situs slot 365 657Jutaan kata 923552Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot withdraw》
Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Jubir Kemenag tegaskan edaran tidak larang penggunaan pengeras suara******
Edaran ini tidak melarang menggunakan pengeras suara. Silakan Tadarrus Al Quran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiarJakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie menegaskan bahwa edaran pedoman penggunaan pengeras suara tidak melarang penggunaannya dan membatasi syiar Ramadhan.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Daftar Komisaris BUMN yang Mundur Usai Masuk Timses Capres******
Sejumlah komisaris BUMNmengajukan pengunduran diri untuk masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulangga berharap komisaris yang terlibat dalam tim kampanye capres cawapres bisa mundur dari posisinya.
"Tapi yang pasti kami berharap komisaris-komisaris yang memang terlibat dalam tim kampanye, itu bisa mundur dari komisaris BUMN. Karena kan kita harapkan terkait dengan ketentuan komisaris dan direksi kan enggak boleh terlibat dalam tim kampanye pilpres ataupun dalam kampanye legislatif juga, semua lah, itu kan enggak boleh terlibat," jelas Arya di Kementerian BUMN, Senin (27/11).
Arya memastikan nama-nama tersebut sudah tak menjadi komisaris BUMN.
Berikut daftar komisaris BUMN yang masuk timses capres:
Andi Gani telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP (Persero). Ia memutuskan untuk fokus sebagai Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD setelah mundur dari PT PP.
Pria yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu mundur setelah sembilan tahun menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan pelat merah konstruksi tersebut.
Sejak dirinya menjadi komisaris utama, PT PP telah menuntaskan berbagai proyek pembangunan yang krusial. Mulai dari Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, beberapa ruas Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Samarinda-Balikpapan, Bandara Internasional Yogyakarta, dan lainnya.
Lihat Juga :Zulhas Heran Biden, Xi Jinping Cs Bisa Hormat ke Jokowi: Ilmunya Apa? |
Eko Sulistyo mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN (Persero) untuk fokus menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.
"Saya baru ditunjuk kemarin. Jadi saya per hari ini akan urus surat pengunduran dari Komisaris PT PLN ke BUMN. Mohon doa restunya," kata Eko, dikutip dari Antara.
Eko Sulistyo sebelumnya menjabat sebagai Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan.
Eko juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak meniti karir di Solo sebagai konsultan dinas tata ruang Kota Surakarta.
Lihat Juga :Cara Ubah Sertifikat HGB Rumah KPR Jadi SHM dan Biayanya |
Anggawira menyatakan pengunduran diri sebagai presiden komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI) karena ingin fokus bergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas).
Salah satu petinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga merupakan ketua umum DPP Repnas yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain menjabat sebagai ketum DPP Repnas, Anggawira juga mengemban tugas sebagai wakil komandan tim pemilih muda (Fanta) di TKN Prabowo-Gibran. Dalam tim tersebut, Anggawira dipercaya sebagai wakil komandan yang memiliki tugas untuk mengelola pemilih muda.
Lihat Juga :Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel |
Selain mundur dari jabatan wamen BUMN, Rosan Roeslani juga mengundurkan diri dari kursi wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero). Mundurnya Rosan dikonfirmasi pada hari yang sama setelah ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.
"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah |
Nama selanjutnya yang mundur dari perusahaan pelat merah adalah Budiman Sudjatmiko. Eks politikus PDI Perjuangan itu tak lagi menjabat sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V.
Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 pada Senin (6/11). Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri.
"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," ucap Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).
Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.
Muhammad Arief Rosyid Hasan melepas jabatan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Arief didapuk sebagai komandan pemilih muda dalam struktur timses tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," ujarnya, dikutip dari Antara.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot pagi、77superslot、buku mimpi 4d bergambar berurutan
Terkait:rtp juragan69、sc88slot、pinjol bulanan terbaik、slot pagi、cara gampang dapat uang、permainan slot paling mudah menang、kumpulan situs pagcor、bonus new member 100 terbaru、daftar judi slot terbaru、rtp dafatoto
bab terbaru:prediksi togel singapura hari ini(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
TarifTol Pasuruan-Probolinggo bakal naik dalam waktu dekat. Namun, belum diketahui kapan kenaikan tersebut mulai diberlakukan.
Hal itu diumumkan oleh anak usaha Waskita Karya, PT Waskita Toll Road, melalui akun Instagram resmi @waskita_tollroad pada Rabu (28/2).
