ringan pinjam ojk

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

interqq

Pakar PBB: Sanksi Israel 'cara satu******

Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus Hak atas Pangan PBB, Michael Fakhri menyerukan pemberlakuan sanksi untuk Israel, dengan berpendapat bahwa menjatuhkan sanksi menjadi cara satu-satunya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Melalui unggahan di medsos X, Fakhri mengatakan Israel sengaja membuat rakyat Palestina di Gaza kelaparan sejak 7 Oktober.

Dia menegaskan bahwa potensi kelaparan mungkin sudah terjadi di wilayah Gaza yang terkepung.

Menurut Fakhri, penerapan gencatan senjata segera sangat penting untuk mencegah atau mengakhiri kelaparan dan seruan sanksi terhadap Israel sebagai cara untuk mendesak gencatan senjata.

“Satu-satunya cara untuk mengakhiri atau pun mencegah kelaparan ini adalah segera diberlakukan gencatan senjata. Dan satu-satunya cara untuk mencapai gencatan senjata dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel,” katanya menambahkan.

Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000
Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

daftar web slot gacor

BMKG minta pelaku pelayaran waspadai gelombang tinggi di laut Banten ******

Serang (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta para pelaku pelayaran untuk mewaspadai tinggi gelombang empat meter (tinggi ) di laut Banten untuk menghindari kecelakaan laut mulai hari ini. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kelas I Serang Tatang Rusmana di Serang, Senin, mengatakan tinggi gelombang empat meter di laut Banten tersebut, di antaranya perairan Selatan Banten, Samudera Hindia dan Selat Sunda bagian selatan agar pelaku pelayaran mewaspadai cuaca buruk tersebut.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di Banten hingga besok Gelombang tinggi itu bisa menimbulkan kecelakaan laut bagi pelaku pelayaran, khususnya nelayan perahu, kapal Feri, kapal tongkang, kapal pesiar dan kapal kargo. Karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan risiko tinggi keselamatan bagi pelaku pelayaran. "Kami berharap semua pelaku pelayaran yang melintasi laut Banten agar meningkatkan kewaspadaan gelombang tinggi empat meter itu," katanya. Sementara itu, penyeberangan Merak (Banten) dan Bakauheni (Lampung) relatif aman dan normal, karena tinggi gelombang di perairan Selat Sunda bagian utara mencapai 1,25 meter (sedang).

Baca juga: BMKG imbau nelayan Banten waspada tinggi gelombang 2,5 meter

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi 2,5 meter di Banten dan Selat Sunda

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

cara upgrade akun kredivo

Malaysia akan lanjutkan pencarian MH370 pada peringatan 10 tahun******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia pada Minggu (3/3) mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pencarian Malaysia Airlines Penerbangan MH370 yang hilang dalam perjalanan ke Beijing hampir 10 tahun lalu.

Alasannya adalah adanya potensi kolaborasi dengan perusahaan eksplorasi laut Amerika Serikat.

Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook pada upacara yang diselenggarakan oleh anggota keluarga korban kecelakaan menjelang peringatan hilangnya Boeing 777, mengatakan dia akan mencoba membujuk Kabinet untuk menyetujui pencarian tersebut.

“Ini adalah misteri penerbangan terbesar di seluruh dunia. Kita harus memecahkan misteri ini,” ujar dia.

Pencarian tersebut diperkirakan akan dilakukan atas dasar "tidak ditemukan, tidak ada biaya", kata menteri tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya menginstruksikan kementerian transportasi mengundang Ocean Infinity, robot laut asal AS, ke Malaysia untuk diberi pengarahan mengenai masalah tersebut.

Penerbangan MH370 menghilang dari radar kurang dari 40 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur tepat setelah tengah malam pada tanggal 8 Maret 2014, dengan 239 penumpang dan awak di dalamnya.

