rumah 777 slot

Nian Jingui

tokeqq

Haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?******

Jakarta (ANTARA) - Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Harvard Business Review mencatat adanya hubungan antara fungsi kognitif (yang merupakan pendukung kinerja sebuah pekerjaan) dengan olahraga.

Mengetahui apa yang kita lakukan tentang olahraga dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pada pekerjaan, maka haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?

Tentu saja, tidak ada perusahaan yang dapat mewajibkan karyawannya untuk berolahraga sambil bekerja, tetapi setidaknya, memasukkan kemungkinan untuk berolahraga di ruang kerja selama hari kerja adalah eksperimen pemikiran yang menarik.

Kita tahu bahwa olahraga meningkatkan kesehatan mental, serta hubungan antara kebugaran dan kesehatan mental juga tidak dapat disangkal.

Terkait pasar kesehatan dan kebugaran korporat global, ada alasan mengapa pasar ini menjadi bisnis yang begitu besar.

Baca juga: Stres di tempat kerja bisa diatasi dengan olah raga

Menurut laporan Crains seperti dilansir Connect The Watts pada Kamis (29/2), pada tahun 2022 pasar kesehatan tersebut bernilai 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp 834 miliar.

Hal ini diperkirakan akan tumbuh hampir 5 persen dari tahun ke tahun hingga tahun 2030.

Perusahaan seperti Peloton, pemimpin dalam bidang kebugaran telah menawarkan penawaran yang ditujukan untuk korporasi dan “corporate engagement experiences”.

Apple Fitness+ dan Gympass juga bekerja sama dan memberikan contoh lain mengenai kesejahteraan perusahaan di dunia kerja.

Seperti yang dicatat Penulis dan Konsultan senior, Julia Hobsbawm, “Mengingat semua manfaat olahraga bagi karier, masuk akal untuk mengkonfigurasi ulang tempat kerja agar menyertakan olahraga dengan lebih bermakna”.

Ia mengatakan, perusahaan-perusahaan besar menggunakan pusat kebugaran sebagai cara untuk membawa orang kembali ke kantor.

Kantor pusat baru Marriott International di Bethesda, Maryland, adalah kampus tempat karyawan dapat makan, berolahraga, mandi, dan bertemu dengan manajer.

Baca juga: Studi ungkap aktif bergerak jadikan seseorang terbuka pada hal baru

Sebenarnya, seperti apa hubungan antara bekerja dan olahraga di tempat kerja, bergantung pada pemberi kerja dan akan sangat berkaitan dengan ruang tempat mereka bekerja.

Namun katakanlah tidak ada ruang fisik atau ruangan untuk meletakkan beberapa sepeda olahraga dan matras yoga, tetapi meminta atasan atau administrator untuk mengajak karyawan berolahraga akan menguntungkan semua orang yang terlibat.

Meskipun olahraga di tempat kerja tidak diwajibkan, menciptakan ruang olahraga di dalam kantor atau gedung akan meningkatkan kinerja setiap orang serta kesehatan dan kesejahteraan mereka secara umum saat bekerja.

Baca juga: Aktivitas fisik penting agar tetap bugar seiring bertambahnya usia

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Satu pukulan akan meledak

erek erek 2d abjad az

Djarum Bersuara soal Tak Ikut Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Djarum merespons hilangnya nama perusahaan dan Wings Group dari daftar Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Sementara itu, pihak Wings Group enggan berkomentar soal hilangnya nama perusahaan dalam daftar Konsorsium Nusantara. CNNIndonesia.com telah menghubungi Head Public Relations PT Sayap Mas Utama (Wings Corp) Maria Gabriella da Silva dan External Communication Lead Wings Group Andini Mardiani.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Namun, tiga hari berselang, nama Djarum dan Wings hilang. Pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, 21 September 2023, posisi

keduanya digantikan Kawan Lama Group dan Alfamart Group.

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi saat memberikan sambutan dalam groundbreaking itu.

Jokowi melewatkan Alfamart Group yang tergabung dalam konsorsium yang berinvestasi senilai Rp20 triliun itu. Namun, ia secara langsung menyapa Djoko Susanto yang merupakan bos Alfamart Group.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," lanjut Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

(skt/agt)

Murid legalis

19 di erek erek

KM 149 Tol Padaleunyi Ditutup Malam Ini, Diimbau Jalan Alternatif******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Jasa Marga Tbk akan menutup sementara akses kilometer (km) 149 Jalan Tol Padaleunyi di Jawa Barat mulai Senin (1/1) malam ini pukul 22.00 WIB.

