shibatoto rtp

Keabadian

Sektor Barang Baku Lesu, IHSG Melemah ke 7.014******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.014 pada Rabu (16/11). Indeks saham melemah 21.116 poin atau minus 0.30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13.034 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23.171 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 194 saham menguat, 338 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau, sepuluh dari sebelas indeks sektoral kompak melemah dengan sektor barang baku anjlok di angka 1,85 persen. Sementara, teknologi dan barang konsumen non-primer menjadi sektor yang menguat.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0.03 persen ke level Rp15582 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan melemah. Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,42 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,12 persen. Meskipun, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 0,14 persen.

Bursa saham Eropa terpantau sebagian besar menguat. Seperti indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,49 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,46 persen. Sedangkan, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,21 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,87 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,0 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 1,45 persen

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Harga Tomat Naik, Tembus Rp25 Ribu per Kg di Pasar DKI******

Harga rata-rata tomatnaik hingga Rp776 per kilogram menjadi Rp18.106 per kg di sejumlah pasardi DKI Jakarta.

Terendah, harga tomat berada di level Rp10 ribu per kg terpantau di Pasar Klender SS, dan Pasar Cengkareng.

Sementara, harga tertingginya bisa menembus Rp25 ribu per kg terpantau di Pasar Senen Blok III-VI , Pasar Mayestik, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Anyer Bahari.

Namun, sejumlah pasar lainnya mencatat kenaikan harga tomat, seperti Pasar Kramat Jati naik Rp5.000 menjadi Rp25 ribu per kg.

Lalu, Pasar Pulo Gadung mencatat harga tomat naik Rp4.000 menjadi Rp18 ribu per kg. Kemudian, Pasar Perumnas Klender dan Pal Meriam mencatat kenaikan harga tomat Rp3.000 per kg menjadi masing-masing Rp20 ribu dan Rp18 ribu.

Pasar Cijantung juga mencatat kenaikan harga tomat Rp1.000 per kg menjadi Rp19 ribu per kg. Lalu, harga tomat di Pasar Gondangdia naik Rp7.000 menjadi Rp22 ribu per kg, dan Pasar Paseban mencatat kenaikan harga tomat Rp5.000 menjadi Rp20 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Twitter hingga Amazon, Kenapa Raksasa Teknologi PHK Massal Karyawan?******

Perusahaan raksasa teknologi marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akhir-akhir ini, mulai dari Twitter, Meta, hingga Amazon.

Sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Mengutip NPR, lebih dari 24 ribu pekerja teknologi di 72 perusahaan Amerika Serikat (AS) terkena PHK November ini. Jumlah tersebut menambah total 120 ribu pekerja yang telah dirumahkan selama 2022 ini.

Analis Teknologi Paolo Pestacore menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu telah membuat pertaruhan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, apalagi untuk menghasilkan keuntungan.

"Kekhawatiran besar mengingat kita sedang memasuki periode resesi. Ini menciptakan banyak ketidakpastian karena sulit untuk memprediksi perilaku dan pengeluaran konsumen," katanya kepada Daily Mail, dikutip Rabu (16/11).

Analis Utama GlobalData Laura Petrone menjelaskan PHK adalah suatu konsekuensi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan dengan proyek-proyek baru ketika pertumbuhan ekonomi melambat.

"PHK, pertama-tama, mencerminkan perlambatan ekonomi makro dan fakta bahwa pasar kerja melemah. Perusahaan media sosial, seperti Meta dan Twitter adalah yang paling rentan dalam prospek ekonomi yang memburuk ini, karena mereka paling rentan terhadap perlambatan belanja iklan," jelasnya.

Profesor Columbia Business School Dan Wang menanggapi langkah PHK yang dilakukan raksasa teknologi dunia adalah upaya perusahaan untuk sebisa mungkin memangkas biaya.

"Ketika mereka memotong biaya, hal pertama yang harus dilakukan biasanya adalah biaya tenaga kerja dan juga periklanan dan pemasaran," kata Wang kepada Business Insider.

Ada juga anggapan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Amazon, Meta, dan Google memiliki tahun fiskal yang berakhir pada akhir 2022 atau awal 2023. Oleh karena itu, mereka diklaim ingin mengurangi biaya dari neraca mereka sekarang, sebelum tahun fiskal ditutup.

