sarang188

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Badai PHK Terjang Kantor Akuntan 'Big Four', Ribuan Karyawan Terdampak******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung. Kali ini, badai menerjang 'geng' raksasa kantor akuntan dunia yang sering disebut Big Four.

Big Four terdiri dari KPMG, Ernst & Young (EY), Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers (PWC).

Berdasarkan laporan yang dirangkum CNNIndonesia.com, Senin (24/4), sejak awal tahun lalu, setidaknya tiga dari anggota Big Four sudah mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).

Keputusan PHK KPMG ini diketahui melalui pengumuman internal perusahaan seperti dilaporkan Financial Times yang dikutip Reuters, Kamis (16/2) lalu. Sehingga, perusahaan ini menjadi pertama dari empat firma akuntansi terbesar ini melakukan efisiensi karyawan.

Selanjutnya, pengumuman PHK disampaikan oleh Ernst and Young (EY) pada pekan lalu yang berdampak terhadap 5 persen atau sekitar 3.000 karyawannya di AS.

Alasan pemangkasan adalah karena ada beberapa kapasitas pekerja di bagian perusahaan yang melebihi kebutuhan.

Selain itu, EY menyampaikan pemangkasan karyawan diperlukan untuk kesehatan jangka panjang perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.

Terbaru, PHK dilakukan oleh Deloitte yang akan berdampak pada 1,5 persen atau 1.200 orang pekerjanya di AS pada Jumat (21/4). Kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan tersebut.

"Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.

Anggota 'geng' Big Four yang masih belum terlihat melakukan PHK adalah PWC. Namun, saat ini risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Deretan Harta Capres PDIP Ganjar Pronowo Rp11,7 M, Bebas Utang******

Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Pada Hari Kartini ini 21 April 2023, sekaligus tonggak perjuangan perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahimmenetapkan saudara GanjarPranowo--sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah--sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman yang juga disiarkan secara langsung oleh saluran Youtube PDIP, Jumat (21/4).

Selain sebagai kader PDIP, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sejak 2013.

Per akhir 2021,harta dan kekayaan Ganjar terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp2,62 miliar yang tersebar di delapan lokasi, mulai dari Bogor, Purbalingga, sampai Sleman.

Kemudian, ia juga memiliki enam jenis transportasi dengan total nilai Rp1,62 miliar. Lalu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp705,86 juta.

Harta dan kekayaan Ganjar paling banyak di kas dan setara kas sebesar Rp6,82 miliar. Ia juga tidak memiliki utang, sehingga total harta bersih yang ia laporkan mencapai Rp11,77 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan capres PDIP Ganjar Pranowo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.625.827.000

1. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp665.827.000
2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/21 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp47 juta
3. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp615 juta
4. Tanah seluas 278 m2 di Kab / Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp147 juta
5. Tanah seluas 1.178 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, warisan Rp68 juta
6. Tanah dan bangunan seluas 658 m2/56 m2 di Kab / Kota Purbalingga, warisan Rp63 juta
7. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta 8. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.620.000.000

1. Mobil, Nissan Teana Minibus tahun 2013, hasil sendiri Rp200 juta
2. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2018, hasil sendiri Rp535 juta
3. Motor, Viar Scooter Tahun 2018, hasil sendiri Rp10 juta
4. Motor, Kawasaki ER-6N Tahun 2012, hasil sendiri Rp65 juta
5. Mobil, Toyota Crown Tahun 2008, hasil sendiri Rp190 juta
6. Mobil, Hyundai Ioniq EV Signature AT Tahun 2021, hasil sendiri Rp620 juta

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp705.861.750

D. SURAT BERHARGA Rp0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.823.379.630
F. HARTA LAINNYA Rp.0

G. UTANG Rp0

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Kemenhub Ungkap 1.600 Data Ganda Warga Iseng Daftar Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sebanyak 1.600 data ganda milik warga yang iseng mendaftar mudik gratis. Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan temuan tersebut merupakan hasil verifikasi kementeriannya. 

