tafsir 1001 mimpi bergambar

Tuan Keselamatan

Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2023, Dibuka Jam 2 Siang Ini******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal membuka pendaftaran mudik gratis2023 mulai pukul 14.00 WIB, Senin (13/3) siang ini.

Melalui unggahan akun Instagram @kemenhub151, Kemenhub menjelaskan pendaftaran program mudik gratis moda bus dibuka mulai 13 Maret hingga 14 April mendatang.

"Pendaftaran mudik gratis dapat dilakukan mulai 13 Maret 2023 pukul 14.00 WIB," tulis unggahan bersama akun Instagram Kemenhub dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dikutip Senin (13/3).

Ketiga, untuk daerah Jawa Timur ada Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Tulungagung. Keempat, tujuan Sumatra ada Lampung dan Palembang.

Warga yang ingin mudik gratis harus segera mendaftar. Pasalnya, pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi.

Namun, warga yang bisa mendaftar hanya mereka yang memenuhi persyaratan. Salah satunya, wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah seperti KTP/ SIM/ KK.

Berikut syarat daftar mudik gratis Kemenhub 2023

1. Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/SIM/KK).
2. Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan mudik.
3. Bila peserta akan mengikuti mudik-balik/PP, maka pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik (dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik).
4. Peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.
5. Apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur/hangus (kuota akan otomatis bertambah), dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK diblok oleh sistem) agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftar/belum mendapatkan kuota mudik/balik.
6. Peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa kelengkapan surat kendaraan. Dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 sebelum tanggal seremonial bus.
7. Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik.
8. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Setelah memenuhi syarat, warga bisa langsung mendaftar mudik gratis 2023.

Berikut cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023:

Bagi Anda yang ingin mendaftar mudik gratis Kemenhub 2023, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi MitraDarat di Play Store atau App Store. Setelah itu, ikuti langkah berikut ini:

1. Cara login di aplikasi MitraDarat

* Klik tombol 'Login'
* Masukkan alamat email/akun Google
* Masukkan nomor telepon (WhatsApp)
* Masukkan kode OTP
* Jika login berhasil, akan tampil halaman utama aplikasi MitraDarat

2. Cara pesan tiket mudik gratis

* Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat
* Pilih titik keberangkatan dan tujuan mudik
* Pilih armada mudik sesuai yang diinginkan Isi identitas data penumpang dengan benar
* Klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'

3. Cara cek bukti tiket mudik gratis

* Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat
* Pilih Icon 'Tiketku'
* Klik tiket yang telah dipesan
* Lalu, pilih tombol 'Lihat Kode QR'
* Tampilan Kode QR bukti pemesanan (tunjukkan kode QR ke petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Pupuk Indonesia Akan Bangun Pabrik NPK di Cikampek dan Bontang******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia(Persero) Wijaya Laksana mengungkapkan pihaknya bakal membangun dua pabrikpupuk NPK di Cikampek, Jawa Barat dan Bontang, Kalimantan Timur dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat akan bangun dua di Cikampek dan Bontang untuk pupuk NPK, NPK nitrat based," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Wijaya mengatakan hal itu dilakukan guna meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan secara detail terkait kapan waktu pembangunan dimulai dan berapa anggaran yang disiapkan.

Tak hanya untuk pupuk NPK, Wijaya juga mengatakan ke depannya Pupuk Indonesia juga akan membangun pabrik baru untuk pupuk urea. Adapun pabrik baru itu rencananya akan dibangun di Palembang, Sumatera Selatan dan di Papua Barat.

"Golnya itu bukan semata-mata (meningkatkan) kapasitas, tapi mengefisiensikan gas. Pabrik makin tua makin boros gas," imbuh Wijaya.

Anak perusahaan Pupuk Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), sebelumnya juga telah membangun pabrik pupuk NPK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhoksumawe, Aceh senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengungkapkan nilai investasi sekitar Rp1,7 triliun itu meliputi pembangunan pabrik dan fasilitas pendukungnya seperti dermaga, gudang, dan lain-lain.

