main pragmatic

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

Kemnaker Siap Lindungi Korban Bos Ajak Staycation Demi Kontrak Kerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap melindungi karyawati yang menjadi korban bos perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang mensyaratkan staycationuntuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk menindak kasus tersebut.

"Kepada yang bersangkutan, kalaupun istilahnya meminta perlindungan, kita pun siap untuk melindungi. Kan dalam lembaga pemerintahan ada LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban," kata Anwar di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Kami tidak bisa mengatakan banyak sedikit. Kalau kita belum ada data yang kita pegang dan itu akurat," kata Anwar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor sebelumnya menyebut bos yang mensyaratkan staycation kepada karyawati tersebut merupakan salah satu manajer dari PT Ikeda selaku penyalur tenaga kerja outsourcing. Bos perusahan itu pun sudah dipecat.

"PT KAO itu tempat dia (AD) bekerja. PT KAO ini dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga outsourcing mereka menunjuk salah satu PT, namanya PT Ikeda. PT Ikeda ini yang merekrut pekerja yang bekerja di PT KAO, termasuk si AD (korban) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Bos PT Ikeda diberhentikan sementara sampai pada kasus berproses. Hari ini saya dengar (PT Ikeda) memberhentikan manajer ini dan proses hukum berlanjut," imbuh Afriansyah.

Afriansyah menyebut dirinya dan tim melakukan sidak langsung ke lokasi PT KAO tempat AD bekerja pada Kamis (11/5) kemarin. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ia menegaskan modus yang dilakukan bos PT Ikeda adalah mengajak AD serta para korban lainnya pergi kencan berdua. Jika menolak, korban diancam tidak akan diperpanjang kontraknya.

"AD ini baru kerja mau 6 bulan, 13 Mei ini tepat 6 bulan. Tetapi pada saat mau perpanjangan kedua ini, si manajer (PT Ikeda) selalu menggoda dia, mengajak pergi keluar berdua, makan bareng berdua, intinya begitu. Kan kontrak ini per 3 bulan, 3 bulan pertama aman, masuk 3 bulan kedua yang mau 6 bulan ini terjadilah persoalan," jelasnya.

Kendati, Afriansyah mengatakan belum tahu soal siapa nama manajer PT Ikeda tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum di kepolisian bakal terus berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Sandiaga Minta LRT Bali Jadi PSN, Nego ke Airlangga******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakanLRT Bali harus masuk proyek strategis nasional (PSN) karena bakal berdampak luas bagi perekonomian.

"Ini menurut saya sangat strategis ya dan layak masuk ke PSN. Karena proyek LRT Bali ini akan menuntaskan secara sistemastis permasalahan transportasi di destinasi unggulan Indonesia, yaitu Bali," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Sandi mengatakan Bali selalu ramai acara yang menimbulkan macet, terutama di masa liburan. Oleh karena itu, ia menyebut proyek tersebut sangat mendesak untuk masuk ke dalam PSN.

"Sangat mendesak dan harus betul-betul diseriusi pemerintah pusat, dan saya akan mendorong ke Pak Menko (Airlangga). Tadi sudah ada pembicaraan bahwa LRT Bali ini dan beberapa ekspansi dari proyek-proyek transportasi harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, kemitraan pemerintah dan badan usaha berpotensi mendatangkan keuntungan besar, bahkan mencapai belasan persen. Sandi juga menyebut potensi penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, bakal muncul peluang usaha lain jika sudah terbentuk ekosistem LRT Bali tersebut. Ia menegaskan keuntungan tidak hanya diperoleh dari proyek, melainkan secara menyeluruh.

Lihat Juga : Mentan Bantah Flu Babi Afrika Merebak Tak Hanya di Batam

"Bukan saja dilihat dari keuntungan saja, tapi secara dampak nilai tambah ekonominya dari proyek transportasi dan terpenting menciptakan lapangan kerja. Sehingga target Bali untuk bertransisi dari hanya mengadalkan pariwisata lapangan kerjanya akan bergeser ke transportasi, maupun sektor-sektor lain penunjang dari kegiatan masyarakat yang ada di Bali," tutupnya.

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kerja sama untuk menciptakan energi bersih di Pulau Bali. Salah satu yang dibahas adalah potensi pengadaan bus listrik dan LRT.

"Tidak saja bus listrik, tapi juga LRT yang kami akan kembangkan di Bali. Yang saat ini sedang feasibility (studi) dan nanti setelah selesai ini kami akan tindaklanjuti dengan pihak mana saja melakukan kerjasama, untuk pelaksanaan program transportasi publik, khususnya LRT ini dan sudah pasti dengan cepat berjalan," jelas Koster di Gedung Jaya Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

KompasTV Soal Digugat Video Kereta Cepat: Ancaman Pers Gaya Baru******

Redaksi KompasTV dan Kompas.com digugat seorang YouTuberkarena mengunggah di akun YouTube masing-masing berita tentang utang Kereta CepatIndonesia China (KCIC) yang membengkak Rp8,5 triliun.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mengatakan youtuber tersebut meminta Kompas membayar Rp1,3 miliar.

"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, youtuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC, " ujar Rosi dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Rosi menambahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan sejak April lalu, termasuk dengan berkomunikasi dengan PT KCIC dan YouTube. KompasTV juga berdiskusi dengan dengan Forum Pemred, AJI, dan Dewan Pers.

"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube," katanya.

Rosi mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimpa redaksi media lainnya di waktu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sesal Dewan Pers

Raja Dewa Dandy

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]