asiahoki77

Evolusi super kelahiran kembali

Zulhas Respons Harga Cabai Kian 'Pedas': Nggak Apa Mahal Sesekali******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menilai wajar harga cabai di pasaran kini meroket, bahkan di tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) di beberapa daerah.

"Cabai nggak apa-apa mahal sekali-sekali," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Zulhas menyebut kenaikan harga cabai juga demi membantu para petani, yang belakangan ini merugi akibat anjloknya hasil pertanian.

"Kasihan petaninya tanahnya dijual, utang banknya enggak bisa bayar," imbuh Ketua Umum PAN tersebut.

"Jadi sekarang kalau lagi mahal, ya dalam setahun beberapa naik enggak apa-apa. Karena kalau murah sekali juga mereka (petani) kan jual tanahnya, enggak bisa bayar bank," sambungnya.

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) sebelumnya mengungkapkan harga cabai rawit di pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kg.

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, akhir Oktober 2023 lalu. Menurutnya, harga cabai yang makin 'pedas' imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP AKR Hingga Vivo

"Benar, harga di pasar end user, Pasar Agung Depok sudah Rp100 ribu per kg. Penyebabnya, kalau untuk cabai rawit utamanya penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kurang air karena hujan belum datang," ujar Abdul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

"Perkiraan (lonjakan harga) untuk cabai rawit merah akan cukup lama, diperkirakan sampai dengan akhir tahun (2023). Kecuali mencari daerah yang kelebihan produksi, seperti di Sulawesi yang masih ada penanaman cabai rawit merahnya atau Sidrap dan sekitarnya," imbuhnya.

Meski begitu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), mencatat harga cabai rawit di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Per hari ini, harga cabai rawit hijau Rp53.050 per kg dan cabai rawit merah Rp72.550 per kg. Lalu, cabai merah keriting harganya Rp59.050 per kg dan cabai merah besar Rp52.550 per kg.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh penurunan produksi hingga 30 persen.

"Ternyata memang El Nino berdampak ke produksi. Ini kan lagi panas-panasnya, memang produksi agak menurun," kata Ketut, Selasa (31/10).

Untuk mengatasi kondisi itu, Ketut mengatakan salah satu cara yang dilakukan Bapanas adalah dengan mendistribusikan cabai dari daerah yang produksinya surplus ke pasar induk Jakarta. Sejumlah daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Ia mengatakan sudah masuk 30 ton cabai ke pasar induk Jakarta dari daerah-daerah itu dan ditargetkan akan terus bertambah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah. Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Nona Junhuan

Penyaluran BLT El Nino Akan Dirapel Rp400 Ribu******

Pemerintah akan merapel penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400 ribu ke dalam satu kali transfer.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keputusan ini diambil karena administrasi anggaran Rp7,52 triliun yang digelontorkan untuk program tersebut belum rampung hingga saat ini.

Ia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai eksekutor program ini baru mengirim surat padanya. Karena itu, supaya cepat proses pencairan akan digabung jadi satu.

"Bu Risma yang tadi sampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan minggu ini. Untuk BLT itu anggarannya Rp7,52 triliun, kita bayarkan sekaligus. Kita akan transfer begitu daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya sudah selesai bulan ini," sambung Ani.

Mulanya, BLT El Nino akan diberikan dalam dua termin pada November 2023 dan Desember 2023. Pemerintah berniat memberikan uang tunai Rp200 ribu per bulan.

Ani menegaskan BLT El Nino digelontorkan demi memperkuat daya beli beli masyarakat yang melemah imbas kenaikan harga bahan pokok akibat kemarau panjang yang terjadi belakangan ini.

Harapannya, hadirnya bantuan uang tunai bisa menjaga konsumsi masyarakat Indonesia stabil di level 5 persen atau bahkan lebih.

Ia menjelaskan program ini dipimpin langsung Kementerian Sosial karena Risma Cs sudah memegang data calon penerima BLT. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengumpulkan data baru.

Di lain sisi, Ani menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal III 2023. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi termasuk BLT makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sang Bendahara Negara menyebut kehadiran BLT El Nino hingga bantuan sosial beras 10 kg pada Desember 2023 setidaknya bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun terjaga di 5,04 persen.

"Paket kebijakan ini kami berharap tentu akan memberikan dorongan kepada perekonomian kita. Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen, outlook dari proyeksi kita dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen (pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV)," tuturnya.