Penutupan tersebut dilakukan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan jembatan pada akses keluar/masuk km 149 Jalan Tol Padaleunyi, juga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

"Sesuai instruksi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR melalui surat No. BM.07.02-P/905 tanggal 29 Desember 2023, maka Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad sebagai pengelola Jalan Tol Padaleunyi akan melakukan penutupan sementara akses keluar/masuk Km 149 Jalan Tol Padaleunyi mulai Senin, 1 Januari 2024 pukul 22.00," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan resmi di Jakarta.

Lihat Juga : Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru

Para pengendara diharapkan tetap berhati-hati selama berkendara, patuhi batas kecepatan berkendara di jalan tol, lakukan pembaharuan informasi jalan tol dengan mengakses kanal informasi resmi milik Jasa Marga, aplikasi Travoy, Website www.jasamarga.com atau one call center Jasa Marga 24 jam di nomor telepon 14080.

Jasa Marga mencatat sebanyak 376.949 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada 29-30 Desember 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyampaikan, angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu jelang tahun baru 2023, total volume lalin ini meningkat 8,78 persen atau 346.512 kendaraan.

Lihat Juga : LRT Jabodebek Beroperasi hingga Jam 2 Pagi di Malam Tahun Baru

Akses menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan penumpang Kereta Cepat Whoosh yang hendak menuju Stasiun Tegalluar agar mengantisipasi penutupan sementara akses Pintu Tol Gedebage KM 149 dengan jalan atau moda alternatif yang tersedia.

Terdapat sejumlah akses alternatif yang bisa dipilih penumpang untuk menuju Stasiun Kereta Cepat Tegalluar yaitu:

1. Exit tol Buah Batu lalu menuju ke Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cimencrang - GBLA - Jembatan Cibiru Hilir

2. Exit tol Cileunyi lalu menuju Jl. Soekarno Hatta - Jl. Cimencrang - GBLA - Jembatan Cibiru Hilir

3. Shuttle Damri dengan rute Stasiun Bandung - Pasar Baru - Alun-alun Bandung - Asia Afrika - Trans Studio Mall - Uninus - Metro Indah Mall - Gedebage - Masjid Raya Al Jabbar - Stasiun Tegalluar.

4. Shuttle Bus Summarecon dengan rute Summarecon Mall Bandung menuju Stasiun Tegalluar

5. Commuter Line Bandung Raya menuju Stasiun Cimekar dan dilanjutkan dengan menggunakan ojek atau angkutan umum lainnya.

Eva menyebut penutupan Exit Tol KM 149 Tol Padalarang-Cileunyi oleh Jasa Marga dilakukan karena adanya perbaikan jembatan.

"Penyediaan aksesibilitas dan integrasi moda transportasi membuat Stasiun Kereta Cepat Tegalluar bisa dijangkau dengan mudah. Kami imbau kepada calon penumpang untuk berangkat lebih awal ke stasiun untuk menghindari tertinggal kereta karena melewati jalan alternatif," ujarnya. 

(Antara/isn)

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

slot maxwin member baru

IHSG Diproyeksi Menguat di Awal 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada Selasa (2/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan ini lantaran bursa mengawali tahun politik penuh dengan semangat dan optimisme baru.

Hal tersebut ditandai dengan data perekonomian yakni rilis inflasi Januari 2024 yang diperkirakan masih dalam kondisi terkendali akan memberikan warna terhadap pola pergerakan IHSG.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.337 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ITMG, JSMR, SMGR, BBNI, INDF, ASII, AKRA, dan CTRA.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova sebelumnya mengatakan IHSG akan membentuk candle bullish.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) dalam kondisi netral," kata Ivan.

Di akhir perdagangan tahun lalu, IHSG ditutup di level 7.272 pada Jumat (29/11) sore. Indeks saham melemah 31,09 poin atau minus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,3 miliar saham. Pada penutupan itu sebanyak 263 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 228 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

petir88

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

badai setan

cara pinjaman tunai kredivo

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024