petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

asianslot88

kode alam 4d abjad 12Jutaan kata 301530Orang-orang telah membaca serialisasi

《asianslot88》

Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024******

Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan melayat ke rumah duka Ketua KPPS Nomor 70 Kelurahan Rawabadak Utara Iyos Rusli di Jakarta Utara, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. "Sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Ia mengemukakan berbagai kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat, pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024 Selain itu, empat penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, dua infeksi syok septik, dua kematian yang tidak disebabkan oleh komorbid, satu sindrom distres pernapasan akut (ARDS), satu hipertensi, dan delapan lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit (death on arrival) dan sedang dikonfirmasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas KPPS pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas meninggal dunia. "Memang dibandingkan tahun (pemilu) lalu yang (angka kematiannya) di atas 100, (tahun) ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta. Ia mengatakan penurunan angka kematian, salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya.

Baca juga: Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya
Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu
Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara******

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. ANTARA/HO-TKN Prabowo-Gibran.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menginstruksikan tim pemenangan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal ketat rekapitulasi suara dan tidak terlena atas perolehan posisi pertama pasangan calon 02 tersebut di hitung cepat.

"Justru karena kita menang di versi quickcount,TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) harus lebih bekerja keras dalam mengawal rekapitulasi suara. Bukan malah sebaliknya jadi terlena. Kita harus terus melakukan pengawalan dengan ketat sampai diumumkan oleh KPU," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan TKN dan TKD harus ikut memastikan agar tidak ada satupun surat suara masyarakat yang tidak dihitung atau dicurangi. Selain itu, ia meminta Tim Kampanye untuk bersikap disiplin dalam proses administrasi rekapitulasi suara dan berkolaborasi dengan masyarakat yang memantau pemilu.

"Pekerjaan besar hari ini dan ke depan adalah administratif dan dokumen. Tolong berdisiplin dengan setiap dokumentasi, catatan, dan formulir yang ada, mulai dari C1 dan beragama jenis plano, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Budiman sebut perolehan suara Prabowo-Gibran melebihi target TKN

Nusron juga mengingatkan kepada seluruh Tim Kampanye untuk tidak bersikap jemawa dan sombong atas capaian Prabowo-Gibran yang unggul di urutan pertama pada hitung cepat di sejumlah lembaga survei.

“Seperti yang telah disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran semalam, kemenangan (di hitung cepat) ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi harus menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang namanya bully, kesombongan, atau jemawa. Harus tetap merangkul agar ini menjadi kemenangan rakyat," tuturnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Siluet Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) memantau proses supervisi (pengawasan dan pemeriksaan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pas4d login

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
surya777 slot
erek2 12
situs slot lagi gacor hari ini
pinjol home credit
slot via dana bonus new member
daftar id slot gacor
situs link slot paling gacor
jam gacor mahjong ways 3
situs slot hoki 4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 rtp newmacau88
Bab 2 king 77 slot
Bab 3 untung99
Bab 4 rajacuan88
Bab 5 slot gacorhari ini
Bab 6 kta bank cepat cair
Bab 7 sangat gacor
Bab 8 dewaasia
Bab 9 erek erek 2d 3d 4d bergambar lengkap
Bab 10 metaspin88
Bab 11 laksanatoto
Bab 12 kakek zeus slot lucu
Bab 13 info slot tergacor
Bab 14 juraganbet88
Bab 15 buku mimpi ikan lele
Bab 16 kredivo laptop
Bab 17 slot terbaik di indonesia
Bab 18 pramatig
Bab 19 kerja yang cepat menghasilkan uang
Bab 20 ole388
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9434bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Administrator surga

merdekawin rtp
KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

voucher xl 38gb
Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) sebelum memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Abadi

4dsetan
G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Arsip - Warga Palestina melihat gedung tempat tinggal keluarga Tubasi dan Al-Sofi yang menjadi sasaran serangan Israel di Rafah, Gaza, 11 Februari 2024. (ANTARA/Anadolu/am)
Munich (ANTARA) - Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) mendukung pendirian negara Palestina dan menekankan bahwa proses ke arah itu harus dimulai dengan dihentikannya pertempuran di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Sabtu.

“Dokumen G7 berbicara tentang keinginan mencapai tujuan dua bangsa, dua negara, melalui penghentian atas konflik saat ini, yang akan memfasilitasi pembebasan sandera Israel tanpa syarat dan membantu penduduk sipil Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Tajani.

Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan usai mengikuti pertemuan dengan para menteri luar negeri anggota di G7 pada Konferensi Keamanan Munich di Jerman.

“Setelah (penghentian konflik) itu, perundingan akan dimulai dan saya harap akan mengarah pada terciptanya perdamaian,” katanya.

Lebih dari 28.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan-serangan Israel di Jalur Gaza. Badan-badan PBB memperingatkan bahwa rencana serangan darat Israel di Kota Rafah di Gaza selatan dekat perbatasan dengan Mesir akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk bagi warga sipil di sana.

Sekitar 1,5 juta warga Palestina yang sebelumnya mengungsi akibat serangan Israel di Gaza kini berada di Rafah, setelah menyelamatkan diri dari konflik yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong Palestina itu.

Tajani mengatakan para menlu G7 mengutuk kelompok perlawanan Palestina Hamas dan mengesampingkan peran politik mereka di Gaza jika perang berakhir.

Sebaliknya, G7 mendukung Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi badan tersebut harus dirombak agar dapat menjadi “protagonis” di Gaza, kata Tajani.

“Posisi kami adalah, untuk menjamin keamanan Israel, kami minta agar para sandera segera dibebaskan dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” katanya.

