slot gacor nomor 1

Buku Harian Kerakusan

Tika dan Kesan Naik WHOOSH yang Serasa di Korea******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang kini bernama WHOOSHsegera beroperasi. Saat ini, PT KCIC tengah menguji coba kereta tersebut.

Uji coba dilakukan secara gratis. Pada tahap awal, PT Kereta Cepat Indonesia China membuka uji coba untuk masyarakat sekitar jalur kereta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyebut 4.200 orang telah mendaftar ikut menjajal uji coba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara gratis pada tahap awal.

Selama masa uji coba terbatas, KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan Kereta Cepat pulang pergi. Dengan kata lain, total terdapat delapan perjalanan kereta yang beroperasi setiap harinya.

Setelah uji coba, jika tidak ada hambatan, Kereta Cepat akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober mendatang.

Setelah operasi, Jokowi mengatakan tarif moda transportasi tersebut tidak akan disubsidi.

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, KCIC mengusulkan paket tarif (bundling) sebesar Rp300 ribu per penumpang. Harga tiket itu untuk naik kereta ringan LRT, Kereta Cepat dan kereta api pengumpan (feeder).

Sedangkan, tarif kereta cepat saja tanpa feeder dan LRT, mereka usul sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

Selain dua kategori tiket itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berselebrasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyentuh kecepatan 351 kilometer per jam pada uji coba rute Bandung-Jakarta, Rabu (13/9). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Atas kehadiran segala skema harga tiket itu, bagaimana pendapat masyarakat?

Sejatinya masyarakat menyambut positif kehadiran WHOOSH. Tika misalnya.

Salah satu warga yang sudah menjajal WHOOSH ini menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung cukup nyaman. Selain nyaman, waktu yang diperlukan untuk melesat dari Jakarta-Bandung yang hanya 45 menit-1 jam juga terlalu cepat. 

Waktu tempuh itu jelas unggul jauh jika dibandingkan naik moda transportasi lain; mobil, bus maupun motor yang bisa mencapai 3 jam-an bergantung tingkat kepadatan arus lalu lintas.

"Enak sih, cepat banget 45 menit sudah sampai Bandung. Interiornya juga bagus banget, mirip-mirip sama KTX (Korean Train eXpress) Korea. Kayaknya agak bagusan KCJB juga," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Meski terkesan, ada harapan yang disampaikan Tika; tiket. Ia memandang tarif tiket yang diusulkan KAI masih belum bersahabat di kantong.

Harusnya kata Tika, tarif KCJB hanya Rp200 ribu, sudah termasuk LRT dan feeder.

"Harapannya semoga tarif yang ditetapkan lebihaffordable, dan bisa sampai Surabaya juga kalau bisa dilanjutkan proyek pembangunannya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Tika, salah satu warga Jakarta bernama Mathilda menyambut baik KCJB meski ia belum mencoba moda transportasi itu. Ia pun bersemangat mengikuti uji coba.

"Menurut saya transportasi ini pasti memudahkan mobilisasi orang-orang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya," katanya.

Sama dengan Tika, ia juga menilai tarif KCJB yang diusulkan masih terlalu mahal. Ia berharap pemerintah akan memberikan subsidi terhadap tarif tiket WHOOSH supaya bisa lebih murah.

Ke depan, ia ingin proyek kereta cepat juga bisa dilanjutkan ke kota lain sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalanan.

"Harapannya harga tiketnya bisa lebih murah dan bisa dilanjutkan ke kota-kota lain seperti ke Jogja dan Surabaya," katanya.

Sementara itu, warga Bandung bernama Idham mengatakan KCJB cukup membantu terutama bagi ia yang bekerja di Jakarta. Namun, ia berniat menggunakan KCJB hanya dalam situasi penting atau mendesak.

Pasalnya, tarif yang sedang digodok sekarang terlalu mahal.

"Soalnya kalau dari segi biaya masih cukup mahal ya untuk pekerja dengan gaji yang masih tidak terlalu jauh dari UMR," kata Idham.

