judi slot gacor gampang menang

Artis pakaian wanita

KTT G20, Bandara Ngurah Rai Bakal Layani 42 Ribu Penumpang per Hari******

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP Imemperkirakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 42 ribu penumpang per hari selama gelaran KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.

Sebanyak 22 ribu penumpang di antaranya merupakan pelaku perjalanan internasional dan 20 ribu penumpang domestik.

"Dengan banyaknya undangan VVIP dan ditambah dengan penerbangan reguler, di Ngurah Rai akan digunakan 223 penerbangan," ujar Direktur Utama AP I Faik Fahmi seperti dikutip dari Antara, Senin (7/11).

"Kami memastikan kelancaran penyelenggaraan G20 bisa berjalan maksimal melalui persiapan-persiapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Perseroan sendiri telah menyiapkan sejumlah skema penanganan kedatangan para tamu negara dan delegasi yang akan hadir di Bali, khususnya bagi 20 kepala negara anggota G20, 9 undangan khusus kepala negara, dan juga untuk 10 undangan VVIP.

Adapun beberapa skema yang disiapkan AP I di Bandara Ngurah Rai di antaranya penangananflow handlingVVIP untuk kepala negara, penanganan tamu VIP untuk setingkat menteri, dan delegasi.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, sambungnya, akan menyiapkan 14 parking standsebagai tempat parkir menginap khusus yang diperuntukkan bagi beberapa negara. Sedangkan pesawat lainnya akan dipindah di luar bandara Ngurah Rai.

Untuk kedatangan para delegasi dan tamu negara yang terbang dari masing-masing negara, perseroan telah menyiapkan penanganan di terminal kedatangan internasional.

Bagi delegasi yang datang melalui Bandara Soekarno-Hatta, perseroan telah menyiapkan terminal domestik Bandara Ngurah Rai.

"Disiapkan juga pintu kedatangan khusus di General Aviation Terminal jika ada tamu yang datang menggunakan jet pribadi. Tetapi hanya menurunkan di Ngurah Rai, selanjutnya pesawat menginap di Banyuwangi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Penerbangan VVIP G20 ke Bali Jadi Raja, Pesawat Biasa Dilarang Inap******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud/DJPU) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan melakukan pengaturan operasional pesawat udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Baliselama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presidensi G20Indonesia mulai 12-18 November 2022.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No.12 tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Surat diterbitkan pada 3 November 2022.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Lebih lanjut ia menjabarkan, pengaturan operasional pesawat udara akan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jam operasional ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).

"Diberlakukan pula pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022. Pola limited operation ini untuk memberikan ruang terhadap penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan terhadap penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas," ungkapnya sebagaimana dikutip InfoPublik, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan 11 Bandar udara pendukung yang beroperasi selama 24 jam. Bandara pendukung ini akan digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu: Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandar Udara Syamsuddin Noor.

Selain itu, bandara pendukung lainnya adalah Banjarmasin; Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo; Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Banyuwangi; serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Selama penyelenggaraan KTT Presidensi G20 ini, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan agar aktif memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait penyelenggaraan KTT Presidensi G20 beserta setiap dinamika operasional penerbangan.

"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujar Nur Isnin.

Guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 ini, ia mengatakan koordinasi dan kolaborasi intensif akan terus dilakukan Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk Custom, Imigration and Quarantine (CIQ), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Polda Bali, Pemerintah Daerah Bali, AirNav Indonesia, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Ground Handling, serta stakeholder penerbangan lainnya.

"Harapan kita bersama, agar penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia dan operasional penerbangan reguler dapat terlaksana dengan selamat, aman, dan nyaman," imbuhnya.

Tak terkalahkan

Nilai Kontrak Gedung Setpres dan Pendukung Istana IKN Rp1,35 T******

ProyekGedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana KepresidenanIbu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki nilai kontrak total mencapai Rp1,35 Triliun.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. Itu berarti Waskita sampai saat ini telah memenangkan tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

"Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," ungkap SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam rilis resmi, dikutip Senin (7/11).

Proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 m2 dan luas bangunan 33,312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan, yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan Bangunan pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024.

Sebelum proyek ini, Waskita telah memenangkan 2 tender proyek, yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Musuh Dunia

Penerbangan Dibatasi, Kemenhub Imbau Warga Reschedule ke Bali saat G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masyarakat mengatur ulang perjalanan ke Baliselama penyelenggaraan KTT G20. Pasalnya, ada pembatasan penerbangan reguler dari dan ke Bali mulai 13-17 November 2022.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur kembali perjalanan dan mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan dari dan ke Bali," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/11).

Kemenhub sendiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Penerapannya akan dimulai pada 12-18 November di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, pemberlakuan pembatasan operasi penerbangan untuk penerbangan reguler diterapkan mulai 13-17 November.

Berdasarkan data yang diperoleh, puncak kedatangan tamu negara (VVIP) diperkirakan terjadi mulai 13 dan keberangkatan pada 16 November 2022.

"Kami telah mengimbau para operator baik bandara maupun maskapai, untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Edaran. Seperti misalnya, informasi perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya," jelas Adita.

Operasional penerbangan diprioritaskan kepada penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun, kebutuhan operasional penerbangan reguler juga tetap dijaga dalam jumlah terbatas.

"Mengingat beberapa tamu negara dan delegasi G20 masih ada yang menggunakan penerbangan reguler. Selain itu ditetapkan juga penerbangan menuju Bali, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK-DPS-CGK)," katanya.

KTT G20 akan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya negara anggota G20, negara yang diundang, hingga organisasi internasional seperti FIFA, IOC, Atlantic Council, Tesla, World Economic Forum.

"Sebagai tuan rumah, tentunya harus dipastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan berlangsung," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.