paito 2022 macau

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

harga voucher xl 8gb 30 hari

Gibran lakukan perjalanan dinas ke Inggris penuhi undangan Kedubes******

Beliau berangkat Sabtu kemarin, sampai hari Minggu (10/3).

Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melakukan perjalanan dinas ke Inggris untuk memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut.

"Beliau berangkat Sabtu kemarin, sampai hari Minggu (10/3)," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan belum mengetahui secara pasti tujuan perjalanan dinas tersebut. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tujuan perjalanan dinas untuk menjajaki kerja sama. "Saya belum tahu, itu mungkin yang dijajaki oleh beliau," katanya.

Dengan perjalanan dinas tersebut, Teguh mengatakan dirinya  menjadi pelaksana harian selama satu minggu ke depan.

Baca juga: Gibran memastikan tetap kawal 17 prioritas pembangunan Kota Solo

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Surakarta Herwin Tri Nugroho Adi mengatakan Gibran melakukan perjalanan dinas ke Inggris untuk memenuhi undangan Duta Besar RI di Inggris. "Mulai tanggal 3-10 Maret 2024," katanya.

Ia mengatakan perjalanan dinas tersebut merupakan upaya Pemkot Surakarta untuk memperkuat ekspor di sektor ekonomi kreatif, digital, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Selain itu, dikatakannya, perjalanan dinas tersebut untuk melakukan peningkatan promosi dan investasi di bidang pendidikan. "Peningkatan promosi investasi bidang pendidikan, transisi energi, digital, dan infrastruktur rendah karbon," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Pertarungan

sintoto

Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan******

saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.
 

Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900.

“Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupportdan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

slot gacor jam 5 sore

184 petugas latihan pengamanan lapas risiko tinggi di Nusakambangan******

Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 184 petugas pemasyarakatan di satuan kerja pemasyarakatan DKI Jakarta menjalani pelatihan tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) risiko tinggi  (high risk), lapas maksimum, dan lapas super maksimum di Nusakambangan.
"Mereka akan mengikuti latihan di Nusakambangan mulai hari ini hingga Jumat (8/3)," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Cawang Jakarta, Senin, usai melepas petugas pemasyarakatan yang akan menjalani pelatihan selama lima hari.
 Ibnu mengatakan peserta kegiatan akan diberikan beragam pelatihan dan pembinaan yang meliputi aspek fisik, mental, dan disiplin. Hal itu mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kebugaran, sesi pemahaman konsep pemasyarakatan yang maju, memahami dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, mempelajari standar pengamanan lapas high-risk, lapas maksimum, dan lapas super maksimum. "Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan," paparnya. Menurut dia kegiatan itu dilaksanakan untuk membangun kembali karakter insan pemasyarakatan yang tangguh, berintegritas tinggi, dan menjunjung profesionalisme, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan dengan baik, humanis, serta memberikan pelayanan prima serta pengembangan diri. Dengan mengusung tema "Internalisasi Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basic", kegiatan ini bertujuan memahami konsep-konsep dasar dalam pemasyarakatan serta mengintegrasikan nilai-nilai kunci dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, kata dia, petugas pemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. "Oleh karenanya, penting bagi mereka untuk memiliki karakter yang kuat, disiplin yang tinggi, dan kesiapan mental yang optimal dalam menjalankan tugasnya," ucap Ibnu.Baca juga: Tim PORA dan Kumham DKI perketat pengawasan orang asing jelang Pemilu
Baca juga: Kanwil Kumham DKI apresiasi capaian100 persen kelurahan sadar hukum
Baca juga: Kanwil Kumham DKI kaji perlindungan HAM terkait pencemaran udara DKI

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

kerja klik dapat uang

Presiden: Barat tingkatkan tekanan terhadap Serbia untuk akui Kosovo******

Belgrade (ANTARA) - Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Sabtu mengatakan bahwa negara-negara Barat meningkatkan tekanan terhadap Serbia untuk mengakui kemerdekaan Kosovo.

Dalam pidatonya di hadapan publik, Vucic mengatakan ada tiga hal yang diharapkan dari Serbia.