Ia mengatakan jika tarif KCJB di bawah Rp250 ribu, maka ia mau saja menggunakan moda transportasi itu. Pasalnya ia biasanya mengeluarkan tidak lebih dari Rp100 ribu untuk biaya bus ditambah ojek online dari Jakarta ke Bandung.

"Kalau biaya perjalanan KCJB lebih murah, mungkin saja kepadatan di Jakarta juga bisa berkurang karena bisa jadi banyak warga Bandung dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta bisa lebih sering pulang," kata Idham.

Ada juga warga Jakarta bernama Alfaddillah yang mengatakan sangat menantikan KCJB karena bisa memangkas waktu tempuh. Sehingga moda transportasi ini dinilai cocok untuk pekerja yang dinas serta anak rantau.

Kendati, ia menilai tarif Rp250 masih terlalu mahal karena penumpang harus merogoh kocek lagi agar bisa sampai ke Bandung.

Di sisi lain, ia berharap seluruh infrastruktur KCJB bisa segera selesai sebelum beroperasi total.

"Karena bakal menyusahkan banget kalau ini semua belum siap," katanya.

Sementara itu, warga Bandung yang bekerja di Jakarta bernama Riani mengatakan ada dua hal yang ia pertimbangkan untuk naik Kereta Cepat; akses dan tarif. Terkait akses, ia menilai KCJB kurang membantu karena hanya sampai Tegalluar, bukan Bandung.

"Saya juga belum tahu penghubungnya dari Tegalluar ke tempat saya di pusat Kota Bandung semudah apa. Apakah lebih mudah dari transportasi biasanya yang pakai travel," kata Riani.

Kemudian terkait tarif Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, ia menilai tidak bisa disebut kemahalan karena fasilitas yang diberikan KCJB. Namun, ia menilai fasilitas-fasilitas tersebut tidak dibutuhkan selama perjalanan ke Bandung

Dibanding KCJB, Riani lebih memilih menggunakan travel ke Bandung. Pasalnya harga travel ke Bandung tidak sampai setengah tarif KCJB dan agen pemesanannya tersedia di banyak tempat.

"Jadi sejauh ini saya masih prefer naik travel," katanya.

Ke depan, ia berharap akses KCJB hingga ke pusat Kota Bandung bisa dipersiapkan dengan baik. Ia juga berharap jadwal KCJB juga diperjelas.

Warga Bandung lainnya, Dadan, menilai KCJB bisa membantu mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya dengan waktu yang cepat. Ia pun menilai wajar jika tarif KCJB dibanderol R250 ribu.

"Karena tiket kereta lainnya seperti Argo Parahyangan untuk Jakarta - Bandung ataupun sebaliknya hampir sama. Mungkin bedanya di waktunya saja tiba dan datang lebih cepat," katanya.

Ke depan, ia berharap KCJB bisa menjadi transportasi publik yang beroperasi tanpa ada kendala apapun. Apalagi KCJB sangat dibutuhkan bagi mereka yang berkepentingan mendesak sehingga tidak perlu menghadapi macetnya perjalanan di jalan raya.

Merespons harapan masyarakat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan Kereta Cepat.

Termasuk mempersiapkan segala macam pendukung mobilitas masyarakat yang memakai moda itu. Salah satunya, menyiapkan feeder atau kereta penumpang yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia bahkan turun langsung demi mengetes kenyamanan fasilitas itu. Hal itu ia lakukan lakukan demi memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses.

Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Selain kereta feeder, terdapat pula sejumlah akses penghubung dari dan ke Stasiun Padalarang, di antaranya BTS Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun KBP, Bus Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB.

Selain itu jug ada angkutan perkotaan (angkot) Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

Sementara itu berkaitan dengan tiket, Budi mengatakan kemungkinan tarifnya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Ia mengatakan tak ada subsidi dari pemerintah terkait tiket itu.

Sistem monster kekerasan paling kuat

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]