situs maxwin terbaru

Hati iblis yang tak terbatas

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Deret Emiten di Lingkaran Pasangan Capres******

Sederet pengusahaterang-terang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini merupakan pemilik bisnis besar. Bahkan, beberapa perusahaan milik para pengusaha itu merupakan perusahaan terbuka.

Dukungan para pengusaha itu terpecah ke dalam tiga poros pasangan capres-cawapres. Ada yang merapat ke kubu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, hingga Prabowo Subianto.

- Tim Ganjar dan Mahfud

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 diisi oleh banyak pengusaha, di antaranya Arsjad Rasjid, Bagas Adhadirga, Regi Wahyu, dan Dharmaji Suradika.

Kemudian ada juga pengusaha yang masuk dalam koalisi pendukung Ganjar-Mahfud termasuk Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno.

Adapun emiten dari para pengusaha tersebut di antaranya PT Indika Energy Tbk (INDY) milik Arsjad Rasjid. INDY merupakan perusahaan investasi terdiversifikasi dengan portofolio bisnis energi, logistik dan infrastruktur, mineral, green business, dan usaha digital.

Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo memiliki gurita bisnis di antaranya PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) dan PT MNC Asia Holding (BHIT).

Sandiaga Uno merupakan pendiri Saratoga Investama Sedaya. Emiten berkode SRTG ini adalah perusahaan investasi, yang ia dan Edwin Soeryadjaya bangun pada 1998. Investasi SRTG mengalir ke berbagai sektor antara lain konsumer, infrastruktur, hingga sumber daya alam (SDA).

Lihat Juga : Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog

- Prabowo dan Gibran

Sejumlah pengusaha ternama juga tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam persiapan Pilpres 2024. Mereka di antaranya Aburizal Bakrie dan Pandu Sjahrir.

Aburizal Bakrie diketahui memiliki sejumlah emiten, di antaranya PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BUMI).

Sementara Pandu Sjahrir diketahui merupakan keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pada 2010, ia diminta keluarganya membantu perusahaan tambang batu bara, PT TBS Energi Utama alias Toba Bara untuk go public.

- Anies dan Cak Imin

Pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison. Pasangan ini juga didukung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya Paloh diketahui memiliki sejumlah bisnis di luar media, termasuk PT Surya Energi Raya (SER).

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Otorita IKN Bantah Anies soal Nusantara Hanya untuk ASN******

OtoritaIKN menjawab calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan pemikiran tersebut keliru. Ia menekankan fasilitas yang ada di IKN bukan hanya untuk ASN, tetapi masyarakat lainnya, bahkan warga dari kota lain.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit (RS), hotel, dan shopping mall. Kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi, IKN bukan kota ASN. IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," katanya di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

"Ini bukan anggaran negara sepenuhnya, justru anggaran swasta," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan manfaat pembangunan sederet fasilitas kesehatan di IKN. Menurutnya, sejumlah RS yang dibangun di ibu kota baru Indonesia tersebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Agung mengatakan Kemenkes ingin rumah sakit di IKN bisa menjawab kebutuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Ia menyebut saat ini rasio tempat tidur di RS dengan jumlah penduduk di Indonesia hanya 1 berbanding 1,8.

"Ini kita mau buat jadi 1 banding 3. Jadi, di IKN tersedia tiga kali lebih banyak tempat tidur dibandingkan di wilayah lain," harap Agung.

Selain kuantitas, Agung menekankan rumah sakit di IKN akan mengejar standar kualitas. Ia menuturkan RS pemerintah dengan swasta bisa berbagi peran terkait penanganan penyakit yang diberikan.

Kualitas RS di IKN Nusantara juga diharapkan bisa dicicipi oleh warga di bagian di wilayah lainnya, seperti Balikpapan hingga Samarinda. Bahkan, Agung menyebut rumah sakit di IKN diharapkan bisa menurunkan banyaknya warga lokal yang berobat ke luar negeri.

