datasgp2021

bintang ajaib

Daftar Empat Mal Sepi di Jakarta******

Sejumlah maldi DKI Jakarta sepi pengunjung usai pandemicovid-19 menghantam Indonesia sejak 2020 lalu.

Meski pandemi sudah mereda, bahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut mal-mal ini tetap jauh dari kata ramai.

Mengutip detik.com, Senin (9/1), berikut sederet mal di Jakarta yang tampak sepi meski pandemi sudah mereda:

Mal ini sepi sejak pandemi 2020. Kondisi ini pun membuat sebagian besar pemilik kios memutuskan untuk tutup.

Dulu para pedagang bisa meraup omzet hingga puluhan juta. Kini, pedagang hanya bisa mengantongi omzet di kisaran ratusan ribu. Walaupun penghasilan berkurang drastis, para pedagang tetap membayar sewa toko secara penuh.

2. Glodok City

Mal ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan elektronik legendaris di Jakarta Barat yang berdiri sejak 1970-an. Kini, Glodok City sepi seakan tak mampu bertahan di tengah gempuran pusat perbelanjaan baru dan maraknya toko online.

Pandemi kian memperparah kondisi mal ini. Jumlah gerai yang tutup kian bertambah terutama di bagian lantai dua ke atas.

Bangunan dipenuhi dengan kios-kios tutup, yang ditempeli dengan pengumuman Dijual/Disewakan' terpasang. Ada pula beberapa kios yang ditempeli kertas pengumuman bertuliskan 'Ditutup Sementara' dari PD Pasar jaya.

Sebagian pemilik toko di sana disebut-sebut pindah ke rumah dan beralih ke jualan online, ada pula yang pindah ke tempat yang lebih strategis.

3. Mal Blok M

Mal yang dulunya terkenal sebagai satu-satunya 'Mal Bawah Tanah' ini merupakan kawasan legendaris yang digandrungi anak muda 90-an. Lokasinya pun terletak tepat di bawah Terminal Blok M, Jakarta Selatan, yang punya posisi sangat strategis sebagai jalur transit alat transportasi.

Kini kondisi Mal Blok M jauh berbeda. Mal ini sepi di mana banyak toko tutup dan jarang pengunjung yang melintas.

Mal ini diklaim mulai sepi sejak 2017 silam, kala Ramayana dan Robinson hengkang dari sana. Kondisi pun diperparah dengan terjangan pandemi covid-19.

Tak hanya itu, beberapa hal lainnya yang menyebabkan mal ini seolah-olah kota mati ialah keberadaan toko online, maraknya penjualan barang-barang bekas, dan hilangnya toko-toko besar yang dapat menjadi daya tarik kawasan ini seperti Ramayana.

Hilangnya transportasi Metromini dan Kopaja juga menjadi salah satu faktor ekstra, di mana dulunya terminal ini merupakan lokasi transitnya kedua kendaraan tersebut.

4. Plaza Semanggi

Plaza Semanggi di Jakarta Selatan mulanya merupakan pusat perbelanjaan yang ramai. Dulunya, banyak pedagang yang membuka toko di mal ini.

Saking ramainya, untuk berjalan saja susah. Kala itu, toko-toko atau ruko terisi penuh. Ramainya mal juga didukung banyaknya eventdi Plaza Semanggi.

Namun, kondisi Plaza Semanggi kini sangat sepi, jauh berbeda dari sebelumnya. Mal ini juga sudah banyak ditinggalkan pedagang.

Hal itu terlihat dari banyaknya toko yang tutup. Pengunjung Plaza Semanggi diperkirakan mulai berkurang pada 2018.

Namun, terasa mulai sepi pada 2019. Sejak covid-19 menerjang di 2020, kondisi mal ini semakin memburuk.

Sementara itu, belum ada pernyataan dari pengelola keempat pusat perbelanjaan tersebut terkait sepinya pengunjung.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Mengintip Klaim Bisnis Milik Jhon LBF******

Jhon LBF tengah menjadi sorotan setelah dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara asal-asalan atau tidak sesuai prosedur.

Usut punya usut, ia ternyata memiliki gurita bisnis yang terdiri dari beberapa sektor.

