2d bergambar buku mimpi

Administrator surga

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Orang yang dipilih oleh bumi

Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.

Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.

"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.

Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.

Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.

Raja Dewa Dandy

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Biden Bawa 'Oleh******

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan besaran investasidi Indonesia, termasuk perjanjian US,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.

Pengumuman itu bertepatan dengan kehadirannya di KTT G20 di Bali.

Investasi yang dilakukan AS berbentuk kesepakatan antara ExxonMobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Studi bersama yang dilakukan Pertamina dan ExxonMobil ini dilaporkan telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas milik Pertamina. Kawasan itu disebut bisa menyimpan emisi RI secara permanen selama 16 tahun ke depan.

Selain itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US8 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya.

Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US9 juta disumbang oleh AS dan US juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kedatangan Presiden AS Joe Biden dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 14-16 November 2022. Apresiasi itu diutarakan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Biden di Nusa Dua Bali pada Senin (14/11) siang.

"Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia, saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali," kata Jokowi kepada Biden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap bahwa hasil KTT G20 di Bali ini dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu pemulihan ekonomi global pascapandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]

"Senang bertemu lagi dengan Anda (good to see you again), saya sangat senang menyambut Anda di Gedung Putih beberapa waktu lalu," kata Biden merespons Jokowi.

Biden juga mengutarakan sejumlah harapannya tentang KTT G20 tahun ini yang berlangsung di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan mengkhawatirkan.

Presiden AS itu juga mengangkat isu soal kerja sama negara G20 dalam mempercepat pemulihan dan ketahanan ekonomi global pasca pandemi covid-19, salah satunya seperti peluncuran pandemic fund atau dana pandemi.

Kotak peralatan dewa super

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T

Xianchi

Jurus China Selamatkan Sektor Properti yang Babak Belur******

Pemerintah Chinameluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor propertiyang tengah 'babak belur' saat ini. Upaya ini dilakukan untuk mengimbangi pembatasan selama pandemi dua tahun terakhir dan berdampak pada sektor properti.

Pihak regulator perbankan dan bank sentral mengeluarkan 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

"Kami melihat ini sebagai langkah paling penting sejak Beijing secara signifikan memperketat pembiayaan sektor properti," tulis Kepala Ekonom China Ting Lu, di Nomura, dilansir dari AFP, Senin (14/11).

"Kami percaya langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Beijing mampu untuk mengembalikan sebagian besar tindakan pengetatan keuangannya," sambungnya.

Usai pengumuman langkah-langkah yang akan diambil, saham Hong Kong melonjak lebih dari tiga persen pada Senin dan memperpanjang reli lebih dari tujuh persen sejak Jumat.

Selama ini, Beijing memberlakukan pembatasan pinjaman pada pengembang properti sejak 2020 lalu. Hal ini menjadi faktor yang memperburuk masalah likuiditas dan menjadi alasan terbesar kasus gagal bayar dalam obligasi.

Efek knock-on pada sektor properti terjadi sangat parah. Termasuk pengembang terbesar di China, Evergrande, dan lainnya yang mengalami kekurangan dana dan menyebabkan gagal bersaing dalam proyek. Kejadian ini memicu boikot hipotek dan protes dari para pembeli rumah.

Langkah-langkah tersebut menekankan "jaminan serah terima bangunan", dan mewajibkan bank pembangunan untuk memberikan pinjaman khusus untuk memenuhi tujuan tersebut.

Dalam salinan dokumen yang beredar online, terdapat perintah untuk lembaga keuangan memperlakukan perusahaan properti milik negara dan swasta secara setara. Termasuk secara aktif bekerja sama dengan perusahaan real estat yang saat ini sedang tertekan.

"Rencana tersebut mencakup langkah-langkah stabilitas keuangan yang bertujuan untuk mencegah gagal bayar utang secara besar-besaran dan untuk itu memberikan 'pendaratan lunak'," tulis analis ANZ dalam sebuah catatan.

Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa langkah-langkah yang diambil ini tidak akan menyebabkan pemulihan dalam waktu singkat.

Walaupun, harga rumah baru telah turun selama lebih dari satu tahun, namun, jumlah permintaan masih berjuang untuk meningkat akibat kontrol pandemi yang ketat telah mengurangi kepercayaan konsumen selama ini.

[Gambas:Video CNN]