Berdasarkan komunikasi radar dan satelit, pesawat tersebut diperkirakan menyimpang dari jalur penerbangannya dan jatuh ke Samudera Hindia bagian selatan, sehingga memicu perburuan besar-besaran internasional yang dipimpin oleh Australia.
Baca juga: Malaysia minta bantuan Interpol usut komedian yang singgung MH370

Pencarian yang dipimpin Australia ini menghabiskan waktu hampir tiga tahun dan menghabiskan dana sebesar 200 juta dolar AS (Rp3 triliun) untuk menjelajahi 120.000 kilometer persegi salah satu lautan terbesar di dunia, sebelum pencarian tersebut diumumkan berakhir pada Januari 2017, dan tidak ada puing-puing signifikan yang pernah ditemukan.

Pada Januari 2018, Ocean Infinity mengambil alih operasi tersebut berdasarkan perjanjian "tanpa penanganan, maka tanpa biaya" dan menyisir area seluas 112.000 km persegi, yang juga tidak menghasilkan apa pun pada saat kontraknya berakhir pada Mei.

Tim investigasi internasional independen yang dipimpin oleh Malaysia menyimpulkan dalam laporannya yang dirilis pada tahun 2018 bahwa tidak ada cara untuk menentukan penyebab hilangnya pesawat tersebut, karena tidak ada reruntuhan besar atau informasi data penerbangan yang dapat diperiksa oleh tim.

Pada upacara peringatan tersebut, kerabat terdekat memberikan penghormatan kepada orang yang mereka cintai dengan pembacaan puisi, nyanyian dan tarian serta penyalaan 239 lilin, satu lilin untuk setiap nyawa yang hilang dalam Penerbangan MH370.

"Kami tidak ingin lebih banyak spekulasi. Kami ingin bukti dan kebenaran. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah Malaysia dan lembaga terkait untuk tidak menghentikan pencarian tetapi terus mencari kebenaran," kata Bai Shuan Fu, seorang pria China yang istrinya merupakan penumpang dalam penerbangan nahas itu.

Baca juga: Hoaks! Pesawat Malaysia MH370 ditemukan di dasar laut
Baca juga: Veteran Hollywood galang dana untuk filmkan tragedi MH370

Sumber: Kyodo

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Asimilasi Tertinggi

mulia slot

Membangun pemahaman bersama agar ODGJ bisa kembali ke lingkungannya******

Pekanbaru (ANTARA) - Merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebuah tantangan yang dapat menguras emosi dan fisik. Oleh karena itu,  merawat ODGJ dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan penuh kesabaran. 

Pola komunikasi yang baik serta  menghindari konfrontasi adalah hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi ODGJ. Sebab, jika salah menyikapi justru akan memperburuk situasi.

Pasien ODGJ atau disebut rehabilitan bisa sembuh kendati harus minum obat teratur. Tapi, untuk memulangkan pasien yang dinilai sudah sembuh ke keluarganya sering kali tidak mudah karena stigma tidak baik terhadap ODGJ.

Jika mereka dipulangkan, tidak jarang mendapat perundungan, ejekan atau dikucilkan. Namun, jika yang bersangkutan tetap bertahan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maka justru akan memperlambat pemulihannya, bahkan sakitnya bisa kambuh lagi. 

Tantantan seperti itu hingga kini masih sering dihadapi pengelola rumah sakit jiwa, di antaranya
yang dihadapi RSJ Tampan Pekanbaru.  

Persoalan klise tersebut masih dihadapi RSJ di Tanah Air. Bahkan, warga yang mengantar pasien ODGJ tanpa identitas, justru terus berdatangan sehingga bisa menimbulkan kerawanan melebihi kapasitas yang ada.  

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Gangguan jiwa berhubungan dengan stres atau masalah pada aktivitas sosial, pekerjaan, dan keluarga.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.


Tidak bisa menolak

Manajemen RSJ Tampan di Jl HR Soebrantas No.KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, tidak akan pernah bisa menolak ketika masyarakat mengantarkan orang yang berada dalam gangguan kesehatan jiwa itu untuk dirawat.

Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin, mengemukakan bahwa sesuai standar operasional prosedur    pihaknya tidak bisa menolak orang tanpa identitas yang diantar ke RSJ, sebab mereka harus dipelihara oleh negara. 

"Biasanya masyarakat mengantar pasien yang mengalami gangguan jiwa itu, paling sering pasien yang 'ditemukan' di jalan. Itu sudah memang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ironis, ketika sudah mulai 'pulih', justru keluarga sering kali tidak mau menerima kepulangan mereka karena stigma," kata Zainal Arifin menambahkan.

Jumlah pasien ODGJ yang menjalani perawatan di RSJ Tampan yang beberapa hari lalu berjumlah 314 orang, namun kini sudah mencapai 328 orang. ODGJ berkeliaran di jalan seperti  tidak pernah habis.

Sementara itu, Psikolog klinis di RJS Tampan, Maha Decha Dwi Putri Spsi MPsi, mengatakan pemicu seseorang bisa mengalami gangguan jiwa bisa faktor pola asuh, faktor genetik, juga bisa karena tekanan dari dalam keluarga atau dari lingkungan, atau karena tidak mampu secara maksimal mengelola stres yang mereka hadapi.  

Oleh karena itu, agar tidak mengalami gangguan kejiwaan, setiap orang harus bisa melakukan antisipasi sejak dini mulai dari keluarga. Semua pihak harus memberikan dukungan positif dan masyarakat perlu diedukasi agar bisa menerima rehabilitan kembali ke rumah maupun lingkungannya dengan baik serta nyaman. 

Setiap orang sudah seharusnya bisa melawan stigma agar rehabilitan bisa nyaman kembali ke rumah mereka. Sebab, obat yang paling mahal itu adalah dukungan keluarga berupa perhatian, kasih sayang, kepedulian, rasa simpati dan empati,  mendapat pengakuan, bahwa mereka sudah sembuh. 

Memang, pasien tetap rutin meminum obat dan tidak boleh putus. Namun begitu, harus dipastikan rehabilitan sudah bisa diterima oleh keluarga inti, dicintai dan diperhatikan lagi. 

Contohnya, RA (50), rehabilitan "sembuh", bisa diterima kembali oleh keluarga, bahkan sudah bisa menanam sayur dan saat panen memberikan kepada perawatnya dulu. 

Di sini, pasien yang sudah berada pada kondisi kooperatif bisa dilatih bertani, menjahit, berkebun, dan lain lain agar saat kembali ke rumah bisa produktif.  

Sukses  yang membahagiakan perawat adalah ketika pasien ODGJ mengalami penyembuhan, dari hari  per hari menyaksikan perubahan mereka, koperatif saat berkomunikasi bahkan bisa menangis saat mereka meninggalkan rumah sakit.     

Seluruh perawat dan petugas RSJ Tampan terharu melihat kesembuhan RA dan bisa kembali ke rumah dengan tenang meski tetap harus meminum obat dengan teratur.

"Sosialisasi sering kita giatkan. Sebab, kendala dalam memulangkan pasien ODGJ yang sembuh itu adalah stigma masyarakat, beban atau aib  bagi keluarga serta faktor ekonomi," kata Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin. 

Rehabilitan yang kooperatif dan dinyatakan sembuh sudah bisa kembali ke keluarga. Peran keluarga  sangat membantu pasien untuk bisa kembali normal dengan mengingatkan dan membantu mereka  tetap meminum obat sesuai resep dokter secara teratur. 


Rehabilitan "terlantar"

Kini masih ada pasein  atau rehabilitan sembuh yang "terlantar" di RSJ Tampan karena belum dijemput keluarga. 

Untuk itu, manajemen RSJ Tampan berupaya mengirim mereka untuk tinggal di penampungan sementara seperti ke Panti Laras awal 2024 sebanyak 14 orang, Panti Werda 8 orang dan 12 orang ke tempat penampungan di Pekanbaru. 