Dia menambahkan bahwa para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan para pemukim Israel terhadap warga Palestina yang telah meningkat sejak 7 Oktober di wilayah pendudukan Tepi Barat.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel itu bukan hanya ilegal, tetapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara.

AS, Inggris dan Prancis telah menjatuhkan sanksi terhadap para pemukim yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dan menyerukan agar pemerintah Israel berbuat lebih banyak untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Israel dituduh melakukan genosida (pembersihan etnis) di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara mahkamah itu pada Januari memerintahkan Israel memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina di Gaza.

Tajani juga mengatakan bahwa G7 terus memberikan dukungannya kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia.

“Kami terus memberikan dukungan kepada negara ini (Ukraina), yang menjadi korban serangan tidak berdasar. Kami juga menyatakan dengan jelas bahwa batasan wilayah udara harus dihormati, setelah kami menerima berita tentang inisiatif ruang angkasa nuklir Rusia,” kata Tajani.

Dia merujuk pada laporan tentang rencana Moskow mengerahkan senjata nuklir di luar angkasa.

Menurut Tajani, meski kontribusi senjata Italia ke Ukraina lebih sedikit daripada negara-negara Barat lainnya, Italia telah berjanji untuk mendukung Ukraina dalam rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.

Menjelang pertemuan di Munich itu, para menlu G7 mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny yang meninggal di penjara Rusia pada Jumat, menurut presidensi G7 Italia itu.

“Rusia harus menjelaskan kematiannya dan menghentikan penindasan yang tidak dapat diterima terhadap perbedaan pandangan politik,” kata Tajani.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Italia berhenti dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan milik China
Baca juga: G7 dukung jeda kemanusiaan di Gaza diperpanjang
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

rtp asia77
CDC AS peringatkan wabah E. coli terkait keju susu mentah
Produk keju di gerai ritel. E. coli merupakan kelompok bakteri yang besar dan beragam. Meskipun sebagian besar galur E. coli tidak berbahaya, tetapi ada juga yang dapat membuat orang sakit. ANTARA/Xinhua/aa.
Los Angeles (ANTARA) - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) pada Jumat (16/2) memperingatkan wabah E. coli yang terkait dengan keju susu mentah.

Menurut CDC, sepuluh orang yang terinfeksi wabah galur E. coli telah dilaporkan dari empat negara bagian AS. Empat orang dirawat di rumah sakit dan satu orang mengalami sindrom hemolitik uremik, yang merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan gagal ginjal.

Dari enam orang yang masih mengingat detailkeju susu mentah yang mereka konsumsi, semuanya melaporkan telah mengonsumsi keju cheddar mentah merek Raw Farm. Perusahaan itu setuju untuk menarik produknya.

E. coli merupakan kelompok bakteri yang besar dan beragam. Meskipun sebagian besar galur E. coli tidak berbahaya, tetapi ada juga yang dapat membuat orang sakit.

CDC menyebutkan bahwa beberapa jenis E. coli dapat menyebabkan diare, sementara jenis lainnya menyebabkan infeksi saluran kemih, penyakit pernapasan dan pneumonia, serta penyakit lainnya.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

erek abjad
Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut
Dua petugas memeriksa surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 039 yang terendam banjir di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom/aa.
total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara merekomendasikan 18 tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggelar pemilu lanjutan di daerah itu karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan temuan di TPS tersebut terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilu tidak bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya. 

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Terkait waktu, dirinya mendapatkan informasi pemilu lanjutan ini awalnya digelar pada Minggu 18 Februari 2024 dan digeser ke Sabtu, 24 Februari 2024, karena persoalan ketersediaan logistik.

Baca juga: Polisi terjunkan 250 personel amankan pemilu lanjutan di Jakarta Utara

"KPU Jakarta Utara masih mempersiapkan logistik untuk seluruh TPS dan mereka juga sedang koordinasi dengan KPU DKI Jakarta," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara akan menggelar pemilu lanjutan di 17 TPS pada Minggu 18 Februari 2024.

"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri

Ia mengatakan total TPS yang melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

Ia menegaskan, secara umum, logistik pemilu di 17 TPS tersebut rusak karena terendam banjir sehingga pemilu gagal digelar. 

Menurut dia, di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

Baca juga: KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS

"Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara," kata dia
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Harta Keluarga Istri Jelek

artistoto
PBNU cabut penonaktifan sementara pengurus yang jadi caleg dan timses
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2024. "Jadi mulai hari ini, seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat. Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus-pengurus itu sudah tak berkampanye sebagai caleg dan tim sukses.

Berikutnya, PBNU pun menilai ke depannya usai pemungutan suara pada 14 Februari lalu, tidak ada persoalan berarti terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus mereka yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya itu dapat kembali melaksanakan tugas organisasi. "Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," kata dia.

Sejalan dengan pencabutan penonaktifan status 63 pengurusnya, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses
Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud). Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Muslimat NU juga masuk dalam jajaran pengurus Pleno PBNU yang dinonaktifkan. Di jajaran Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah, ada lima caleg dan 11 orang anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu KH Ma’shum Faqih (Timnas AMIN), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud). Selain itu, ada juga Ketua Umum Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Saifullah Ma'shum (Timnas AMIN) dan Ketua Umum Persatuan Guru NU KH Asep Saifuddin Halim. Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa dan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Nusron Wahid (TKN Prabowo-Gibran), serta Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Yenny Wahid (TPN Ganjar-Mahfud) juga masuk dalam daftar pengurus PBNU yang nonaktif selama Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: PBNU dan KPU teken MoU sosialisasi pendidikan Pemilu
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024