vita4d

Ning Zhanyan Qiao Cang

270 Petani Program Sawit Terampil Sinar Mas dapat Sertifikasi RSPO******

Sinar Mas Agribusiness and Food mengungkapkan 270 petani binaan programSawitTerampil mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) pada Selasa (21/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

"Yang disertifikasi harus organisasi, harus berbadan hukum, tadi baru satu dapat (sertifikasi RSPO), satu organisasi isinya 270 an petani, luas lahan yang dikelola sekitar 550 hektare (ha)," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Helena menjelaskan sertifikasi RSPO itu kana berlaku selama lima tahun. Adapun setiap tahun pihak RSPO akan kembali melakukan verifikasi praktik yang petani lakukan.

Selain itu, selama mendapat sertifikat organisasi bersangkutan pun bisa menambah anggota. Dengan begitu, luas lahan kelola pun semakin lapang.

Helena pun menargetkan dua organisasi binaan Sawit Terampil bisa menyusul mendapat sertifikasi RSPO.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dua organisasi baru di bawah Sawit Terampil yang ikut RSPO," katanya.

Lebih lanjut, Helena menuturkan saat ini sudah ada 6.500 petani yang ikut program Sawit Terampil. Para petani itu tersebar di perkebunan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan maaf dari program Sawit Terampil membuat petani lebih memahami soal cara menanam sawit. Dengan begitu, tandan buah segar (TBS) yang dipanen lebih berkualitas.

Menurut Helena, tak banyak petani yang benar-benar paham soal cara tanam dan panen TBS yang baik. Karenanya, mereka pun kerap menjual buah yang belum matang.

Selain itu, para petani juga belum banyak yang paham bahwa tak semua TBS bisa menghasilkan minyak. Helena mengatakan jika petani bisa menghasilkan buah sesuai standar, maka harga yang mereka terima juga lebih tinggi.

"Jadi misalnya di pabrik (TBS) dibeli Rp1.700 (per kg). 'Kok yang saya Rp1.200?', 'Punya bapak mentah atau matang? Kalau mentah ya Rp1.200'" kata Helena mencontohkan permasalahan petani.

Oleh karena itu, kata Helena, program Sawit Terampil hadir dengan memberikan dukungan menyeluruh bagi petani swadaya melalui pelatihan kelompok dan dukungan individual.

Serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani swadaya. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan metode budidaya serta mencapai tahapan siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

UMP 2024 Jatim Naik 6,1 Persen Jadi Rp2,16 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Jawa Timur2024 diputuskan naik 6,13 persen menjadi Rp2,16 juta.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 2.165.244,30 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sen)," ujar Khofifah dalam beleid itu.

Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

"Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujarnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Penguasa Surgawi Segala Alam

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Sandiaga Klaim Devisa Pariwisata Tembus Rp92 T di Kuartal III 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan nilai devisapariwisata pada kuartal III 2023 mencapai US miliar atau Rp92 triliun (asumsi kurs Rp15.485 per dolar AS).

Sandi menyebut capaian ini melampaui target yang ditentukan, yakni sebesar US,07 miliar pada batas bawah dan US,95 miliar pada batas atas.

Ia menambahkan sektor pariwisata mempunyai kontribusi sebesar 3,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

Sandi menjelaskan nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai US,82 miliar, sedangkan nilai tambah ekraf sebesar Rp691,75 triliun.

Kemenparekraf mencatat sektor pariwisata dan ekraf menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja. Rinciannya, 21,93 juta tenaga kerja di sektor pariwisata dan 24,34 tenaga kerja di sektor ekraf.

"Untuk wisatawan mancanegara, yang ditargetkan 8,5, juta kunjungan, di September 2023 sudah tercapai 8,51 juta kunjungan," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]