petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Hadiri debat kelima capres, AMIN kompak kenakan jas hitam formal******Jakarta (ANTARA) - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), kompak mengenakan jas hitam formal dalam debat kelima capres, Minggu malam.
Pantauan ANTARA di Jakarta, Minggu, Anies dan Muhaimin akrab dengan sebutan Cak Imin melengkapi penampilan formalnya dengan kemeja putih sebagai dalaman dan dasi dengan warna terang.
Anies mengenakan dasi berwarna biru, sedangkan Cak Imin dengan dasi berwarna merah yang sedikit mengkilap.
Baca juga: Prabowo-Gibran tampil beda dalam balutan jaket di debat kelima
Pada debat terakhir ini, pasangan AMIN menambahkan aksen berkesan religius dengan menggunakan peci berwarna hitam yang senada dengan jas dan celana bahan yang dikenakan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat pada pukul 19.00 WIB.
Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024
Baca juga: Jaket varsity jadi pilihan Ganjar-Mahfud tampil di debat kelima capres
Baca juga: Tampilan capres debat pertama, dari yang serius hingga "eye catching"
saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.
Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.
“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.
Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024
Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001
Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.
Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).
Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.
Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.
Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.
Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.
Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji
Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda******Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.
"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).
Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.
Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.
Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.
“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.
Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data
Setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya?
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia setuju internet gratis memang penting untuk menekan ketimpangan digital, tetapi makan gratis lebih mutlak untuk rakyat Indonesia.
"Kalau internet gratis, ya, saya setuju. Tapi, jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita, mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan," ucap Prabowo saat segmen kelima debat pamungkas antar-calon presiden di Jakarta Convention Center, Minggu malam.
Prabowo mengatakan hal itu merespons pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyinggung ucapan Prabowo di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2024. Kala itu, kata Ganjar, Prabowo melontarkan bahwa orang yang menginginkan internet gratis biasanya tidak memiliki kecakapan berpikir.
"Saya punya internet gratis untuk sekolah, untuk UMKM. Tapi, ada yang menarik, di Pontianak pada tanggal 20 Januari, Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat," ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, internet gratis penting untuk mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo,
"Setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya?” tanya Ganjar.
Baca juga: Prabowo pastikan solusi miliknya dan Ganjar sama soal stunting
Baca juga: Ganjar usul bansos diganti menjadi bantuan kesra
Baca juga: Cek fakta, benarkah klaim Ganjar cegah stunting sejak dalam kandungan?
Atas pertanyaan Ganjar tersebut, Prabowo menjawab bahwa ia tidak bermaksud menyebut internet gratis tidak penting. Ia menduga Ganjar mendapatkan informasi yang kurang lengkap mengenai pernyataan ia di Pontianak itu.
"Mungkin tidak lengkap yang bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, miskin, kalangan bawah, itu yang saya maksud," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo merasa internet gratis memang bisa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan digital. Prabowo bahkan mengaku akan membawa internet gratis ke seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden, tetapi ia tetap akan memprioritaskan makan gratis.
"Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi, makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategis, itu utama bagi saya," ujar dia.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Wakapolri pastikan kesiapan aparat jaga keamanan Pemilu 2024******Batam (ANTARA) - Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto memastikan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan Pemilu pada 14 Februari 2024.
Hal tersebut ia sampaikan usai menyerahkan bantuan sosial dalam kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri yang dilaksanakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat.
"Kalau pemilu pasti Pak Kapolda sudah siap dan saya yakin kalau polisi dekat dengan masyarakat, kalau seluruh aparat dekat dengan masyarakat tidak ada masalah yang tidak selesai. Keamanan pasti dijaga," kata Agus.
Dengan begitu, ia juga mengajak pada seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan keamanan serta menciptakan suasana aman dan damai dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Wakapolri serahkan bantuan sosial untuk masyarakat Batam
Baca juga: Wakapolri minta kerukunan dan keberagaman di Lampung harus dijaga
Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengerahkan 3.747 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan damai.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah di Batam, Selasa (30/1) mengatakan 3.747 personel tersebut untuk tahap pemungutan suara, yang akan ditingkatkan dengan memaksimalkan jumlah personel yang tersedia.
Ia menyampaikan untuk di daerah pulau terluar, para personel itu akan segera berangkat ke wilayah penugasannya pada 'H-7' sebelum pencoblosan.
"Harapan kami mereka sudah bisa memposisikan diri mereka 'H-6' atau 'H-5' sudah di lokasi (penugasan) masing-masing," kata Yan.
Ia menyebutkan untuk potensi kerawanan di Kepri cukup kondusif dan semua pemangku kebijakan juga bekerja sama untuk menjaga provinsi tersebut agar tetap aman, damai serta kondusif dalam pesta demokrasi.
saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.
“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.
Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.
“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.
Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024
Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001
Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.
Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).
Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.
Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.
Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.
Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.
Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji
Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini
Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******
Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.
"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.
"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.
Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.
Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia
Polri terus buru jaringan narkoba Fredy Pratama******
Kami tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Polri terus memburu bandar narkoba jaringan internasional Fredy Pratama hingga tertangkap serta memburu aset-asetnya.
"Kami tidak akan henti-hentinya untuk menangkap Fredy Pratama," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dalam memburu jaringan Fredy Pratama ini, Bareskrim Polri menggelar operasi dengan sandi Escobar. Pada tahun 2023, operasi ini mampu menangkan sebanyak 46 orang tersangka narkoba jaringan Fredy Pratama.
"Awal 2024, Polda Lampung berhasil mengamankan delapan orang pelaku jaringan Fredy Pratama, sehingga total sudah 54 orang tersangka," tuturnya.
Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.
"Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung," ujar Mukti.
Baca juga: Jaksa hadirkan tujuh saksi jaringan Fredy Pratama di sidang sang ayah
Baca juga: Hakim tolak eksepsi ayah gembong narkoba Fredy Pratama
Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.
Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.
"Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka," ucap Mukti.
Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currencyatau mata uang digital. "Ini sedang kami dalami juga," ujarnya.
Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.
Polri telah menerbitkanred noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.
"Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand," tuturnya.
Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.
Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.
"Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah tahun 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap," ujar Mukti.
《demo cq9》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,168 slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《demo cq9》bab terbaru。