eden307

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Aguan Diangkat Jadi Dirut Pantai Indah Kapuk Dua******

Pemilik Agung Sedayu Grup (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan diangkat PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) diangkat menjadi direktur utama menggantikan Prili Budi Pasravita Soetantyo.

Pengangkatan mereka lakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Senin (19/6). Selain mengangkat Aguan jadi bos baru mereka, PANI juga secara resmi mengubah nama perseroan menjadi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Usai mendapatkan mandat itu, Aguan mengatakan Pantai Indah Kapuk Dua akan berkomitmen menjalankan strategi usaha supaya semua tujuan jangka menengah dan jangka panjang, paling tidak dalam lima tahun ke depan bisa dicapai.

Dengan upaya dan sumber daya kita bersama, saya berharap para pemegang saham dapat melihat pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar yang berkelanjutan di setiap kuartal dan saya sangat optimis dengan prospek bisnis PANI ke depan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum," imbuhnya.

Perusahaan milik konglomerasi Agung Sedayu Group (ASG) bersama entitas PT Tunas Mekar Jaya yaitu PT Multi Artha Pratama (MAP) mengakuisisi saham PANI.

PT Multi Artha Pratama (MAP) memegang 11,91 miliar saham atau setara 88,07 atau berstatus sebagai pengendali saham PANI. Sementara publik menggenggam 1,61 miliar saham atau setara 11,93 persen.

Kemudian, PT Agung Sedayu (ASG) terdiri dari dua entitas yaitu 50 persen dimiliki oleh Susanto Kusumo dan Steven Kusumo melalui PT Cahaya Bintang Sejahtera (CBS).

Sedangkan, Sugianto Kusuma alias Aguan bersama keluarganya melalui PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS) menggenggam kepemilikan 50 persen.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Dasar Perhitungan Pengusaha Cuti Bersama Iduladha Bikin Boncos Rp4 M******

Pengusaha mengeluhkan kebijakan cuti bersamapadaIduladha tahun ini.

Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja. Maklum, pada Iduladha tahun ini cuti bersama ditetapkan pada 28 Juni dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Danang mengatakan kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut. 

Kerugian dibuat dengan beberapa asumsi. Pertama, jumlah karyawan sebanyak 10 ribu orang.

Kedua, jumlah jam kerja lembur dalam sehari yang sebanyak 8 jam. 

Ketiga, jumlah waktu cuti bersama pada 28 Juni dan 30 Juni. Keempat,upah rata-rata pekerja yang mencapai Rp2,5 juta.

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Pemerintah menetapkan cuti bersama perayaan Hari Raya Iduladha pada 28 Juni dan 30 Juni mendatang.

Presiden Jokowi menyebut penetapan cuti bersama itu dilakukan karena pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengerek perekonomian. Keputusan itu dibuat setelah melakukan sejumlah kajian.

"Ya itu kan harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi, utamanya di daerah agar lebih baik lagi," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Jokowi melihat ada peluang menambah perputaran uang di daerah, terutama di kawasan pariwisata. Ia pun menetapkan tambahan dua hari cuti bersama di akhir pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

26 Paket Proyek Rp4,14 T Terkait IKN Belum Ditender per 16 Juni******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). 

Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.

"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.

Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).

"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.

Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]