indonesia slot555

Peramal Tai Chi

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Panggil pahlawan dari dunia lain

Mentan Klaim Stok Beras Aman: Mahal Dikit, Nggak Apa******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok berasaman seiring dengan panen raya di sejumlah daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu imporberas.

"Semua sudah panen. Semua sudah kelebihan pasokan (beras). Terus pertanyaannya, impor untuk apa?" ujarnya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare (ha) di Desa Gunung Jaya, Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, seperti dilansir Antara, Minggu (6/11).

"Kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira, kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor, sementara panen rakyat. Siapa nanti yang beli?" tanyanya melanjutkan.

"Kalau memang buatan Indonesia, dari rakyat Indonesia, mungkin agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa juga. Itu kata presiden, membantu rakyat lah kira-kira begitu," tutur dia.

Saat ini, lumbung beras di Indonesia bertambah, yaitu dari sembilan provinsi menjadi 15 provinsi. Namun, ia tidak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Yang pasti, Sulawesi Tenggara akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak, hanya tersisa beberapa daerah di Papua dan Riau. Itu pun, Riau karena lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet.

"Sekarang daerah kuning sudah bisa swasembada, tetapi belum berkontribusi. Itu kira-kira ada 10-11 daerah. Artinya, dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan bahwa daerahnya secara umum dalam kondisi surplus beras. Meski demikian, ia mengaku Sultra belum ada rencana untuk melakukan ekspor.

"Tentu ada rencana untuk ekspor ke negara-negara yang kira-kira membutuhkan. Tapi sementara, bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi, kita harus cegah itu (inflasi)," ungkapnya.

Ali menambahkan Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

KTT G20, Bandara Ngurah Rai Bakal Layani 42 Ribu Penumpang per Hari******

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP Imemperkirakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 42 ribu penumpang per hari selama gelaran KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.

Sebanyak 22 ribu penumpang di antaranya merupakan pelaku perjalanan internasional dan 20 ribu penumpang domestik.

"Dengan banyaknya undangan VVIP dan ditambah dengan penerbangan reguler, di Ngurah Rai akan digunakan 223 penerbangan," ujar Direktur Utama AP I Faik Fahmi seperti dikutip dari Antara, Senin (7/11).

"Kami memastikan kelancaran penyelenggaraan G20 bisa berjalan maksimal melalui persiapan-persiapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Perseroan sendiri telah menyiapkan sejumlah skema penanganan kedatangan para tamu negara dan delegasi yang akan hadir di Bali, khususnya bagi 20 kepala negara anggota G20, 9 undangan khusus kepala negara, dan juga untuk 10 undangan VVIP.

Adapun beberapa skema yang disiapkan AP I di Bandara Ngurah Rai di antaranya penangananflow handlingVVIP untuk kepala negara, penanganan tamu VIP untuk setingkat menteri, dan delegasi.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, sambungnya, akan menyiapkan 14 parking standsebagai tempat parkir menginap khusus yang diperuntukkan bagi beberapa negara. Sedangkan pesawat lainnya akan dipindah di luar bandara Ngurah Rai.

Untuk kedatangan para delegasi dan tamu negara yang terbang dari masing-masing negara, perseroan telah menyiapkan penanganan di terminal kedatangan internasional.

Bagi delegasi yang datang melalui Bandara Soekarno-Hatta, perseroan telah menyiapkan terminal domestik Bandara Ngurah Rai.

"Disiapkan juga pintu kedatangan khusus di General Aviation Terminal jika ada tamu yang datang menggunakan jet pribadi. Tetapi hanya menurunkan di Ngurah Rai, selanjutnya pesawat menginap di Banyuwangi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Nilai Kontrak Gedung Setpres dan Pendukung Istana IKN Rp1,35 T******

ProyekGedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana KepresidenanIbu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki nilai kontrak total mencapai Rp1,35 Triliun.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. Itu berarti Waskita sampai saat ini telah memenangkan tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

"Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," ungkap SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam rilis resmi, dikutip Senin (7/11).

Proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 m2 dan luas bangunan 33,312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan, yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan Bangunan pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024.

Sebelum proyek ini, Waskita telah memenangkan 2 tender proyek, yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Onmyoji hebat tingkat dewa

Luhut: Putin Tak Hadiri KTT G20 Bali, Hanya Mengirim Menlu******

Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan Presiden RusiaVladimir Putin tidak akan menghadiri puncak KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Hal itu dikonfirmasi Luhut saat ditemui di Padma Hotel Resort, hari ini.

"Ya ndak, Putin tidak hadir (di KTT G20 Bali) karena tadi sudah menyampaikan. Dia mengirim menlunya (Menlu Rusia Sergey Lavrov) untuk datang. Saya kira itu yang paling tinggi," ujarnya seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Kamis (10/11).

"Tapi presiden (Presiden Indonesia Joko Widodo) kan sudah menyampaikan bahwa beliau berkomunikasi dan kita berharap karena komunikasi bagus itu bisa menurunkan tensi antara Ukraina dengan Rusia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sinyal bahwa Putin kemungkinan tak hadir dalam KTT G20 di Bali.

Jokowi mengatakan percakapan teleponnya dengan Putin pada pekan lalu menyisakan "kesan kuat" bahwa pemimpin Rusia itu tidak akan menghadiri pertemuan di Bali.

[Gambas:Video CNN]

Dalam wawancara dengan Financial Times yang dilansir Reuters pada Selasa (8/11), Jokowi mengatakan Rusia tetap disambut dalam KTT itu yang sejauh ini didominasi ketegangan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Di kesempatan itu, Jokowi juga meluapkan kekhawatirannya sebagai tuan rumah G20 tahun ini jika KTT forum itu akan berlangsung di bawah bayang-bayang ketegangan internasional "yang sangat mengkhawatirkan".

"G20 bukan untuk forum politik. Ini untuk forum ekonomi dan pembangunan," ucap Jokowi.

Selain Putin, Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam KTT G20 nanti meski Kyiv bukan lah anggota forum tersebut.

Namun, kepada wartawan di Jakarta, Jokowi mengatakan Zelensky masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negaranya dan belum memberi kepastian.

"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11).