Mengutip laman Instagram resmi @jhonlbf, Selasa (24/1), pria yang memiliki nama asli Henry Kurnia Adhi ini mengaku dirinya adalah pengangguran pada 2019 silam.

Gurita bisnis yang dijalankan terdiri dari berbagai bidang, mulai dari kontraktor, entertainment, penyedia paket bisnis, hingga konsultan perpajakan.

Berikut daftar bisnis Jhon LBF:

[Gambas:Instagram]

1. Jhontraktor

Perusahaan ini dibangun Jhon LBF dengan misi memberikan solusi pembangunan dan penyelesaian proyek tepat waktu bagi seluruh konsumennya. Pembangunan yang dilayani bisa berupa gudang, pabrik, kantor, tempat tinggal, pembuatan tangki besi untuk industri, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.

2. Jhontax

Perusahaan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk masalah perpajakan dan akuntansi masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan yang diberikan meliputi pengurusan pajak pribadi, pajak badan, laporan SPT, hingga restitusi pajak.

3. Jhonskin

Perusahaan ini dibangun untuk bergerak di bidang penyedia paket usaha bisnis dengan harga terjangkau. Tujuannya agar memudahkan masyarakat yang ingin berusaha namun modal terbatas.

Layanan yang diberikan berupa legalitas izin usaha lengkap, BPOM, kantor virtual, hingga produk skincare yang siap dipasarkan.

4. Hive Five

Ini adalah perusahaan asal karyawan yang viral karena curhat didepak secara asal-asalan oleh Jhon. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan bisnis, pendirian usaha, laporan keuangan dan perpajakan, serta branding usaha.

5. Mevol

Ini adalah salah satu usaha Jhon yang berfokus pada penjualan online di marketplace. Mevol sendiri merupakan merek rokok elektrik (vape) dengan berbagai rasa yang dijual secara online.

6. Jhontainment

Sesuai namanya, ini adalah perusahaan yang dibangun untuk layanan hiburan. Dalam hal ini, hiburan yang dimaksud adalah kelas seni mulai dari kelas musik, pembuatan lagu, perekaman, hingga cafe dan coffee shop.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Menakar Urgensi Pembangunan Bandara Bali Utara yang Diamuk Megawati******

Bandara Internasional Bali Utaramenjadi perdebatan. Proyek ini direncanakan untuk menopang operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tetapi kemudian ditendang dari proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunannya diprotes Megawati Soekarnoputri.

Lalu bagaimana urgensi pembangunan bandara ini dari kacamata pengamat penerbangan?

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan Bandara I Gusti Ngurah Rai bakal overloaddalam 10 tahun mendatang. Proyeksi tersebut didasarkan pada landasan pacu yang hanya satu, serta peningkatan wisatawan ke Bali.

"Kita sudah ada pengalaman Bandara Kertajati (Majalengka). Pengalaman bandara-bandara lain yang setelah dibangun, tidak ada penerbangan, ekosistemnya tidak mendukung, industrinya tidak ada yang menarik untuk penumpang datang ke bandara tersebut. Nantinya justru akan mubazir," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Ia tak menolak mentah-mentah rencana pembangunan bandara tersebut. Namun pemerintah perlu memikirkan konektivitas Bandara Bali Utara, misalnya membangun jalan tol, serta daya tarik pariwisata kawasan utara.

"Bali Utara itu ada daya tarik apa sehingga tidak semua penumpang yang mendarat di utara itu harus ke selatan. Apakah juga ada pengembangan pariwisata di sana dengan segala daya tarik dan ekosistemnya, ini yang harus dipikirkan," sarannya.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai meski ada program 10 Bali Baru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, permintaan wisatawan ke Bali tetap akan meningkat. Butuh solusi tepat untuk menampung peningkatan kapasitas penerbangan ke Bali.

"Yang jadi permasalahan mengenai Bandara Bali Utara adalah masalah timingdan master planuntuk pariwisata Bali sendiri bagaimana? Apakah akan terus digenjot jumlah wisatawannya atau tidak. Harus dilihat lagi bagaimana pemerataan pengembangan pariwisata di Bali dan infrastruktur transportasinya," tutur Gerry.