"Kami saat ini sudah melaksanakan verifikasi karena semua terintegrasi, ada kurang lebih 1.600 data yang mendaftar di beberapa lokasi. Sehingga dengan adanya cashless ini, kami sudah langsung mengetahui siapa saja yang coba-coba untuk, ya mendaftar iseng-iseng, bukan serius," kata Suharto dalam acara bincang santai 'Mudik Aman dan Nyaman dengan Cashless' yang ditayangkan di youtube UrbanCity, dikutip Selasa (18/4).

Setelah verifikasi tersebut, Suharto mengatakan Kemenhub langsung menghubungi para pendaftar mudik gratis. Para calon peserta mudik tersebut dikonfirmasi ulang untuk memilih salah satu program mudik gratis.

"Dari data itu ada feedback yang ingin ke Kemenhub ada 350-an (pemudik). Kemudian yang lain-lain ada di Dinas DKI Jakarta, Jasa Raharja. Selebihnya yang tidak mendaftar kami anggap dia tidak serius, kami hapus data itu dan kami buka lagi sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Suharto.

Ia menegaskan program mudik gratis yang diadakan Kemenhub diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Suharto menyebut ada proses verifikasi ketat kepada para pendaftar.

Di lain sisi, Suharto mengatakan masyarakat yang tidak kebagian kuota mudik gratis Kemenhub jangan berkecil hati karena masih bisa mendaftar di program K/L lain. Ia yakin masih ada slot bus tersisa untuk para pemudik.

Lihat Juga : Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI-Jabar Paling Bandel

"Kami tahun ini mencoba bagaimana menyiasati bahwa masyarakat yang benar-benar akan menggunakan bus ini benar-benar masyarakat membutuhkan, bukan sekadar coba-coba," tegasnya.

Suharto juga sempat menyinggung soal jual-beli tiket mudik gratis. Ia mengatakan hal tersebut mungkin terjadi, meski kecil kemungkinannya.

Pasalnya, Kemenhub pihaknya sudah mengantisipasi dengan penggunaan aplikasi MitraDarat. Jadi, pendaftar harus melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Antisipasi jual beli tiket mudik gratis ini sudah pakai NIK dan kita batasi. Satu NIK maksimal mendaftarkan empat orang," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

"Kalau akan diperjualbelikan, kemungkinan ada, tapi kecil. Mungkin diperjualbelikan dengan tetangga, saudara, hanya antara empat orang tadi. Karena kita hanya membatasi kepada empat orang tadi," imbuh Suharto.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

Dirut ASDP Beber Perbedaan Tiket Kapal Feri Eksekutif dan Reguler******

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi memaparkan perbedaan fasilitas kapal feri eksekutif dan reguler. Menurutnya, perbedaan terletak dari segi tempat dan durasi menunggu kedatangan kapal.

Akan tetapi, Ira menjelaskan kondisi Pelabuhan Merak tahun ini lebih kondusif dari pada tahun lalu karena masyarakat sudah mulai sadar dengan pentingnya memesan tiket.

"(Perbedaannya) dari segi terminal dan kecepatan kapal berbeda. Sailing timeyang ekspres itu sekitar 1 jam, sedangkan yang reguler lebih lama," ujar Ira di Pelabuhan Merak, Selasa (18/4).

Berdasarkan data ASDP, pemudik akan mulai ramai berdatangan ke Pelabuhan Merak pada malam hari. Meski demikian, jumlahnya tidak terlalu berbeda dengan siang hari.

"Paling banyak yang malam, namun demikian sari segi jumlah proporsinya tidak terlalu jauh dengan yang siang dibandingkan jaman dulu," tutur Ira.

Ia mengaku bisa mengontrol segala kendala lantaran pemesanan tiket kapal berjalan dengan lancar. Karena itu, ASDP bisa menghitung berapa banyak pemudik yang akan datang pada siang atau malam hari.

"Karena dengan reservasi tiket itudemanddansupplyitu kita cocokkan. Jadi antara siang dan malam hampir sama, tapi ini kecenderungannya malam lebih tinggi," katanya.

Selain itu, Ira juga menyediakan sekitar seribu kantong parkir untuk para pemudik yang membawa kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan di jalan.

"Kantong parkir untuk seluruh pelabuhan dan itu kurang lebih seribu totalnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Gadis biasa yang mencari keabadian

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.