Namun, Wakil Presiden dan Analis Utama di Forrester JP Gownder mengatakan bahwa ada spekulasi lain di mana beberapa perusahaan bergerak dengan menilai kondisi ekonomi yang dilakukan sebagian besar perusahaan lain.

"Menonton perusahaan lain yang setara, belum tentu pesaing, tetapi perusahaan serupa dengan Anda di sektor teknologi, dapat membuat Anda berkata, 'Ah, ini saatnya'. Ada sedikit pemikiran kelompok di Silicon Valley," katanya.

Baru-baru ini, Amazon dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 10 ribu karyawan. PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu.

Namun, jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan" mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan jumlah pekerjayang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.316 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan APINDO sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan berdasarkan laporan APINDO Jawa Barat, sudah ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, dan 16 perusahaan menutup operasi produksinya.

Dari pengurangan pekerja dan penutupan pabrik, total  korban PHK di Jawa Barat sebanyak 79.316 orang.

APINDO mengatakan bahwa industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi (garmen) dan produk alas kaki telah mengalami tekanan serius.

Penurunan order akhir 2022 dan pengiriman sampai dengan kuartal pertama 2023 bahkan sudah mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut telah memaksa perusahaan yang berstatus sebagai anggota APINDO melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Mowilex Pamerkan Kanopi Tenaga Surya di G20******

PT Mowilex Indonesia, produsen cat, memamerkan kanopi tenaga suryauntuk mengurangi emisi karbon. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Kanopi tenaga surya diperkenalkan bersamaan dengan berjalannya rangkaian Presidensi G20 di Bali karena climate change memang menjadi salah satu pembahasan penting di acara tingkat dunia tersebut.

Sebelumnya, perusahaan juga telah meluncurkan cat premium dan pelapis kayu tanpa karbon atau nol karbon.

"ACE akan terus berinvestasi di Indonesia lewat Mowilex, karena management (Mowilex) dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam industri cat, dimana Mowilex bukan hanya menjadi yang terdepan dalam inovasi produk, juga keberlanjutan terhadap lingkungan," ujar Chairman of Asia Coatings Enterprises Pte. Ltd Reza Safavi kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11)

Diharapkan Mowilex bisa memperluas pasar dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep green city.

"ACE juga akan terus berinvestasi lewat Mowilex dan mendukung pemerintah dan terbuka jika pemerintah membutuhkan dukungan, serta partisipasi Mowilex dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, dimana dirancang untuk menjadi kota ramah lingkungan," jelasnya.

Meski demikian, Reza enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang diberikan ke Mowilex. Dia mengatakan bukan masalah investasi, tetapi bagaimana dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon.

"Kami berinvestasi kepada Mowilex ini bukan hanya soal finansial semata, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat menjawab tantangan global seperti yang ada di G20 Bali 2022, di mana salah satunya sedang Mowilex lakukan, yaitu menggunakan solar panel sebagai bentuk pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan," terang dia.

Saat ini, kanopi tenaga surya telah diimplementasikan oleh Mowilex di kantor pusatnya di Jakarta. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 30 persen dari yang biasanya digunakan perusahaan.

"Proyek ini membantu Mowilex mengurangi jejak karbonnya secara permanen, mencapai 30 persen di kantor pusatnya saja. Kami bangga ikut memajukan tujuan energi bersih Indonesia, dengan memangkas emisi pada sumbernya, dibanding hanya mengandalkan kompensasi karbon (carbon offsets)," kata CEO PT Mowilex Indonesia Niko Safavi.

Sebagai perusahaan manufaktur cat dengan sertifikasi netral karbon pertama di Indonesia sejak 2019, peluncuran kanopi tenaga surya adalah komitmen awal Mowilex melakukan pengurangan jejak karbon melalui transisi menggunakan energi bersih.

Selain itu, Mowilex juga mendukung sejumlah proyek yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Termasuk, inisiatif yang mempromosikan energi terbarukan, keanekaragaman hayati, dan pengembangan komunitas yang bertanggung jawab.

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]