Menurutnya, tol lintas Bali bisa saja membantu penyebaran wisatawan. Namun, perlu diperhitungkan juga infrastruktur pendukung lain, seperti mutu dan kapasitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang harus ditingkatkan.

Jika akses penyebrangan sudah oke, ia menyebut keberadaan Bandara Banyuwangi sebenarnya sudah cukup untuk menjangkau Bali Utara.

Lihat Juga : Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik

"Solusi tepatnya untuk Bali dalam jangka panjang tidak bisa hanya dengan bikin bandara baru, tetap optimalisasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, atau dengan genjot lewat (bandara) Banyuwangi, harus dipikirkan strategi menyeluruh," tandasnya.

Pengamat penerbangan Ziva Narendra Arifin menegaskan sudah tidak sepakat dengan skema atau desain master planBandara Bali Utara tersebut. Menurutnya, proyek tersebut tidak strategis dan secara teknis dan ekonomi penerbangan tidak tepat.

Ziva menilai jika pembangunan bandara tersebut dilanjutkan hanya akan berujung pada disoptimalisasi.

Ia mengingatkan bakal muncul konflik dengan volume penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Juanda di Surabaya, bahkan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai portal utama penerbangan internasional di Indonesia.

"Jadi saya melihat kalau proyek tersebut dilanjutkan hanya akan mubazir. Secara teknis penempatannya juga (kurang tepat). Sistem atau tatanan lalu lintas udara kita ini masih perlu banyak dikembangkan dari segi infrastruktur, teknologi, dan seterusnya," jelasnya.

Ia lantas berkaca dengan Bandara Kertajati di Majalengka yang sepi pengunjung. Selain itu, Ziva menyoroti soal lokasi Buleleng yang jauh dari pusat kota Bali di Denpasar.

Menurutnya, infrastruktur jalur darat harus dibenahi. Bahkan, dengan kondisi jalan yang sudah lebih nyaman dan berkembang pun, tetap saja jarak Bandara Bali Utara jauh dari pusat kota Bali.

"Jadi kembali lagi objektifnya dibangun bandara tersebut (Bandara Bali Utara) apa? Saya tidak melihat ada sebuah nilai positif secara ekonomi maupun strategi, justru saya tidak melihat nilai strategisnya di situ," tutup Ziva.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Beda Aturan PHK di Perppu Ciptaker dan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur sejumlah alasan yang bisa membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja.

Hal itu tertuang dalam Pasal 154A yang menyebut ada 15 alasan PHK bisa dilakukan yaitu:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;

f. Perusahaan pailit;

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;

i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri

j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12
(dua belas) bulan;

n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Perppu Cipta Kerja menyebut pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.

Dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak PHK, penyelesaian wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan/atau serikat pekerja atau serikat buruh.

"Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja
dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," bunyi pasal 151 ayat 4.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur masalah PHK. Pasal 158 menyebut perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pekerja atau buruh melakukan kesalahan sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi
perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 163 menambahkan alasan lainnya perusahaan bisa melakukan PHK yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya.

Pengusaha juga dapat melakukan terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (force majeur).

"Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik," bunyi pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

Pengusaha juga dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan, efisiensi. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan PHK karena pailit.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Asimilasi Tertinggi

Mengenal Dana Haji yang Dikelola BPKH******

Dana haji kini tengah menjadi sorotan setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar biaya yang ditanggung calon jemaah menjadi Rp69 juta di 2023.

Secara rinci, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023 diusulkan sekitar Rp98,89 juta per jamaah. Di mana rencananya 30 persen atau Rp29,7 juta berasal dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan sisanya 70 persen atau Rp69 juta dibayarkan oleh jemaah haji.

Hal tersebut banyak dikritik oleh masyarakat karena naik jauh dibandingkan 2022. Tahun lalu, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar Rp39,8 juta.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji yang dikelola BPKH?

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Adapun pengelola dana haji adalah BPKH yang dibentuk pemerintah pada 2017 lalu.

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Dari laporan keuangan BPKH per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

[Gambas:Video CNN]