mauslot88 175Jutaan kata 508360Orang-orang telah membaca serialisasi
《ratugacor88》
Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik******
“Kementerian Kominfo tengah menerapkan moto Aksi Berani, harapannya kita bisa melahirkan tekad dan komitmen. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk membangun Zona Integritas ke depan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Zona Integritas dinilai menjadi sarana untuk melakukan transformasi dalam sebuah organisasi. Menurut Wamenkominfo Nezar, "Aksi Berani" merupakan wujud semangat sivitas Kementerian Kominfo yang berani melakukan transformasi organisasi lebih baik, efektif dan efisien.
Baca juga: Enam program strategis efektif percepat transformasi digital
“Bicara Zona Integritas banyak area perubahan yang menuntut kita untuk berubah. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan tekad, tujuan, agar dapat mengukir perubahan positif dan membentuk fondasi organisasi yang bersih, transparan, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wamen Nezar menjelaskan.
Nezar mengatakan Zona Integritas bukan hanya sekadar program, namun, komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai integritas menjadi landasan utama setiap langkah dan keputusan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, upaya menerapkan Zona Integritas menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo.
“Bukan tanggung jawab satu orang atau satu direktorat saja, pastinya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua di Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Wamenkominfo Nezar.
Dia menegaskan setiap pegawai Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integritas. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja secara profesional dengan memenuhi Key Performance Indicator(KPI) atau indikator kinerja.
“Intinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ringkasnya patuh kode etik, memenuhi yang menjadi amanah,” kata Wamenkominfo Nezar.
Baca juga: Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024
Baca juga: Kemenkominfo dukung deklarasi komitmen kemerdekaan pers di Pemilu 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******
BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.
"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas
Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers
"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.
Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.
Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.
Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.
Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.
"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.
Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil
Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Label:agen slot terpercaya di indonesia、gacor 2023、macauslot 777
Terkait:lux slot 138、daftar situs slot gacor 2022、situs online terbaru、rtp cipit88、link situs slot luar negeri、pinjaman online ilegal tanpa bi checking、pinjaman mini kredivo hilang、rtp cici4d、situs judi slot、situs slot king
bab terbaru:pinjam uang tanpa rekening pribadi(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
《ratugacor88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,togel orang gilaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ratugacor88》bab terbaru。