judi online paling gacor 938Jutaan kata 577022Orang-orang telah membaca serialisasi
《adminjarwo》
Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******
Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.
Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.
Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.
PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.
Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.
Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Bakal Berbeda******
Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.
Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.
Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.
Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.
"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.
Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.
Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.
Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.
"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.
[Gambas:Video CNN]
Label:jp789 slot、gaspol168 slot、yoda4d
Terkait:slot828、liga778、slot resmi terpercaya gacor、aplikasi cheat jam gacor、winning369、bandarjp、amanahtoto login、4d slot gacor、acekslot、kudatogel
bab terbaru:harga voucher axis 5gb 5 hari(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung wacana presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melarang penjualan rokokketengan. Pasalnya, jumlah perokok pemulaterus mengalami kenaikan. Pada 2020, perokok baru berusia remaja naik 10 persen.
Jumlah tersebut mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.
"Riskesdas mencatat hingga 2020 sebanyak 10,61 persen remaja mulai merokok," kata Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/12).
Menurutnya, industri rokok akan menentang wacana ini. Meski begitu, Agus meminta pemerintah tidak mengendorkan sikap terkait kebijakan ini.
"Penjualan ketengan adalah shortcutmeremajakan konsumennya. Mereka menggaet perokok baru menggantikan perokok lama yang sudah sakit-sakitan," katanya.
Lihat Juga :Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan |
Tak cuma melarang penjualan rokok ketengan, Agus menyebut kebijakan pengendalian rokok lainnya perlu dilakukan demi efektivitas kebijakan.
"Contohnya pelarangan iklan rokok secara total, penerapan kawasan tanpa rokok, kenaikan cukai dan perluasan peringatan kesehatan bergambar," imbuh Agus.
Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023.
Ini diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik.
"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.
Selain memuat larangan menjual rokok batangan, ada enam poin yang diatur antara lain ketentuan rokok elektronik, pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
Lalu penegakan dan penindakan, serta pengaturan kawasan tanpa rokok juga akan diatur. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.
"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.
Aturan baru rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.
Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.
"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).
"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.
Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.
Lihat Juga :Warga Karimunjawa Teriak Stok Pertalite Habis |
"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.
Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.
"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.
Lihat Juga :Viral Monopoli Taksi Halim, Lebih Mahal dan Kena Surcharge Bandara |
Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.
Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.
"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.
[Gambas:Video CNN]
Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.
Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.
"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.
Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.
Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.
"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.
CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkayadi Indonesia sekaligus pendatang baru dalam daftar orang paling tajir di Tanah Air 2022 versi Forbes.
Mengutip Forbes, Kamis (29/12), meski pendatang baru, wanita 72 tahun itu langsung menduduki urutan ke-12 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia.
Ia memiliki harta sebesar US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).
Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.
Ia merupakan pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut proyek PLTU Cilacap dikembangkan oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Adapun saham perusahaan tersebut dimiliki oleh PT SSP dengan porsi 51 persen dan PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) sebesar 49 persen.
PLTU ini nantinya makin memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali. Lokasi Proyek Ekspansi ini terletak di tiga desa, yaitu Karangkandri, Menganti dan Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan dibangun di atas tanah seluas 26 hektar persegi.
Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Komunitas Kretek Indonesia mengatakan larangan penjualan rokok batangan atau eceran baru usulan dari Kementerian Kesehatan saja, belum menjadi keputusan pemerintah.
Rencana pelarangan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Menurutnya, memang betul aturan pelarangan ini ada di dalam Keppres, namun bukan berarti Presiden Jokowi menyetujui. Apalagi, larangan penjualan ini masih sebatas usulan dan belum ditetapkan. Terlebih, para pemangku kepentingan kretek juga sepakat untuk menolak larangan tersebut.
"Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin (Perekonomian). Jadi, pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud," jelasnya.
Dia menilai upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok batangan juga tidak tepat sasaran.
Anak-anak di bawah umur masih tetap bisa mengakses rokok dengan membeli bungkusan. Karenanya, penegakan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini, bukan larangan penjualan ketengan.
"Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam menegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan," pungkasnya.
CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril melalui pesan singkat dan sambungan telepon untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.
Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.
Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.
Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.
Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.
Lihat Juga :Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,004 Juta per Gram Imbas Penguatan Dolar |
Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.
Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.
Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.
M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.
Lihat Juga :Aturan Jokowi: Fasilitas Golf-Pacuan Kuda Bos Kantor Bakal Kena Pajak |
Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.
Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.
Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.
Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.
Lihat Juga :Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China |
Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.
Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.
Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).
Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.
Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.
Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.
《adminjarwo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,totorupiahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《adminjarwo》bab terbaru。