"Layanan ini (fasilitas kesehatan) nanti bisa menarik bukan hanya ASN di IKN, tapi juga dari Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN," jelasnya.

"Dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Untuk berobat bisa datang ke IKN. Itu visi ke depan," tandas Agung.

Anies mengkritik pembangunan IKN karena hanya bermanfaat untuk beberapa kalangan, yakni para aparatur negara. Kicauan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023).

Ia menilai pembangunan ibu kota baru di Indonesia itu belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar belum merata di seluruh daerah.

"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kritik Anies, dikutip dari detikcom.

"Simpel sekali, tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:

Judul berita ini diubah pada Rabu (13/12) pukul 11.49 WIB setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber yang bersangkutan.

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Geng Konglomerat Aguan, Prajogo Pangestu Cs Kumpul Bahas IKN******

Sejumlah konglomeratkenamaan Indonesia berkumpul bersama dan membahas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diketahui dari informasi yang disampaikan oleh politisi PDIP Maruarar Sirait melalui akun Instagramnya @maruararsirait pada Kamis (7/12).

Melalui unggahan foto yang di akun Instagram tersebut setidaknya ada 4 konglomerat yang hadir dan membahas IKN.

Ketiga, Bos Sinarmas Franky Widjaja. Sedangkan yangkeempatadalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan Kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

Mereka membicarakan IKN sambil makan malam.

"Sambil makan malam, kami berdiskusi dengan pengusaha senior yang sangat sukses, Pak Aguan, Pak Prajogo Pangestu, Pak Franky Wijaya dan Pak Boy Thohir. Berdiskusi tentang IKN, bagaimana membuat Indonesia sentris, pemerataan dengan membangun IKN serta dampak positif kepada masyarakat di sekitar IKN dan membuat pusat ekonomi baru di kawasan Kalimantan yang punya dampak semakin baik kepada masyarakat luas," kata Maruarar seperti dikutip dari akun tersebut.

"Senang berdiskusi dengan senior-senior pengusaha sudah puluhan tahun berkiprah dalam perekonomian Indonesia, mendapatkan banyak pengalaman.
Maju terus IKN," tambahnya.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Sejumlah pengusaha RI bahu membahu membantu Jokowi dalam membangun IKN. Pengusaha tersebut tergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh Aguan.

Presiden Jokowi menyebut pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk membantu Jokowi dalam membangun IKN.

Berikut daftar yang disebut Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara

1. Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Group
2. Franky Wijaya, Bos Sinarmas Group
3. Prajogo Pangestu, Bos Barito Pacific
4. Eka Tjandranegara, Bos Mulia Group
5. Pui Sudarto, Bos Pulauintan
6. Boy Thohir, Bos Adaro
7. Kuncoro Wibowo, Bos Kawan Lama Group
8. Djoko Susanto, Bos Alfamart Group

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Beli TV LED 65 Inch Hemat Rp3,5 Juta di Transmart Full Day Sale Besok******

Para pelanggan setia Transmart bisa bergembira-ria karena Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu (3/12), ketika momen tanggal muda masih tergolong panjang.

Berbagai promosi dan diskon besar hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti barang elektronik.

Apalagi kamu yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, bisa mendapatkan potongan harga lebih banyak lagi.

Kalau kamu pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka harganya mulai dari Rp 7.679.200 saja. Artinya pelanggan setia hemat Rp 3.529,800 dari harga normal.

Diskon gede-gedean itu bukan hanya untuk 65 inch. Televisi LED TV 50" UHD Smart dari berbagai merk juga dapat potongan harga besar-besaran.

Produk itu normalnya bisa dibawa pulang dengan harga Rp 4.799.200 jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Padahal, harga normalnya adalah mulai Rp 6.969.000 dengan harga promonya mulai dari Rp 5.999.000. Hal ini berarti pelanggan setia hemat Rp 2.169,800 dari harga normal.

Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.