gacor 111

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

slot depo 25 jadi 50

Legenda Liverpool ingatkan eks klubnya hati******

Jakarta (ANTARA) - Legenda Liverpool, Sir Kenny Dalglish, berharap bekas klubnya itu berhati-hati dalam mencari pengganti Juergen Klopp dengan menghindari dua kesalahan yang berpotensi menimbulkan bencana bagi The Reds.

The Reds harus menggantikan pelatih asal Jerman itu musim panas ini karena masa kerja sembilan tahunnya yang sukses bakal segera berakhir.

Menurut laman harian The Mirror pada Jumat, Dalglish menilai The Reds perlu mengganti Klopp dengan pelatih yang memiliki karakter khasnya sendiri, bukan versi lain dari Klopp.

Kesalahan kedua yang mesti dihindari adalah jangan memilih pengganti Klopp sebelum menunjuk direktur olahraga.

"Ketika Jurgen Klopp pergi, semua orang bakal kecewa," kata Dalglish seperti dikutip The Mirror.

"Dia jelas melakukan apa yang menurutnya paling baik bagi dirinya dan semua orang yang terkait dengan klub ini selamanya berterima kasih untuk apa yang sudah dia lakukan," kata Daglish.


Baca juga: Jurgen Klopp akan tinggalkan Liverpool di akhir musim 2023/24

Tetapi itu tak boleh membuat Liverpool memilih pelatih yang mirip dengan Klopp.

"Anda tak boleh berpandangan berusaha meniru Jurgen Klopp, Anda harus menjadi diri sendiri. Saya tak tahu ke arah mana Liverpool bersama manajer baru nanti," kata dia.

Yang pasti, kata Dalgish, Liverpool tak akan mendapatkan orang seperti Klopp.

"Hubungan dia dengan penggemar sangatlah penting dan jika pelatih berikutnya dapat membangun hubungan yang sama seperti itu, maka dia bakal mengawali langkah dengan baik," kata Dalgish.

"Saya ingin melihat manajer baru menjadi orang yang benar-benar memahami Liverpool," pungkasnya.


Baca juga: Wakil Presiden DFB akui permintaan gaji Klopp terlalu tinggi

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Zaman Hebat Senjata Ajaib

slot gacor cina

Amazon Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Amazon.com (AMZN.O) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di divisi Buy with Prime. Meski tidak ada rincian terkait jumlah pekerja yang terdampak namun jumlahnya diperkirakan di bawah 5 persen dari total pekerja.

Berdasarkan Reuters, Jumat (19/1), divisi Buy with Prime padahal baru diluncurkan pada 2022 lalu di mana divisi tersebut memberikan layanan untuk pengecer dan layanan melalui jaringan logistiknya.

Meski melakukan PHK, perusahaan memastikan divisi tersebut tetap menjadi prioritas utama. Kendati, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan di divisi tersebut sebelum atau sesudah PHK.

Di sisi lain, sumber Reuters di Amazon yang tak mau disebutkan namanya mengatakan setidaknya ada 30 orang yang terkena PHK tersebut.

Sebelumnya, Amazon juga telah memberhentikan ratusan karyawan di divisi lainnya seperti operasi streaming dan studionya, Twitch dan divisi buku audio, Audible.

Awal pekan ini, Google milik Alphabet (GOOGL.O) juga mengumumkan bahwa telah memberhentikan ratusan karyawan di tim penjualan iklannya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Tetangga saya adalah succubus

qq8821

Jerman Kekurangan 2 Juta Tenaga Kerja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perekonomian JermanRobert Habeck mengatakan negaranya memiliki hampir 2 jutalowongan pekerjaan yang belum terisi.

Saat berbicara kepada anggota parlemen, Rabu (17/1), ia menyebut kurangnya pekerja terampil masih menjadi masalah serius dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman.

"Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700 ribu lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan," ujar Robert, dikutip Anadolu Agency (AA), Rabu (17/1).

Jerman katanya juga akan memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.

Jerman disebut saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.

Melansir Reuters, separuh dari total perusahaan di Jerman sedang berjuang untuk mengisi lowongan karena kekurangan tenaga kerja.

Jerman, seperti negara-negara industri maju di seluruh dunia, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, khususnya di sektor-sektor terampil yang pertumbuhannya tinggi.

Berdasarkan survei terhadap 22 ribu perusahaan, sebanyak 53 persen menghadapi kesulitan perekrutan tenaga kerja.

Wakil Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Jerman Achim Dercks mengatakan situasi tenaga kerja terampil masih sangat kritis di negara tersebut. Berdasarkan catatan pihaknya, masih ada 1,8 juta lapangan kerja yang belum terisi di perekonomian Jerman secara keseluruhan.

"Ini berarti lebih dari 90 miliar euro (US,8 miliar) nilai tambah akan hilang tahun ini. Itu setara dengan lebih dari 2 persen produk domestik bruto,"kata Dercks.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Biografi Ajaib HP

voucher lazada pengguna baru

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Tuan Pertarungan

slot demo solo toto

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

bagaimana top up dana

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024