trik slot pg

link yang gacor hari ini 592Jutaan kata 851680Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik slot pg》

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Harga Tertinggi Gabah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama para pelaku usaha penggilingan padi sepakat harga gabah dan beras naik sekitar 8-9 persen menjelang panen raya Maret 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kesepakatan diperoleh dalam bentuk ceiling priceatau harga pembelian atas. Arief mengatakan langkah ini sesuai dengan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ceiling priceyang disepakati lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020. Kenaikan tersebut tentunya mempertimbangkan naiknya harga pokok produksi saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/2).

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama pelaku usaha. Selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk saling bersinergi dan bangkit dari krisis," tegas Arief.

Arief juga menyinggung titah Jokowi untuk menjaga keseimbangan penggilingan padi kelas kecil dan menengah. Menurutnya, kesepakatan harga ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil di tingkat petani dan konsumen.

Pasalnya, lonjakan harga beras saat ini diakibatkan oleh minimnya ketersediaan gabah. Arief mengatakan rata-rata pelaku usaha penggilingan padi hanya memiliki sekitar 10-20 persen dari kondisi normal.

Sementara itu, muncul kekhawatiran bakal terjadi perebutan gabah di masa panen raya yang dapat melambungkan harga beras dan minimnya penyerapan Bulog. Hal tersebut perlu diantisipasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

"Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta secara langsung kepada Bapanas untuk menjaga penggiling padi kecil dan menengah, supaya dalam keseimbangan mendapatkan gabah dengan harga wajar dan mempersiapkan Bulog sebagai offtakerjelang panen raya ini," tandasnya.

Berikut rincian harga baru batas atas dan bawah gabah serta beras yang ditetapkan Bapanas:

- Harga pembelian atas:
1. Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp4.550 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.650 per kg
3. Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp5.700 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg

- Harga pembelian bawah (tetap mengacu HPP di Permendag No 24 Tahun 2020)
1. GKP Tingkat Petani Rp4.200 per kg
2. GKP Tingkat Penggilingan Rp4.250 per kg
3. GKG Tingkat Penggilingan Rp5.250 per kg
4. Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg

[Gambas:Video CNN]

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Label：kencana88、demo orang tua slot、situs terpercaya judi slot

Terkait：bocoran jam gacor olympus hari ini、jam gacor mahjong ways 2、cicil laptop tanpa kartu kredit、erek erek 20 2d、situs slot asli gacor、kredit cepat ojk、promo gojek gosend、daftar slot terbaik、slot tergacor、buku mimpi togel terlengkap

bab terbaru：situs slot paling gacor mudah menang（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03