Ia mengatakan pabrik tersebut berkapasitas 500 ribu ton per tahun dan akan menambah produksi nasional hingga 3,5 juta ton per tahun.

"Kehadiran pabrik NPK PIM menambah produksi NPK Pupuk Indonesia Grup menjadi sekitar 3,5 juta ton per tahun," kata Bakir dalam keterangan tertulis, Senin (13/2) lalu.

Menurutnya, produk pupuk dari pabrik NPK PIM ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan Aceh, termasuk juga untuk kebutuhan pupuk non-subsidi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hampir semua negara di dunia saat ini mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh mahalnya harga pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

"Akhir-akhir ini setiap saya ke desa dan sawah bertemu para petani selalu ada keluhan tentang pupuk, apalagi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk (NPK) di Indonesia 13,5 juta ton sementara yang dipenuhi baru 3,5 juta," kata Jokowi.

Selain membangun pabrik pupuk baru, PIM juga mengoperasikan kembali Pabrik Urea PIM-1 berkapasitas 570 ribu ton. Menurut Jokowi, pabrik ini sempat lama tidak beroperasi karena sulitnya pasokan gas.

"Lalu saya tugaskan Menteri BUMN untuk menjalankan. Soal kebutuhan gas, nanti kita carikan sehingga kendala pupuk bisa diatasi karena bagaimanapun juga pupuk merupakan kebutuhan dasar kita," sambungnya.

Pembangunan pabrik NPK PIM ini diperkirakan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat Aceh dan diproyeksikan menambah PDRB Aceh sebesar 4,13 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Erick Thohir Angkat Eks Menpora Zainudin Amali Jadi Komisaris Mandiri******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Menpora Zainudin Amali menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri(Persero) Tbk. Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (14/3).

Selain itu, Erick juga mengangkat mantan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Heru Kristiyana sebagai Komisaris Independen menggantikan Boedi Armanto.

"Dalam RUPST ini ada perubahan pengurus, ada komisaris yang berakhir dan digantikan," ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam konferensi pers.

Menurut Darmawan, keputusan penunjukkan tersebut diambil pemegang saham setelah melalui pertimbangan yang matang dan berdasarkan kualifikasi serta pengalaman yang dimiliki.

"Kami meyakini bahwa keputusan ini akan menjadikan seluruh jajaran direksi dan komisaris semakin solid untuk memastikan bahwa Bank Mandiri dapat terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif kepada pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, tentunya kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan nilai tambah bagi seluruh stakeholder," pungkasnya.

Dengan keputusan pemegang saham tersebut, susunan komisaris perseroan menjadi:

• Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/Independen: Andrinof A. Chaniago
• Komisaris Independen: Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen: Muliadi Rahardja
• Komisaris Independen: Zainudin Amali
• Komisaris Independen: Heru Kristiyana
• Komisaris: Rionald Silaban
• Komisaris: Nawal Nely
• Komisaris: Faried Utomo
• Komisaris: Arif Budimanta
• Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

[Gambas:Video CNN]

Adapun susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Commercial Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Corporate Banking: Susana Indah Kris Indriati
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria

Jalan menuju keabadian itu sulit

Dirut TransJakarta Mundur Meski Baru 2 Bulan Menjabat******

PT TransJakarta membenarkan Direktur Utama (Dirut) M Kuncoro Wibowo mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TransJakarta Apriastini Bakti Bugiansri mengatakan Kuncoro mengundurkan diri per hari ini, Senin (13/3).

"Ya benar beliau mengundurkan diri dari Dirut TJ per hari ini," kata Apristini saat dihubungi, Senin.

Sebelum menjabat sebagai Dirut TransJakarta, Kuncoro sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic pada 2019.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada September 2016-Agustus 2017.

Sebelum itu, ia pernah menjadi Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT KAI (persero) pada Juni 2012-September 2016.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Senin siang, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadian mengaku belum menerima surat pengunduran diri Kuncoro.

"Saya belum terima suratnya jadi saya enggak bisa jawab, karena enggak terima suratnya," kata Fitria.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]