cara pinjam uang bri online

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

Jangan Lupa! Serbu Transmart Full Day Sale Besok di Gerai Terdekat******

Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede banget. Diskon seharian ini berlangsung pada Sabtu (22/7) di gerai Transmart seluruh Indonesia.

Di Full Day Sale kali ini, Transmart bakal kasih diskon hingga 50 persen dan ada tambahan diskon lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 22 Juli, Obral Diskon Gede-gedean!

Mau tahu apa aja produk yang diskon? Mulai dari kebutuhan rumah tangga, daging ayam, camilan, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang-barang elektronik sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Enggak cuma itu, untuk kamu yang belum gajian tapi kebutuhan di rumah sudah mulai habis dan budget menipis, bisa banget bayar belanjaannya pakai Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Dengan menggunakan Allo Paylater dan kartu kredit di kedua bank tersebut, kamu bisa mendapat dana talangan untuk membayar seluruh transaksi belanja di Transmart.

Apalagi, Transmart Full Day Sale ini berlangsung hanya satu hari saja. Kapan lagi kan belanja murah dengan diskon berlimpah plus bayarnya bisa nanti kalau bukan di Transmart.

Yuk, segera agendakan libur akhir pekan ini dengan belanja sepuasnya di gerai Transmart terdekat kota kamu.

Dosa Lumen

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Jokowi Beber Alasan Mau Pindahkan Pabrik Pindad dari Bandung ke Subang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan ingin memindahkan pabrik PT Pindad dari Bandung ke Subang, Jawa Barat lantaran di sana ada lahan milik Kementerian BUMN.

Menurutnya, bisnis alat utama sistem senjata (alutsista) Pindad punya prospek yang cerah sehingga perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

"Akan kita geser (pabrik) Pindad yang ada di Bandung. Secara bertahap akan dipindahkan ke industri Subang, yang dimiliki Kementerian BUMN, sehingga betul-betul memiliki lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang saat baik," ujarnya saat meninjau pabrik peluru Pindad di Turen, Malang, diberitakanDetik, Senin (24/7).

Pabrik Pindad yang berlokasi di Bandung memproduksi senjata dan kendaraan. Sementara, pabrik lainnya yang berada di Turen, Malang, memproduksi peluru dan amunisi lainnya untuk kebutuhan TNI dan Polri.

Jokowi menyatakan pabrik Pindad di Turen akan tetap dibiarkan berdiri alias tidak dipindahkan. Pasalnya, bisa saja ada pengembangan yang dilakukan BUMN bidang pertahanan itu di Malang.

Apalagi, imbuh Jokowi, bila Pindad berhasil menemukan mitra untuk mengembangkan produksi persenjataan, khususnya, produksi peluru yang saat ini banyak dibutuhkan banyak negara.

"Ya mungkin untuk pengembangan, di sini tetap. Untuk pengembangan, mungkin bisa saja kalau memang partner-nya minta jumlah produksi yang gede. Kalau di sini masih ada lahan, bisa. Kalaundak, bisa juga di bangun di Subang," ujarnya.

Wacana pemindahan Pindad yang digagas Jokowi sempat diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Ide itu muncul saat rapat antara Erick, Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo di Istana Bogor pada 16 Juli silam.

Erick mengatakan rapat itu membahas pengembangan industri pertahanan hingga wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke kawasan industri Subang, Jawa Barat, agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang, supaya terpadu karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu juga membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Malang, Jawa Timur.

"Nah, di situlah kenapa kemarin ada rencana Bapak Presiden dan Pak Prabowo akan melihat pabrik peluru yang ada di Turen, Malang, sebagai fasilitas yang terbaru karena kita memang perlu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani

Seratus ribu cerita pendek

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris******

Indonesia menerima hibah 2,7 juta poundsterling atau sekitar Rp52,15 miliar (asumsi kurs Rp19.315 per poundsterling) dari Inggris untuk pengembangan bursa karbondi dalam negeri.

Bantuan ini ditandai dengan penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan tersebut lebih pada pengembangan teknis dan koordinasi kebijakan untuk menentukan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Menurut Luhut, Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim sehingga sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.

Pemerintah sendiri telah memulai landasan carbon pricingdengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]