Anies-Muhaimin berupaya menyeimbangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Sementara, paslon Prabowo-Gibran berkonsentrasi pada mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pendekatan nasionalis dan Ganjar-Mahfud menekankan mekanisme pasar dalam pengelolaan iklim.

Menurut Ahmad, di semua kubu capres ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Tapi, yang paling kentara adalah kubu Ganjar dan Prabowo.

"Ini dilihat dari visi-misi dan latar belakang orang-orang di belakang tim kampanye kedua pasangan calon ini yang pro perdagangan karbon, yang mana perdagangan karbon dilihat sebagai alternatif untuk penyelesaian masalah iklim, seperti pengurangan emisi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, sejauh mana mereka memvisikan perdagangan karbon itu, belum terlihat.

"Dan, memang biasanya dokumen visi-misi itu tidak akan sampai detail secara teknis. Tapi, ide besarnya ada pada dua capres ini. Terutama Ganjar yang sudah sampai membicarakan insentif untuk pihak swasta pelaku perdagangan karbon," kata Ahmad.

Sedangkan Anies, tambah Ahmad, berada di tengah, antara pasar dan pemerintah. Dokumen visi-misinya dibaca paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain.

"Mungkin karena latar belakangnya sebagai akademisi yang unggul dalam naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tidak bisa 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, dalam visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad.

Untuk Prabowo, dokumen visi-misinya lebih banyak menekankan tentang peran sentralistik pemerintah dan nasionalisme. Ada kecenderungan kontrol negara yang sangat luas, yang bisa diartikan memberi peluang bagi kelompoknya sendiri.

Sementara itu, peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, saat menjadi gubernur, Ganjar punya pengalaman mengembangkan proyek energi terbarukan dan transisi energi, serta berkolaborasi dengan Norwegia.

Sementara, Anies tidak terlalu teknis dalam hal perdagangannya, tapi lebih kepada kolaborasi internasional. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies terlibat dalam forum kota-kota global memerangi perubahan iklim.

Menurutnya, Prabowo belum terlihat, sebab tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kinerjanya terbatas untuk merambah pasar karbon ataupun regulasi-regulasi yang terkait dengan isu lingkungan.

"Jadi, jika bisa disimpulkan, memang Ganjar itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap pasar ketika memandang isu lingkungan. Pelibatan sektor privat soal isu lingkungan kemungkinan akan lebih banyak," ujarnya.

Sementara Anies, akan lebih kontrol dan bisa dilihat dari berbagai pernyataannya yang selalu melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur. "Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih banyak berperan dalam perdagangan karbon," sebutnya.

Baca juga: Menteri ESDM sebut perdagangan karbon upaya pemerintah kurangi emisi
Baca juga: Pengamat: Presiden terpilih harus akselerasi program transisi energi
Baca juga: OJK: Akumulasi nilai 41 pengguna jasa di Bursa Karbon Rp30,91 miliar

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024