"Karena kalau tidak, dengan sekarang kuartal III 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan turun ke 4,99 persen," tutup Ani.

Satu pukulan kawan

Catatan Kritis Ganjar soal Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowoberkomentar soal gagasan Indonesia menjadi poros maritim duniayang pernah disampaikanJokowi saat akan menjadi presiden pada 2014 lalu.

"(Poros) maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land base, continental base," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ganjar menyebut pemerintah seharusnya membuat fasilitas mumpuni di laut jika memang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ia heran mengapa tidak ada puskesmas terapung hingga transportasi laut yang jelas.

"Kenapa kita tidak melibatkan para peneliti dan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan laut kita? Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, saya panggil dan juga melamar, kita seriuskan yuk. Ini saya sudah ketemu kok beberapa orang," bebernya.

"Contoh, rumput laut, secara teknis saya dikasih tahu, 'Mas Ganjar, cukup 15 meter pantainya kita bisa budi daya'. Anda hitung berapa (potensi keuntungan). Saya minta staf saya hitung, dihitung oh gede minta ampun, tapi kenapa kita tidak melakukan? Tidak niat," tegas Ganjar.

Ia menilai pihak-pihak yang berkepentingan selama ini lebih memilih mencari jalan mudah. Ketika sistem pemerintahannya tak jalan, Ganjar menyebut kritik akan muncul.

"Desain menciptakan konglomerasi itu dulu kan harapannya menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Tapi, akhirnya putus lokomotifnya, jalan sendiri kemudian tidak terjadi. Ya sudah, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan," tutupnya.

Poros maritim dunia merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sudah diagendakan sejak periode pertama Jokowi.

Kendati, Muhadjir mengakui upaya ini memang belum maksimal. Ia juga menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ada penekanan tentang ketahanan laut Indonesia.

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Justru Presiden Xi Jinping berkali-kali menyebut pentingnya Indonesia menjadi poros maritim terkait jalur sutra China. Karena sebetulnya posisi Indonesia sebagai negara maritim sudah diperhitungkan sejak dulu kala," sambung Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Meizu terbaik

Belanja di Transmart Sekarang Pakai Allo PayLater, Bayarnya Bisa Nanti******

Allo Paylater dari Allo Bank memberikan kemudahan berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya nanti di Transmart. 

Dengan metode pembayaran ini, pelanggan setia Transmart bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Apalagi hari ini, Minggu (5/11) lagi ada Transmart Full Day Sale yang ngasih diskon 50 persen plus diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari ini juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi. Selamat berbelanja!

Administrator surga

Catatan Kritis Ganjar soal Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowoberkomentar soal gagasan Indonesia menjadi poros maritim duniayang pernah disampaikanJokowi saat akan menjadi presiden pada 2014 lalu.

"(Poros) maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land base, continental base," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ganjar menyebut pemerintah seharusnya membuat fasilitas mumpuni di laut jika memang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ia heran mengapa tidak ada puskesmas terapung hingga transportasi laut yang jelas.

"Kenapa kita tidak melibatkan para peneliti dan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan laut kita? Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, saya panggil dan juga melamar, kita seriuskan yuk. Ini saya sudah ketemu kok beberapa orang," bebernya.

"Contoh, rumput laut, secara teknis saya dikasih tahu, 'Mas Ganjar, cukup 15 meter pantainya kita bisa budi daya'. Anda hitung berapa (potensi keuntungan). Saya minta staf saya hitung, dihitung oh gede minta ampun, tapi kenapa kita tidak melakukan? Tidak niat," tegas Ganjar.

Ia menilai pihak-pihak yang berkepentingan selama ini lebih memilih mencari jalan mudah. Ketika sistem pemerintahannya tak jalan, Ganjar menyebut kritik akan muncul.

"Desain menciptakan konglomerasi itu dulu kan harapannya menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Tapi, akhirnya putus lokomotifnya, jalan sendiri kemudian tidak terjadi. Ya sudah, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan," tutupnya.

Poros maritim dunia merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sudah diagendakan sejak periode pertama Jokowi.

Kendati, Muhadjir mengakui upaya ini memang belum maksimal. Ia juga menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ada penekanan tentang ketahanan laut Indonesia.

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Justru Presiden Xi Jinping berkali-kali menyebut pentingnya Indonesia menjadi poros maritim terkait jalur sutra China. Karena sebetulnya posisi Indonesia sebagai negara maritim sudah diperhitungkan sejak dulu kala," sambung Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]