adakami paylater 435Jutaan kata 180207Orang-orang telah membaca serialisasi
《palapabola》
Anies: Kasih waktu bagi KPU untuk bekerja******
Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarangJakarta (ANTARA) - Calon presiden Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja dalam proses penghitungan atau rekapitulasi hasil suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. "Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang," kata Anies di Markas Pemenangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Jakarta, Rabu. Dia pun mengaku bakal menghormati proses Pilpres 2024 yang sedang berlangsung setelah masa pemungutan suara ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya tetap berpikiran positif. Sehingga dia pun masih akan memantau perkembangan hasil penghitungan surat suara Pilpres. Dia pun tak ingin menyimpulkan terlalu awal, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi unggul. "Ya biar nanti, nanti kita lihat saja," ucap Anies.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu******
Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterimaJakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Label:777luckyslot、cara mendapatkan limit besar di kredivo、usaha yang menghasilkan uang dengan cepat
Terkait:tenor kredit pintar、gbo338 pragmatic play、rtp receh88、sakautoto、otbola、pinjaman online yang mudah di acc、daftar situs resmi slot、pinjaman tunai kredivo tidak bisa、situs slot new member 100 to kecil、pragmatic77
bab terbaru:kuota4d(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MKJakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Sekali putaran selesai sehingga kita sudah tidak ramai lagi. Apalagi lagi nanti bulan puasa, lebaran tidak ada lagi kampanye harapannya ituJakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengharapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan satu putaran.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasanJakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarangJakarta (ANTARA) - Calon presiden Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja dalam proses penghitungan atau rekapitulasi hasil suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. "Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang," kata Anies di Markas Pemenangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Jakarta, Rabu. Dia pun mengaku bakal menghormati proses Pilpres 2024 yang sedang berlangsung setelah masa pemungutan suara ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya tetap berpikiran positif. Sehingga dia pun masih akan memantau perkembangan hasil penghitungan surat suara Pilpres. Dia pun tak ingin menyimpulkan terlalu awal, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi unggul. "Ya biar nanti, nanti kita lihat saja," ucap Anies.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fauzi
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024
《palapabola》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ngamen4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《palapabola》bab terbaru。