cara deposit judi slot via dana

Pertempuran Galaksi

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barangimpor yang boleh dijual secara online di Tanah Air.

Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). 

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9). 

Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas.

Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Lihat Juga : Zulhas Ancam Tutup E-Commerce Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta

Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Profil Bambang Suswantono, dari Perwira Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn)Bambang Suswantono resmi menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) usai diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat (22/9).

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang pensiun Juni 2023 silam. Bambang kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tak hanya menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sejak 31 Juli 2023.

Sebelum menjadi TNI, perwira tinggi marinir berbintang tiga tersebut pernah ditugaskan dalam Satgas Pemburu Timor Timur pada 1995-1996, Satgas PPRM Ambon 1999-2000, Satgas Natuna 1991, Satgas Yonif 7 Marinir di Aceh 2004-2005.

DI tahun 2007, Bambang menjabat sebagai Perwira Pembantu Operasi Asisten Operasi Komandan. Setelah itu ia menjabat sebagai Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir pada 2007-2008, Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir pada 2011-2013, Komandan Korsis Seskoal di 2013 Staf Ahli Pangarmabar, dan Komandan Resimen pada 2013-2014.

Jabatannya di TNI pun mentereng. Bambang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, Komandan Jenderal Akademi TNI di 2020, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020, Korps Marinir pada 2017-2018, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 2016-2017.

Saat menjadi Paspampres, Bambang bertugas sebagai Danden Matan dan Danden Pamsus Grup A Paspampres. Ia juga pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Paspampres pada 2014-2016. Tak lama setelah itu, per 20 Mei 2016, ia akhirnya diangkat menjadi Komandan Paspampres.

Pada saat bertugas sebagai Komandan Upacara Penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tahun 2008, sebuah insiden terjadi yang berimbas Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir.

Saat upacara, Bambang maju melangkah untuk memberi laporan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Inspektur Upacara. Malangnya, tangan yang memegang pedang pora serasa ditepas, sehingga pedang pun jatuh.

Kejadian tersebut hanya berlangsung beberapa detik. Bambang pun refleks secara cepat mengambil pedangnya dan melanjutkan laporannya.

Kesalahan ini oleh pimpinan dianggap fatal. Seminggu kemudian Bambang dicopot dari jabatan Komandan Resimen Kavaleri-2 Marinir dan dipindahkan sebagai dosen di Seskoal. Mobil dinas beserta sopir dan pengawal pun ditarik.

Namun ia tak patah semangat. Prestasinya moncer sebagai Dosen Seskoal yang berdedikasi tinggi berhasil membawa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sebagai juara dalam kompetisi PKB Juang tahun 2008 dan 2009.

Dalam status terkena sanksi ini, Bambang juga berhasil meraih gelar S1 di bidang Hukum dan S2 bidang Pertahanan.

[Gambas:Video CNN]

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

Pekan Gajian, Saatnya Borong Belanjaan di Transmart Full Day Sale******

Pekan gajian tiba, saatnya belanja bulanan dengan banyak diskon di Transmart hari ini, Selasa (26/9). Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi kasih banyak diskon!

Di pesta diskon bertajuk September Ceria ini, Transmart kasih gede 50 persen dan ekstra diskon 20 persen.

Lihat Juga : Transmart Tebar Diskon Mendadak? Belanja Dulu Aja Pakai Allo Paylater

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di pekan gajian ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

gadis perunggu di sebelah

Arsjad Resmi Cuti dari Indika******

Arsjad Rasjid resmi cuti sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk demi fokus menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal tersebut Arsjad lakukan untuk menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga netralitas dan tata kelola (governance) yang baik.

"Keputusan ini saya buat agar tidak mencampurkan adukkan urusan organisasi saya di Kadin Indonesia dan jabatan saya di PT Indika Energy Tbk," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (26/9).

Sementara itu, kepengurusan di PT Indika Energy Tbk akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan tata kelola di perusahaan.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan bergabung dan menjadi Ketua TPN adalah salah satu bentuk kontribusi dirinya bagi masa depan Indonesia.

"Saya ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden RI Joko Widodo dan para pendahulunya, dapat terlaksana dengan baik," ucap Arsjad.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Para petinggi partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sepakat menunjuk Arsjad sebagai ketua TPN.

Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan partai politik pengusung Ganjar yang dihelat di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9).

Para petinggi partai juga menunjuk mantan Panglima TNI Jenderal purn. Andika Perkasa menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Revisi Aturan PMSE: Pemerintah Ingin Pisahkan Sosmed dan E******

Pemerintah akan memisahkan sosial media dengane-commerce dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Lalu, pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Kemudian, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara dengan Rp1,5 juta. 

Lihat Juga : KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation, Berapa Tarifnya?

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) resmi diteken Zulhas pada Senin (25/7). Aturan tersebut saat ini menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.