"Yang pertama adalah pengakuan atas proklamasi kemerdekaan Kosovo dan Metohija serta penolakan dukungan terhadap Republika Srpska (salah satu entitas Bosnia Herzegovina)," kata Vucic.

"Kedua adalah pemberlakuan sanksi terhadap Rusia dan penerapan sikap anti-China, dan yang ketiga adalah pembentukan 'rezim boneka' di Serbia," ujar dia lebih lanjut.

Vucic mengatakan bahwa tekanan terhadap Serbia, dengan tujuan destabilisasi, selalu disinkronkan melalui media dan organisasi non-pemerintah baik di kelompok yang memberikan tekanan di dalam negeri maupun luar negeri.

"Anda akan mendapat sikap dan serangan yang sama dari masyarakat sipil dan berbagai kelompok penekan yang akan dilakukan melalui kelompok agama, penggemar, dan banyak kelompok lainnya," kata Vucic.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008, dengan sebagian besar negara-negara anggota PBB, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman dan Turki, mengakuinya sebagai negara otonom.

Namun, Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya.

Anggota aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari kawasan Balkan --Albania, Bulgaria, Makedonia Utara, Montenegro, dan Rumania-- bergabung menerapkan sanksi Barat terhadap Rusia, dan mengirimkan senjata dan peralatan ke Ukraina.

Serbia dan Kroasia memiliki industri senjata yang cukup besar di kawasan. Namun, Serbia menolak untuk memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Presiden Serbia: Saya akan dapat Nobel Perdamaian kalau akui Kosovo

Baca juga: Serbia, Kosovo kembali gagal sepakati normalisasi hubungan

Penerjemah: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Istri saya adalah seorang kepala suku

pinjam uang bank

Jos Verstappen nilai sikap Horner perparah kinerja tim Red Bull******

Jakarta (ANTARA) - Mantan pembalap Formula 1 sekaligus ayah dari juara bertahan Max Verstappen, Jos Verstappen, menilai sikap Christian Horner dalam menyikapi dan dibebaskan dari tuduhan terkait perilakunya terhadap seorang karyawati, beberapa waktu lalu, dapat memperparah kinerja tim Red Bull.

“Ada ketegangan di sini (tim) sementara dia (Horner) tetap di posisinya,” kata Jos Verstappen, dikutip dari laporan AFP, Senin.

Menurutnya, tim terancam terkoyak dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Tim bisa ‘meledak’. Dia berperan sebagai korban, padahal dia sendiri yang menyebabkan masalah,” kata pria asal Belanda tersebut.

Sebelumnya, Red Bull mengumumkan pada hari Rabu (28/2) bahwa Horner telah dibebaskan dari dugaan perilaku tidak pantas setelah penyelidikan internal atas keluhan terhadapnya, yang secara konsisten dia bantah.

Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Namun, tak lama kemudian, muncul adanya surat elektronik (e-mail) anonim yang dikirimkan kepada jurnalis, ofisial, dan tim rival yang berisikan pesan WhasApp yang diduga ditulis oleh Horner. Hal itu kemudian menghidupkan kembali masalah tersebut.

Jos Verstappen menolak anggapan yang beredar bahwa ia berperan dalam tuduhan yang awalnya muncul di surat kabar Belanda, De Telegraaf.

“Itu tidak masuk akal. Kenapa saya melakukan itu padahal Max baik-baik saja di sini (Red Bull)?” kata dia.

Sementara itu, beberapa tim Formula 1 juga sempat menilai dan mengecam kurangnya transparansi selama penyelidikan internal.

Horner, yang didampingi istrinya Geri Halliwell di Grand Prix Bahrain, akhir pekan lalu, menegaskan kembali setelah Max Verstappen dan Sergio Perez mengklaim kemenangan 1-2 Red Bull di grand prix tersebut merupakan bukti bahwa tim masih solid dan bersatu.

“Finis 1-2 seperti ini adalah yang optimal dan hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang mutlak, memiliki tim yang kuat dan dukungan yang besar dari mitra dan pemegang saham,” kata Horner.

“Anda tidak akan mencapai hal ini tanpa bersatu,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

cara mencairkan kredit kredivo

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024