"Selamat sore rekans WTR, hari ini mimin mau ngingetin bahwa sebentar lagi ruas Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 1-3 akan mengalami penyesuaian tarif dan untuk seksi 4A akan mulai bertarif," tulis pengumuman tersebut.
Berikut daftar tarif Tol Pasuruan-Probolinggo terbaru:
- Golongan I naik dari Rp13 ribu menjadi Rp17 ribu
- Golongan II naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500
- Golongan III naik dari Rp19.500 menjadi Rp25.500
- Golongan IV naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu
- Golongan V naik dari Rp26 ribu menjadi Rp34 ribu
- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu
- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu
- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp39 ribu
- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp52.500
- Golongan I naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu
- Golongan II naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu
- Golongan III naik dari Rp45 ribu menjadi Rp60 ribu
- Golongan IV naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu
- Golongan V naik dari Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu
- Golongan I Rp52 ribu
- Golongan II Rp78 ribu
- Golongan III Rp78 ribu
- Golongan IV Rp104 ribu
- Golongan V Rp104 ribu
- Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.000
- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500
- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp18.500
- Golongan I naik dari Rp18 ribu menjadi Rp23 ribu
- Golongan II naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500
- Golongan III naik dari Rp26.500 menjadi Rp34.500
- Golongan IV naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500
- Golongan V naik dari Rp35.500 menjadi Rp46.500
- Golongan I Rp35 ribu
- Golongan II Rp52.500
- Golongan III Rp52.500
- Golongan IV Rp70 ribu
- Golongan V Rp70 ribu
- Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan II naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu
- Golongan III naik dari Rp16 ribu menjadi Rp21 ribu
- Golongan IV naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu
- Golongan V naik dari Rp21.500 menjadi Rp28 ribu
- Golongan I Rp26 ribu
- Golongan II Rp39 ribu
- Golongan III Rp39 ribu
- Golongan IV Rp51.500
- Golongan V Rp51.500
- Golongan I Rp12 ribu
- Golongan II Rp18 ribu
- Golongan III Rp18 ribu
- Golongan IV Rp24 ribu
- Golongan V Rp24 ribu.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Perum Bulogbuka suara soal kelangkaan serta kenaikan harga berasdi sejumlah gerai ritel di kawasan sentra produksi beras belakangan ini.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap masalah itu dipicu panen raya yang telat.
Menyikapi masalah itu, Bayu menyatakan Bulog menggelontorkan komoditi pangan murah melalui program Bulog Siaga (Aksi Amankan Harga) mulai Selasa (20/2). Program ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Bulog Siaga akan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen.
"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya" tambah Bayu.
Lebih lanjut, Bayu menekankan di samping melaksanakan penugasan pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan serta melaksanakan program SPHP, Bulog juga merasa perlu melakukan intervensi langsung untuk penyediaan beras ke masyarakat melalui kegiatan Bulog Siaga ini.
"Untuk meredam gejolak harga beras, di samping melaksanakan bantuan pangan beras ke 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat), Bulog juga tengah gencar menggelontorkan beras SPHP ke seluruh saluran distribusi yang ada. Bulog Siaga ini merupakan bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh Bulog untuk mengurangi kontraksi harga yang ada, sehingga secepat mungkin diharapkan dapat menurunkan tensi harga beras di pasaran", tegasnya.
Kelangkaan beras terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern.
Alhasil, ia harus membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.
"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).
Ia mengatakan saat ini pedagang juga kesulitan mencari pasokan beras untuk dijual.
"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.
Lihat Juga :Kenapa Sri Mulyani Diprediksi Tak Ada di Daftar Menteri Prabowo? |
Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.
"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.
Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.
Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.
Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.
Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999.
Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.
Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.
"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.
"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.
Lihat Juga :Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat |
Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.
"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.
"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.
Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.
Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.
Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.
"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.
"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.
Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.
"Enggak (berefek, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Ia pun meminta agar PKB konsisten dalam segala perkataan dan tindakannya.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju," kata Bahlil.
Bahlil mengklaim pembangunan IKN bakal terus berlanjut. Apalagi ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU, sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.
"Itu adalah undang-undang, dan sekarang IKN jalan terus. Ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" pungkasnya.
Kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.
[Gambas:Video CNN]
LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).
Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.
Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.
Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.
Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.
Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《slot withdraw》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rajajudi88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot withdraw》bab terbaru。