kerja dapat uang

Mata Dharma Tertinggi

Pemkot Bandarlampung Perbaiki Jalan Bila Kerusakan Capai 40 Persen******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menjelaskan perbaikan jalan baru akan dilakukan jika kerusakan di ruas jalan telah mencapai 40 persen.

"Kalau untuk melakukan perbaikan jalan, baru dilakukan bila kerusakan telah capai 40 persen," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, dikutipAntara, Senin (8/5).

Menurutnya, pada tahun ini terdapat kurang lebih 200 jalan lingkungan dan jalan kota yang tersebar di 20 kecamatan akan diperbaiki, serta telah masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Ia pun menambahkan untuk peningkatan ruas-ruas jalan yang rusak tersebut, pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp100 miliar pada tahun ini.

"Kami juga melakukan survei guna melihat seberapa jauh kerusakan jalan di masing-masing kecamatan," ungkapnya.

Iwan menjelaskan dalam pelaksanaannya keadaan darurat atau mendesak, maka kemungkinan yang akan diambil yakni mengalihkan anggaran lainnya guna peningkatan jalan.

"Tapi catatannya bila keadaan mendesak baru bisa anggaran digeser guna peningkatan infrastruktur sebagaimana arahan Presiden (Jokowi) dan itu juga tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,"ucapnya.

Sejumlah ruas jalan di Kota Bandarlampung rusak, seperti akses jalan menuju kawasan Bendungan Sumur Putri, di jalan Saleh Raja Kusuma Yudha, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Kemudian, akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, di Jalan Raya Morotai, Sukarame 2, Teluk Betung Barat, Bandarlampung, mengalami kerusakan di beberapa titik.

Rata-rata kondisi jalan berlubang dengan kondisi rusak yang cukup parah, aspal yang mengelupas, sehingga masyarakat yang melintasi jalan ini mengambil jalur lain yang kondisinya lebih bagus.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Luhut soal Tudingan Indonesia Pro China: Dari Hong Kong?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak peduli dirinya terus menerus dituding pro-China.

"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" bantah Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut lantas memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.

"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.

Menurut Luhut, sudah tidak penting membeda-bedakan kelompok tertentu. Luhut menegaskan perbedaan adalah hal alami yang diciptakan Tuhan.

Luhut juga menyinggung politik yang membicarakan perbedaan adalah buang-buang energi. Padahal, yang perlu diperjuangkan adalah hidup damai di dunia.

"Jangan buang energi kita bicara politik, bicara perbedaan. Tuhan tuh sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan tuh mau sudah dibikin uniform,bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kita hidup dengan perbedaan, bagaimana sekarang kita hidup damai," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik******

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan yang berbeda terkait subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah.

Anies mengatakan subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Anies, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meminta Anies melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.

Menurut anak buah Luhut itu, ekosistem industri kendaraan listrik bisa bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Airlangga Ungkap PSN Lanjut Terus Siapapun Presiden Terpilih di 2024******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartartomengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapapunpresiden terpilih di 2024 nanti.

"PSN sudah berjalan 8 tahun. Total, sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun di seluruh Indonesia,"  kata Airlangga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Kalau saya lihat, beberapa pembangunan yang sifatnya infrastruktur akan terus berjalan. Infrastruktur publik, apakah busway (Transjakarta), MRT, saya yakin jalan terus siapapun pemerintahnya," imbuhnya.

Ia merinci beberapa PSN yang sudah rampung antara lain berbagai jalan tol, jalur kereta api, beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Ada juga infrastruktur untuk hilirisasi hingga kawasan industri.

"Saya yakin seluruh program PSN, apalagi yang finansial sudah closeakan terus jalan. Yangfinancialtidak tergantung APBN, akan terus berjalan. Oil and gasberhenti? Tidak, semua berjalan," tegasnya.

Airlangga pede semua PSN bakal terus berlanjut meski pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung, karena semuanya untuk kebutuhan negara. Ia menegaskan deretan PSN itu demi produktivitas negara yang berujung pada penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyinggung Bandara Kertajati, Majalengka adalah PSN yang kurang berhasil. Berbeda dengan MRT Jakarta yang diklaim sukses.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo.

Ia mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal itu menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan aksesnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, ia mengungkapkan tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.

[Gambas:Video CNN]