Status kependudukan rehabilitan  ada yang bisa diketahui ada yang tidak bisa diketahui. Setelah melalui pemeriksaan iris mata di kantor dinas kependudukan, tempat asal mereka bisa diketahui. Meteka berasal  dari Aceh, Sumbar, Bengkulu dan NTT. Bahkan juga ada dari Thailand.  

Pemulangan mereka ke daerah asal masing masing bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Manajemen RSJ Tampan juga mengupayakan pasien ODGJ yang masih menjalani perawatan untuk mendapatkan KTP guna memperoleh layanan kesehatan program JKN-KIS. 

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPKK) Provinsi Riau periode Januari-Februari 2024, Suti Mulyati Edy SKed,  mengatakan kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK.

PKK sebagai mitra  pemerintah memiliki peran strategis, termasuk menjaga kesehatan jiwa memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab gangguan jiwa, sebab PKK sebagai agen informasi dan pembangunan.

Karena itu, anggota PKK dapat juga melaporkan jika menemui masyarakat yang mengalami gangguan jiwa kepada RT/RW setempat, sehingga pasien bisa berkonsultasi ke ahlinya atau jika perlu segera dirawat di RS Jiwa agar bisa segera mendapatkan penanganan.

Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja. Orang tua harus menjaga kesehatan jiwa pada anak anak. Penggunaan telepon genggam berlebihan misalnya, bisa memicu ketergantungan dan berdampak kepada ketidakstabilan emosi anak.

Sudah saatnya, masyarakat menghilangkan stigma buruk ODGJ yang telah menjalani pemulihan. Penerimaan rehabilitan untuk pulang kembali ke rumah justru akan sangat mendukung kesembuhan yang lebih baik. Mereka memiliki hak untuk hidup normal kembali dan dihargai.
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Kota super terapung

kumpulan situs slot gacor 2022

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di surga

kudustoto

DPRD DIY minta tidak ada "sweeping" rumah makan saat Ramadhan******

Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada pihak yang melakukan razia atau "sweeping" tempat makan saat memasuki bulan Ramadhan di wilayah ini.

"Tidak boleh ada 'sweeping' rumah makan. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak berpuasa juga menghormati yang puasa," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin.

Eko menuturkan selain meningkatkan ibadah ritual, Bulan Suci Ramadhan seyogianya menjadi momentum memupuk toleransi serta memperkuat solidaritas dengan saling membantu antarsesama warga.

"Saling tolong menolong antara yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kecukupan dan kurang kecukupan agar saling membantu," kata dia.

Menurut Eko, praktik toleransi dan tenggang rasa penting untuk terus dijaga di Yogyakarta sebagai salah satu pusat destinasi wisata di tanah air.

Manakala praktik baik tersebut mampu dirawat warga DIY, dia meyakini secara tidak langsung akan memengaruhi stabilitas kunjungan wisata yang biasanya menurun selama bulan puasa di provinsi ini.

"Tentunya ketika Yogyakarta ini aman, nyaman maka wisatawan juga senang," kata dia.

Karena itu, Eko berharap situasi aman dan kondusif terus dikawal oleh aparat kepolisian beserta Jaga Warga di lima kabupaten/kota dengan menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam membangun serta memelihara kamtibmas.

"Ramadhan ini kan sudah setiap tahun berlangsung sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ramadhan ini adalah momentum aman lahir batin," ucap dia.

Setelah mengalami penurunan kunjungan wisata selama Ramadhan, dia memperkirakan kunjungan di DIY akan menggeliat kembali menjelang Idul Fitri seiring dengan kebiasaan masyarakat pulang kampung, baik untuk bersilaturahmi maupun berziarah ke makam leluhur.

"Ada kebiasaan masyarakat sebelum Ramadhan mau pulang ketemu keluarganya menjelang lebaran. Di sisi lain Yogyakarta ini juga menjadi tempat transit para pemudik," kata dia.
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024