cara pinjam uang ke bri

Kaisar Xuan kembali

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Anak Muda China Ogah Kerja di Pabrik: Gaji Kecil, Risiko Besar******

Anak muda Chinakini mulai ogah bekerja dipabrik meski membantu perekonomian negara. Menurut mereka, upahrendah, jam kerja ekstra, hingga risiko cedera yang besar sebagai pekerja pabrik tidak layak diperjuangkan.

Julian Zhu yang tumbuh di sebuah desa di China harus menerima kenyataan bertemu sang ayah beberapa kali dalam setahun saja, saat ayahnya libur kerja dari pabrik tekstil di Guangdong Selatan.

"Setelah beberapa saat, pekerjaan itu (pabrik) membuat pikiran Anda mati rasa. Aku tidak tahan dengan pengulangan," kata Zhu kepada Reuters, Senin (21/11).

Orang seperti Zhu dan pemuda lainnya di usia 20 dan 30-an yang menolak kerja di pabrik membuat produsen China frustasi karena kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, mereka hanya mampu memproduksi sepertiga dari barang yang dikonsumsi secara global.

Menurut survei CIIC Consulting, lebih dari 80 persen pabrik di China menghadapi kekurangan tenaga kerja mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja pada tahun ini.

Bahkan, Kementerian Pendidikan China memproyeksi akan ada kekurangan 30 juta pekerja manufaktur pada 2025.

Pengusaha mengatakan mereka akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat dengan tenaga pemuda. Namun, mereka enggan menawarkan upah yang lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik karena berisiko mengikis level kompetitif perusahaan.

Klaus Zenkel selaku Pimpinan Kamar Dagang Eropa di China Selatan mengatakan pekerja mereka kebanyakan berusia 50 sampai 60 tahun dan harus bergulat dengan mesin serta perkakas. Ia mengaku butuh darah muda, tetapi pesimis pemuda China berminat menekuni pekerjaan di pabrik.

"Cepat atau lambat kita perlu mendapatkan lebih banyak pekerja muda, tetapi itu sangat sulit. Pelamar akan melihat sekilas dan berkata, tidak, terima kasih. Itu bukan untuk saya," katanya.

Julian Zhu juga punya alasan kuat enggan kerja di pabrik. Ia mendapat cerita seram rekan-rekannya di mana mereka cedera di tempat kerja karena terkena lembaran logam tajam. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih bebas.

Selain Zhu, ada juga Xiaojing yang sanggup menghasilkan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan sebagai tukang pijat di daerah kelas atas Shenzhen. Sebelumnya, ia tiga tahun bekerja di pabrik printer dan hanya menghasilkan 4.000 yuan per bulan.

"Semua teman seusia saya meninggalkan pabrik. Kalau mereka membayar saya 8.000 yuan belum termasuk lembur, tentu saja (kembali ke pabrik)," ujarnya yang mengatakan mustahil untuk kembali bekerja di pabrik.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

IHSG Mekar ke 7.082 Akhiri Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.082 pada Jumat (18/11). Indeks sahammenguat 37,195 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.041 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28.255 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 212 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0.46 persen ke level Rp15.561 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,51 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,06 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,06 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,47 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Harga Bahan Pangan Mulai Terkerek Menjelang Akhir Tahun******

Sejumlah harga panganatau bahan pokok naik akibat pasokan yang semakin berkurang. Salah satunya adalah harga cabai merahdan cabai rawit yang harganya terkerek Rp5.000 sampai Rp10 ribu rupiah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Tebet Timur, sejumlah kios yang menjual cabe kompak menaikkan harganya. Meski demikian, jumlah pengunjung tidak berkurang.

"Cabai dikit-dikit naik tadinya rawit terakhir Rp60 ribu ke Rp65 ribu per kg. Lumayan sih naiknya, karena mau tahun baru juga. Seminggu atau dua minggu lagi (naik lagi)," kata Ridwan, pemilik kios di Pasar Tebet, Selasa (22/11).

Ridwan mengatakan untuk harga bawang merah dan bawang putih masih stabil.

Sementara itu, harga cabai di Pasar Pengadegan juga melonjak. Setengah kilo cabai saat ini dihargai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, padahal sepekan lalu masih dijual Rp25 ribu per setengah kg.

"Naiknya 10 ribuan. Biasanya (karena) pasokannya sedikit, (jadi) kurang. Cabai naik karena musim hujan, pasokan kurang karena hujan. Jadi metiknya sedikit, kalo kena hujan kan jadi rusak," ujar Heru di depan kiosnya.

Untuk harga bawang putih, justru cenderung turun ke Rp30 ribu dari semula Rp35 ribu sampai Rp45 ribu per kg.

"Komoditi tanaman pertanian itu biasanya dari pasokan pertanian, nggak pengaruh dari BBM naik, nggak pengaruh. Kalau (pasokan) banyak, (harga) turun. Kalau (pasokan) sedikit, (harga) naik," paparnya.

Lebih lanjut, harga tahu dan tempe masih stabil di Rp5.000 per kg meski secara ukuran mulai mengecil dibandingkan dengan sebelumnya.

Heru mengatakan sangat sulit menaikkan harga tempe dan tahu jika tidak dilakukan serentak.

Ia menuturkan meski harga kedelai melonjak, namun pengusaha tempe dan tahu lebih memilih mengecilkan ukuran produknya ketimbang menaikkan harga jual.

Dalam hal ini, kenaikan harga tempe dan tahu terjadi akhir tahun lalu dari Rp3.000 menjadi Rp5.000.

"Gak naik, tapi tambah kecil, karena kacang kedelainya mahal. Pengusaha nggak bisa naikin harga, ya dikecilin (ukurannya). Kalau dinaikin nggak bisa kalau nggak bareng-bareng, karena dia produksi rumahan, pabrik rumahan, jadi nggak bisa naik sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Mudroir, seorang pedagang di pasar tersebut, menyebutkan harga minyak goreng perlahan mulai naik meski tak signifikan, termasuk MinyaKita juga terkerek Rp1.000 sampai Rp2.000 ribu per kg.

Kendati, kenaikan harga minyak itu tak dirasakan oleh Yeni, pedagang di Pasar Pengadegan. Ia mengaku terakhir kali harga minyak naik terjadi pada awal tahun ini. Sejak itu, harga minyak goreng berangsur membaik.

"Sudah mendingan, dulu hampir (minyak 2 liter) Rp50-60 ribu, Sekarang sudah Rp40 ribu. Alhamdulillah nggak ada kenaikan lagi, terakhir naik yang rame-rame itu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget melihat harga tempe dan minyak goreng naik di Pasar Malang Jiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurutnya, harga tempe memang wajar naik karena harga kedelai yang juga terkerek ke Rp15 ribu per kilogram. Meski demikian, pemerintah dinilai akan mencari cara agar harga bahan pokok ini kembali stabil.

Apalagi menjelang libur akhir tahun harga bahan pokok biasanya cenderung naik, maka kebijakan pemerintah akan sangat menentukan kondisi di lapangan.

"Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik Rp2.000. Tempe juga naik," ujarnya dalam video youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/11).

[Gambas:Video CNN]