bocor88

tanda ukiran

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

bapak baptis perang bisnis

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Puncak Mudik, Bandara Yogyakarta Bisa Layani 12 Ribu Penumpang Sehari******

Otoritas Bandara Internasional Yogyakarta(YIA) memprediksi bakal melayani lebih dari 12 ribu penumpang per hari saat momen puncak arus mudikLebaran 2023 nanti.

"Kalau di rencana operasi kita puncak arus mudik kita perkirakan tanggal 19 (April), itu 12.500 pergerakan. Kalau datangnya sekitar 50 persen," kata Misranedi selaku YIA Airport Operation, Services, and Security Manager saat dihubungi, Kamis (13/4).

Misranedi menuturkan situasi penumpang di bandara yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta itu masih cenderung landai sepekan sebelum Idulfitri. Jumlah okupansi belum meningkat secara signifikan.

Menurut Misranedi, peningkatan jumlah penumpang YIA lumrahnya terjadi ketika hari Rabu dan Kamis, di mana tercatat bisa mencapai kisaran 10 ribu sehari.

"Suasana di YIA masih normal lancar, masih seperti hari-hari sebelumnya. Untuk di YIA itu lagi Senin-Selasa masih low," urainya.

Ia menilai angka keterisian pesawat untuk sekarang ini masih sama perbandingannya dengan rata-rata tingkat okupansi selama awal Maret 2023.

Sementara perkiraan jumlah penumpang selama periode angkutan lebaran 14 April sampai 2 Mei nanti mencapai 177.392 penumpang dan kargo sekitar 443.500 kilogram (kg).

Selama periode itu pula, otoritas YIA turut mencatat adanya 5 maskapai yang mengajukan jadwal tambahan untuk melayani para pemudik.

"Yang sudah mengajukan ke kami, Lion Air, Super Jet Air, Batik Air, Pelita Air, dan Trans Nusa," beber Misranedi.

Kelima maskapai mengajukan jadwal tambahan dengan rute berbeda. Lion Air jadwal tambahannya tujuan Makassar, Kualanamu, Balikpapan, dan Banjarmasin; Super Jet Air tujuan ke Balikpapan dan Samarinda; Batik Air ke Halim Perdanakusuma; Pelita Air dan Trans Nusa masing-masing ke Cengkareng.

"Extra flightini akan berlaku mulai 14 April sampai 2 Mei," ujarnya.

Kata Misranedi, selain kelima maskapai tadi masih ada empat maskapai lainnya yang rutin melayani penerbangan dari dan tujuan YIA, yakni Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Citilink, dan AirAsia.

Pada momen sebelum arus mudik, total ada 80 penerbangan per hari. Sementara, tambahan jadwal penerbangannya sebanyak 336 periode 14 April-2 Mei. Jumlah pergerakan meningkat 22 persen atau sebanyak 1.280 pesawat selama periode posko lebaran.

[Gambas:Video CNN]

Badak

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Mudik Lebaran, Gubernur Edy Sebut Perputaran Uang Sumut Bisa Rp120 M******

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan perputaran uang di wilayahnya bisa mencapai Rp120 miliar selama periode Lebaran 2023.

Proyeksi itu berdasar pada asumsi 4,4 juta orang akan mudik ke Sumut pada musim libur Idulfitri 1444 H.

"Ini bisa sampai Rp120 miliar saat Lebaran, mudah-mudahan yang pulang ke Sumut ini banyak-banyak belanja di Sumut" ujar Edy seperti dikutip dariAntara, Sabtu (22/4).

"Arus mudik pada tahun ini berpotensi mengalami peningkatan, oleh karena itu penanganannya harus dapat dilakukan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Disbudpar Sumut) memprediksi obyek wisata alam akan meningkat saat libur Lebaran 2023.

"Untuk yang ramai, salah satunya dipastikan Danau Toba," kata Kepala Disbudpar Sumut Zumri Sulthony.

Selain Danau Toba, daerah pariwisata lain yang diperkirakan akan diramaikan pengunjung adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dan yang lainnya.

"Di Karo terdapat objek wisata seperti Berastagi, Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso Piso, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Dairi ada tempat layaknya Desa Silalahi I," terangnya.

[Gambas:Video CNN]